Pemilihan ketua IKA Unpad, Memburu Jabatan atau Pengabdian?

Jakarta - Kegagalan Panitia di dalam mengawal Pemilihan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad periode 2016-2020 yang berujung ternodanya proses pemilihan langsung dengan "terbongkarnya" 59 surat suara ilegal telah menyeret berbagai pihak untuk ikut serta "berpolemik" (baca:ikut bermanuver) yang secara kasat mata bersifat tendensius (kalau tidak mau disebut sebagai fitnah) yang agak vulgar.

Sampai-sampai ada seorang dengan label "pemikir budaya" yang rela menanggalkan status luhur profesinya dengan ikut terjebak dalam arus polemeik yang provokatif dengan mengajak menyepakati sesuatu yang jelas-jelas ilegal.

Sungguh disayangkan seseorang yang profesi sehari-harinya menjunjung tinggi nilai-nilai hidup dan budaya kemudian harus "terjun bebas" ke dasar politik pragmatisme yang menghalalkan segala carademi nafsu kekuasaan (baca: Jabatan) atas nama demokrasi dan martabat.

Sesungguhnya kenyataan yang terjadi tidak seperti yang digambarkan "sang budayawan." Pemilihan berlangsung fair play, tidak ada usaha tekan menekan, apalagi para kandidat sepakat menanggalkan latar belakang jabatan dan profesinya, mereka terjun kembali laksana mahasiswa. Ini terlihat dari membaurnya para kandidat dalam suasana "reuni akbar" pada umumnya.

Sampai-sampai seorang Yuddy Chrisnandi, notabene seorang menteri dari kabinet yang tengah berkuasa, asyik berjoget dan bernyanyi bersama ratusan penonton di tengah lapang yang terik ketika Wahdah Band menghentakkan musik ala tahun 1980-an.

Kecurigaan terlalu berlebihan bila Kampus sengaja mengondisikan agar ketua IKA harus berlatar belakang pejabat pemerintahan. Pernyataan demikian sebenarnya tengah menghina kredibilitas almamater sendiri, sesuatu yang dijaga dan dijunjung tinggi oleh ribuan civitas academika Unpad. Nilai egalitarian dan kejujuran akademik adalah pertaruhan paling tinggi bagi sebuah kampus, dan menuduh civitas Academica telah diarahkan untuk memilih salah satu kandidat jelas menjatuhkan marwah civitas Academika.

Karena faktanya tidak ada hal tersebut, terbukti dengan slogan yang dikedepankan dalam tema Mubes kali ini: Unpad Ngahiji –UnPad Kahiji(Unpad Bersatu-Unpad Nomor Satu). Slogan ini, alih-alih memberi keuntungan secara persepsional bagi kandidat nomor dua dan tiga, tapi justru advantage didapat oleh kandidat nomor satu.

Demokrasi boleh menjadi acuan selera keberadaban sebuah masyarakat. Tapi tata aturan atau hukum yang disepakati haruslah ditempatkan di atas selera demokrasi mana pun. Karenanya, bisa dimengerti bila Panitia segera menghentikan proses perhitungan suara, karena demikianlah tata aturan yang disepakati sebelumnya.  

Dan selanjutnya biarkanlah mekanisme tata aturan berjalan selurus-lurusnya. Semua harus menghormati dan menaati mekanisme ini. Jika kemudian Mubes tidak berhasil melakukan kesepakatan dan akhirnya menetapkan agar ketiga kandidat untuk bertemu memusyawarahkan di antara mereka. Sekali lagi, mekanisme aturan yang disepakati memang begitu. Jadi, tak perlu repot dengan membangun prasangka macam-macam. Apalagi menghadirkan analisis karbitan ala budayawan yang nggak paham style anak Unpad.

Duduk saja kalian bertiga, laksana kita zaman mahasiswa dulu. Dan bicarakalanlah dengan "enjoy" seperti waktu kita nongkrong di kafetaria belakang kampus. Ini bukan soal berburu kursi jabatan, karena kita tahu zaman kuliah dulu kalian bertiga buka tipe pemburu kursi jabatan semacam itu dan semoga sekarang masih begitu.

Yang asyik-asyik saja, bicarakan bagaimana kalian bisa mengabdikan diri kepada kampus yang telah membuat kalian hebat-hebat seperti ini. Pikirkan tentang bagaimana membantu Pak Rektor untuk mewujudkan Unpad sebagai perguruan tinggi kelas dunia. Diskusikan bagaimana secepatnya para lulusannya bisa mendapatkan lapangan kerja. Bicaralah bagaimana setelah hiruk pikuk ini kita masih bisa berkata "aku bangga menjadi alumni Unpad".

*) Dedi Hilman, Konsultan Strategi, Alumni FE 86, Unpad (dra/dra)