.webp)
Entah untuk keberapa kali, Presiden Jokowi mengulangi cerita ini. Yang bisa ditangkap, Presiden ingin memastikan kabinet dan jajaran pemerintahnya memahami perlunya penyelesaian program-program secara cepat.
Tetapi apa yang seringkali disampaikan, dan dikerjakan Presiden Jokowi – ternyata belum sepenuhnya dipahami oleh jajaran kabinet. Selain kemajuan di sana-sini yang bisa dicatat, kita masih juga melihat adanya permasalahan di kabinet yang bertolak belakang dengan semangat Presiden Jokowi sejak awal pemerintahan dibentuk. Keterlambatan antisipasi kisruh angkutan berbasis aplikasi, kisruh pengelolaan Blok Masela, adalah beberapa kejadian terakhir yang menunjukkan unjuk kecepatan yang dimaui Presiden belum disambut baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belajar dari keterlambatan penyikapan yang berisiko, pemerintah akhirnya mengambil tindakan untuk menyelesaikan pro kontra angkutan berbasis aplikasi ini. Dalam rapat koordinasi di kantor Menko Polhukam yang melibatkan unsur dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perhubungan DKI diputuskan akan diberlakukannya masa transisi. Masa transisi dimaksudkan untuk memberi waktu bagi angkutan berbasis aplikasi menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku.
Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
Sebelum munculnya pro kontra atas angkutan berbasis aplikasi, kita juga sering melihat fenomena serupa terjadi di lingkungan pemerintahan. Banyak permasalahan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, alih-alih disikapi dengan soliditas komunikasi – justru menunjukkan hal sebaliknya. Antara Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, antara Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian atas data bahan-bahan pokok, hingga ribut antara Menteri ESDM dan Menko Maritim di kasus Blok Masela.
Kontroversi atas Blok Masela ini bahkan sempat menjadi gunjingan publik, karena dilakukan secara terbuka, cenderung personal, dan keluar dari perdebatan yang substansif. Dalam suatu kesempatan Menteri ESDM Sudirman Said sampai berkata bahwa lebih enak melawan mafia daripada berhadapan dengan sesama kolega di pemerintahan. Sebuah ungkapan yang menggambarkan, ada kebuntuan komunikasi yang serius di antara menteri terkait urusan Blok Masela ini.
Presiden Jokowi sempat merespons kisruh antar menteri ini dengan meminta para menteri untuk tidak bersilang pendapat di luar rapat kabinet. Sedangkan terkait keputusan skema pengembangan yang menjadi pangkal perdebatan kedua menteri, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan secara cepat, yaitu memilih skema onshore (pengolahan gas di darat).
Keputusan yang dipilih Presiden Jokowi ini tentunya akan memajukan jadwal produksi gas di Blok Masela. Sebagai gambaran, INPEX selaku operator memperoleh hak pengelolaan Blok Masela pada tahun 1998, dan mendapatkan temuan gas yang berskala besar dari pengeboran Sumur Abadi 1 di tahun 2000. Pada tahun 2010 pemerintah Indonesia telah menyetujui rencana pengembangan atau POD (plan of development) Blok Masela. Butuh 16 tahun setelah penemuan gas, untuk memunculkan keputusan skema pengembangannya.
Bekerja dan Bergerak Maju
Presiden Jokowi telah memberi pesan penting untuk jajaran kabinet dan pemerintahannya dengan jargon yang terkenal yaitu "kerja, kerja, kerja". Presiden Jokowi tentu bukan hanya sekedar ingin para menteri dan jajaran pemerintah bekerja semata, tetapi tentu kerja yang bergerak maju dan cepat. Bekerja yang tidak saja ditangkap oleh media, tetapi juga kerja-kerja dalam sepi yang dirasakan dampak nyatanya oleh masyarakat.
Akan menjadi kontraproduktif jika Presiden terus menggelorakan pentingnya kerja cepat dan penyederhanaan regulasi, kisruh antar menteri ini justru mengirim sinyal sebaliknya. Investasi INPEX bersama SHELL dalam pengembangan Blok Masela ini bernilai hingga US$ 14 miliar atau hampir Rp 190 triliun. Bandingkan dengan jumlah realisasi investasi asing sepanjang tahun 2015 yang menurut BKPM hanya Rp545 triliun. Sementara, penyedia aplikasi angkutan mengatakan aplikasinya dipakai hampir oleh 200 ribu penyedia jasa.
Keputusan berani Presiden Jokowi tentu akan mempercepat realisasi investasi di Blok Masela, yang juga berarti mendatangkan potensi penerimaan sektor migas. Ini tentu sangat membantu di saat pemerintah sedang berjuang keras menaikkan penerimaan negara. Respons nyata pemerintah atas angkutan berbasis aplikasi juga dapat menyelamatkan ratusan ribu lapangan kerja, di saat ancaman PHK mengiringi kelesuan ekonomi dunia.
Kelompok yang Berfungsi
Mengapa ajakan bekerja cepat dan efektif yang berulangkali disampaikan Presiden, masih menyisakan berbagai persoalan koordinasi di kabinet? Banyak spekulasi yang bisa dikembangkan atas hal ini. Tetapi yang pasti, ada masalah komunikasi di dalam kabinet. Ini dapat dilihat gejalanya, ketika menteri menghindari beropini di ruang rapat dan memilih berpolemik di media, atau ketika rapat-rapat tidak memunculkan solusi cepat atas masalah yang mengemuka.
Indikasi komunikasi berjalan lancar, muncul dari satunya gerak langkah kabinet dalam menerjemahkan rencana-rencana Presiden. Komunikasi yang lancar menjadi jembatan terjadinya kesamaan gerak langkah dalam menjalankan fungsi kelompok. Ini sesuai dengan pemikiran Edwin Newman (1948) yang mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses ketika sejumlah orang diubah menjadi kelompok yang berfungsi.
Lalu bagaimana memastikan proses komunikasi lancar dan kelompok bisa berfungsi sesuai tujuan awal pembentukannya? Fotheringham (1966) mengatakan bahwa tujuan komunikasi harus benar-benar pragmatis, yaitu menolong si penerima menangkap arti yang sama sebagaimana yang ada dalam pikiran si komunikator (penyampai pesan).
Dalam konteks kabinet, Presiden Jokowi adalah penggagas sekaligus penyampai pesan. Setiap situasi yang membuat kelompok kerja bernama kabinet ini tidak berfungsi baik, maka harus ada penelusuran atas proses komunikasi yang terjadi di dalamnya.
Pelarangan yang bersifat prosedural tentang tata cara berkomunikasi tidaklah cukup. Misalnya, melarang menteri berpolemik di luar ruang-ruang rapat. Menteri-menteri bisa saja kemudian memilih menghindari kontroversi ini ketika ditanya oleh media, tapi masih bisa meneruskan polemiknya dalam level kebijakan. Akibatnya, hubungan lintas departemen tetap mengalami kebuntuan. Banyak program penting pemerintah yang memerlukan keputusan lintas departemen, misalnya Proyek Kereta Cepat yang melibatkan Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, hingga Menteri Agraria/Kepala BPN.
Presiden sebagai Acuan
Kesamaan pemahaman para menteri harus lebih dalam daripada sekedar prosedural komunikasi. Para menteri juga harus memahami betul relasi mereka dengan Presiden, bahwa mereka adalah pembantu Presiden. Sebagai pembantu, segala pemahaman dan idealisme atas sebuah kebijakan haruslah selalu dikembalikan kepada Presiden. Dalam banyak kejadian, menteri-menteri langsung mengemukakan pandangan mereka atas sebuah kebijakan kepada publik, melewati Presiden yang mengangkatnya.
Dalam menyikapi permasalahan publik, jajaran pemerintahan juga harus selalu menjadikan presiden sebagai acuan. Ada timbal balik yang harus dipenuhi agar situasi ideal ini muncul, baik dari sisi Presiden sebagai penyampai pesan maupun jajaran pemerintah sebagai penerima pesan. Setiap kali Presiden merasa ada pemahaman yang salah dari kabinet, maka Presiden harus turun dan mengulang kembali pesannya. Ini untuk memastikan agar kabinet berfungsi baik dan tepat menyikapi persoalan.
Sementara buat anggota kabinet, pendapat dan kebijakan mereka harus diletakkan semata untuk menerjemahkan dan melindungi posisi Presiden. Segala pertimbangan, apalagi yang bersifat personal dan ego sektoral – harus dihilangkan. Keinginan Presiden bisa dipelajari dari visi misi kabinet, gesture yang muncul di rapat-rapat, hingga pernyataan-pernyataan yang disampaikan presiden kepada publik. Sebagai pembantu, tentu wajar jika para menteri harus terus menerus berusaha menangkap apa yang dimaui Presiden.
Jargon "kerja, kerja, kerja" adalah jargon yang menjanjikan buat publik, dan setiap kali publik akan menagih realisasinya. Tentu tak elok jika, janji baik Presiden ini justru dihambat sendiri oleh menteri-menteri yang diangkat untuk membantu memenuhi janji Presiden.
Menteri-menteri harus berani mengambil inisiatif tanpa melihat siapa yang akan mendapat penilaian baik atas keberhasilan yang muncul. Seperti pesan bijak dari Presiden ke - 33 AS Harry S Truman, "It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit".
*) Sumantri Suwarno adalah peminat isu-isu publik, Ketua Bidang Ekonomi PP GP Ansor. (nwk/nrl)
