DetikNews
Rabu 10 Februari 2016, 12:58 WIB

Catatan Agus Pambagio

Lahan Gas Abadi Masela: Offshore atau Onshore

Agus Pambagio - detikNews
Lahan Gas Abadi Masela: Offshore atau Onshore Agus Pambagio/Fotografer: Ari Saputra-detikcom
Jakarta - Meskipun kekuatan mafia migas terus berkurang, namun pertarungan memperebutkan bisnis migas belum usai. Setelah kasus pengelolaan kilang gas LNG di Mahakam yang dikelola oleh Total Indonesie reda, muncul kasus gas  abadi Masela, di Kepulauan Tanimbar Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Migas di sisi hilir sampai hari ini masih menjadi rebutan para pencari rente di Republik tercinta ini, meskipun per 31 Desember 2015 semua kegiatan trader gas sudah habis masa berlakunya. Munculnya PM ESDM No. 37 Tahun 2015 Tentang Alokasi, Pemanfaatan dan Harga gas Bumi juga membuat para traders harus melobi kiri kanan.

Di sisi hulu, perdebatan di publik muncul kala Kontrak Kerjasama Migas menjelang berakhir, seperti yang terjadi di Blok Mahakam. Namun setelah diputuskan oleh Pemerintah bahwa Pertamina yang akan mengelola, keributan mereda. Lalu muncul kasus dasyat lainnya, yaitu kasus pengelolaan ladang gas abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dikelola oleh Inpex Corporation dan Shell.

Polemik kembali muncul di publik sejak tahun 2014 lalu. Polemik terkait penempatan kilang LNG, on shore atau offshore. Konyolnya perdebatan ini muncul di kalangan Pemerintah sendiri, yaitu antara Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas dengan Menteri Koordinator Kemaritiman yang didukung oleh kelompok Forum Tujuhtiga (Fortuga) ITB. Kekonyolan ini dapat dipastikan akan merugikan publik secara keseluruhan.

Terus terang pertikaian para elit tersebut tidak ada manfaatnya untuk publik. "Ketoprakan" para elite ini semakin membuat Negara tidak ada untuk rakyat. Bagaimana bisa sesama instansi pemerintah saling menelanjangi di publik, layaknya mereka aktivis LSM? Rakyat tidak perlu perdebatan konyol yang tidak ada untungnya untuk mereka, khususnya rakyat Maluku. Mereka dan investor hanya perlu kepastian, supaya rakyat Maluku bisa punya gambaran bagaimana caranya menikmasti keberadaan sumur LNG di wilayahnya.

Perseteruan Konyol yang Merugikan Publik

Proyek Gas Abadi Masela kembali ramai ketika Inpex Corporation menemukan cadangan LNG yang lebih besar, sehingga Inpex perlu mengajukan perubahan atas Plan of Development 1 (POD) kepada SKK Migas sekitar tahun 2014. Muncullah komentar Menko Kemaritiman yang didukung oleh kelompok Fortuga ITB dan sebagian tokoh masyarakat Kepulauan Aru yang mempersoalkan lokasi kilang pengolahan LNG saat revisi akan ditandatangani oleh Menteri ESDM.

Regulator (Kementerian ESDM dan SKK Migas) , berdasarkan studi dari beberapa konsultan Internasional, menyetujui kilang LNG Masela berlokasi di off shore (laut) karena lebih efisien. Sementara Menko Kemaritiman dan lain-lain  memilih kilang on shore (darat) karena multiplier effect-nya banyak bagi rakyat Maluku. Memangnya kalau off shore tidak bermanfaat bagi rakyat Maluku?

Perdebatan ini terus berlangsung tanpa ujung dan masing-masing memberikan alasan pembenaran yang membingungkan publik dan kadang tidak masuk akal. Patut diduga semua alasan yang dimunculkan di publik berbau bisnis yang menguntungkan bagi sekelompok pihak, tidak bagi negara dan publik. Patut diduga ada pedagang pipa yang belum diajak karena semakin jauh lokasi kilang maka akan semakin banyak pipa yang diutuhkan, misalnya.

Versi Kementerian ESDM dan SKK Migas didukung oleh studi konsultan migas yang kiprahnya sulit diragukan. Hasilnya sudah saya baca termasuk rekomendasinya. Namun di sisi Kementerian Koordinator Kemaritiman saya belum melihat dan membacanya, kecuali hanya dari ulasan atau perdebatan yang muncul di publik via media.

Dari awal kelompok pro on shore bersikeras, kilang harus dibangun di daratan. Alasannya lebih murah dan multiplier effect lebih banyak. Awalnya lokasi kilang di Pulau Aru yang berjarak sekitar 600 km dari sumber gas, namun entah mengapa sekarang tanpa alasan yang jelas berpindah ke Pulau Selaru yang hanya berjarak sekitar 100 km tetapi harus melalui sebuah palung dengan kedalaman sekitar 1.400 meter.

Bupati Maluku Tenggara Barat, Bitzael Salfester Temmar, yang sempat saya temui di bulan November 2015 lalu mengatakan:  "bahwa rakyat Maluku Tenggara Barat sudah lama menunggu proyek ini, 10 tahun lebih dan ketika persetujuan Revisi POD1 akan ditandatangani oleh Menteri ESDM pada tanggal 10 September 2015, mengapa banyak orang tidak paham soal ini berkomentar? Tolong negara ini jangan kecewakan kami".

Bupati sangat tersinggung ketika Menko Kemaritiman menginginkan kilang LNG ada di P. Aru nun jauh dari sumber gas di wilayahnya. Beberapa Muspida dan tokoh masyarakat Saumlaki yang kami jumpai juga berharap bahwa pusat logistik tetap harus di Saumlaki (P. Yamdena), jangan di P. Aru yang sangat jauh dan pasti tidak ada manfaatnya untuk mereka.

Kalau kelompok pendukung on shore mangatakan bahwa pembangunan kilang LNG on shore akan menciptakan kota baru sejenis Balikpapan, menurut saya juga berlebihan karena kota yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1897 itu jauh berbeda kondisi dan wilayahnya dengan wilayah P. Selaru atau P. Aru sekalipun. Kalau ini yang terjadi, maka akan ada alokasi biaya tambahan untuk infrastruktur di hulu yang nantinya juga harus ditanggung oleh Pemerintah melalui cost recovery.

Langkah Strategis Pemerintah

Pemerintah harus segera memutuskan mau on shore atau off shore dengan pertimbangan biaya investasi hulu yang lebih ringan (karena sebagian harus ditanggung Pemerintah RI melalui cost recovery nantinya), proses operasionalnya kompetitif dengan sumber di negara lain, mempunyai resiko teknis yang minimalis, tidak memerlukan subsidi Pemerintah, dan menghasilkan multiplier effect yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia dan Maluku pada khususnya.

Berbagai alasan teknis yang disampaikan oleh kedua kubu sebaiknya tidak berkepanjangan karena jika terus berpolemik, saya khawatir berkah Masela tidak akan singgah ke Indobesia karena di dekat sumber gas Masela ada sumber gas lain milik Australia yang dikelola juga oleh Shell (yang di Masela berpartner dengan Inpex Corporation). Jika keduluan mereka, maka bisa dipastikan gas kita akan berbelok arah karena itu mudah dilakukan dengan teknologi. Silahkan Menteri ESDM segera menandatangani Revisi POD 1.

Buat saya pribadi, mau dibangun kilang on shore atau off shore tidak menjadi masalah. Yang terpenting keberadaan negara terasa dan terlihat oleh publik. Lalu cepat putuskan di mana lokasi Kilang LNG Blok Masela ini. Intinya jangan menjadi sumber konflik baru di kalangan masyarakat di Provinsi Maluku.

AGUS PAMBAGIO (Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen).
(nrl/nrl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed