Catatan Agus Pambagio

Dilema Tarif, Subsidi dan Peningkatan Pelayanan di Angkutan Umum Jabodetabek

Agus Pambagio - detikNews
Senin, 01 Feb 2016 13:34 WIB
Foto: Agus Pambagio - dokumen pribadi
Jakarta - Di sebuah negara yang berdaulat, negara harus ada di tengah-tengah berbagai kegiatan warganya, salah satunya melalui subsidi. Begitupula di sistem angkutan umum, misalnya moda angkutan umum Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ).  

Untuk tahun anggaran 2016, PT KCJ mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui APBN supaya keuntungan yang didapat dari operasi (ditetapkan sebesar 10%) dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.

Subsidi tersebut diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh penumpang KRL Jabodetabek hingga tanggal 31 Desember 2016. Namun melihat tingginya pertumbuhan penduduk di sekitar Bodetabek saat ini, dikhawatirkan pengguna KRL Jabodetabek akan meledak melebihi subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kalau itu terjadi maka ada dua jalan keluarnya, yaitu tarif dinaikkan atau subsidi ditambah.

Di tahun 2015 realisasi jumlah penumpang KRL Jabodetabek mencapai sekitar 250 juta orang dengan subsidi sekitar Rp. 800 milyar lebih. Di tahun 2016 pertumbuhan penumpang diperkirakan mencapai sekitar 285 juta orang dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT KAI dengan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA), KRL Jabodetabek mendapatkan subsidi sebesar Rp1,1 triliun, dari total Rp1,7 triliun subsidi Pemerintah untuk penumpang Kereta Api di seluruh Indonesia.  

Subsidi tersebut sebagian besar diperuntukan bagi penumpang KRL Jabodetabek (65% dari total subsidi untuk kereta api), sehingga kereta api kelas ekonomi (K3) jarak jauh tidak lagi mendapatkan subsidi. Bahkan KA Komuter lain, seperti Prameks hanya mendapatkan subsidi di 2016 sekitar Rp. 33 milyar saja.

Lalu bagaimana caranya supaya subsidi Pemerintah yang terbatas ini dapat dinikmati secara merata? Secara ekonomi rata-rata warga Jabodetbek lebih mampu dibandingkan dengan, misalnya warga di Weleri atau Lahat atau Lamongan atau Tebing Tinggi dan sebagainya. Siapkah warga Jabodetabek hak nya dikurangi secara bertahap demi saudara-saudaranya di daerah lain? Mari kita bahas singkat.

Penurunan Subsidi Bertahap Demi Pembentukan Konsumen Cerdas

Subsidi Pemerintah atau yang biasa disebut Public Service Obligation (PSO) memang ditujukan untuk meringankan beban  pengguna KRL Jabodetabek karena tiketnya menjadi sangat murah. Disisi lain subsidi yang berlebihan dan berkepanjangan tidak mendidik konsumen, khususnya pengguna transportasi umum, seperti KRL Jabodetabek karena masih banyak rakyat Indonesia yang lebih memerlukan subsidi angkutan umum, ditengah anggaran Pemerintah yang terbatas.

Misalnya, adakah penumpang moda angkutan umum lain seperti bis antar kota antar propinsi (AKAP)  atau angkutan bermotor dalam kota atau angkutan pedesaan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah? Bagi rakyat sekitar Jabodetabek pun yang lokasi tempat tinggal atau kantornya jauh dari stasiun kereta api, juga menggunakan angkutan kota/desa yang tidak disubsidi tarifnya sejak Negara ini merdeka. Begitu pula pengguna kereta api jarak jauh kelas ekonomi (K3). Merekapun berhak dapat subsidi tetapi tidak kebagian.

Terkait dengan kebijakan pemberian subsidi kepada PT KAI untuk PT KCJ, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) membuka ruang untuk PT KCJ melakukan beberapa perubahan atau penyesuaian tarif sebelum tanggal 2 Oktober 2016. Artinya angka subsidi sebesar Rp1,1 T kemungkinan akan habis di bulan Oktober 2016 dan pemerintah tidak akan menambah porsi subsidi untuk sisa bulan berjalan.  Pengguna KRL Jabodetabek harus bersiap untuk membayar lebih mahal.

Saat ini komposisi harga tiket KRL Jabodetabek yang dilaporkan ke Pemerintah (DJKA) adalah: Rp 5.000/penumpang untuk jarak 0-25 Km, di mana Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 3.000/penumpang. Sehingga penumpang hanya membayar Rp. 2.000/penumpang. Sedangkan untuk 0 = 10 Km berikut dan kelipatannya, tarifnya  sebesar  Rp 2.000/penumpang dan Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 1.000/penumpang. Jadi penumpang hanya membayar Rp 1.000/penumpang.

Sebagai contoh, Bogor-Jakarta Kota tarif tanpa subsidi adalah Rp 8.000/penumpang namun dengan adanya subsidi, penumpang hanya membayar Rp 5.000/penumpang. Demikian pula dari Bekasi-Jakarta Kota tarif tanpa subsidi Rp 6.000/penumpang, namun penumpang hanya membayar Rp 3.000/penumpang.

Persoalan lain muncul ketika operator (PT KCJ) diminta untuk terus meningkatkan pelayanan, misalnya melakukan percepatan pembangunan peron dan fasilitas stasiun yang lebih nyaman, membangun sistem ticketing yang lebih nyaman dan modern untuk penumpang, membangun aplikasi, memperbanyak jumlah kereta dan lain lain. PT KCJ tidak bisa terlalu cepat merespon kebutuhan publik tersebut, mengingat sistem pembayaran subsidi penumpang dari pemerintah memerlukan proses yang cukup panjang.

Lamanya proses persetujuan besaran subsidi tiap bulan menyebabkan pembayaran subsidi ke PT KAI/PT KCJ juga perlu waktu. Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) harus melakukan audit terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran besaran subsidi ke PT KAI/PT KCJ. Jumlah angka yang ditagihkan harus sesuai dengan jumlah penumpang yang naik KRL Jabodetabek setiap bulannya. Jadi uang subsidi baru bisa diterima PT KAI/PT KCJ dari Pemerintah sekitar 2-3 bulan setelah penagihan.

Proses itulah yang membuat cash flow PT KCJ kesulitan kalau harus memenuhi permintaan pelanggan supaya mempercepat pembangunan atau peningkatan fasilitas yang diminta oleh konsumen/pengguna KRL Jabodetabek. Saat ini pendapatan PT KCJ mayoritas hanya dari uang tiket yang dibayarkan penumpang saja yang jumlahnya 50% lebih sedikit dari tarif yang ditetapkan. Lalu bagaimana jalan keluarnya supaya beban masyarakat tidak bertambah tetapi semua keinginan publik dikerjakan oleh PT KCJ?

Langkah yang Harus Diambil Pemerintah

Saran saya supaya semua keinginan publik dapat difasilitasi secara optimal oleh pemerintah, di tengah tengah krisis ekonomi saat ini adalah dengan cara mengurangi subsidi di KRL Jabodetabek secara bertahap, misalnya dalam 2 tahun ke depan. Semakin berkurang subsidi, maka penumpang membayar lebih mahal dan dana yang diterima PT KCJ dari penumpang semakin bertambah. Kondisi ini akan memperkuat cash flow PT KCJ, sehingga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan penumpang.

Warga Jabodetabek yang secara ekonomi dan infrastruktur angkutan umum lebih baik, harus mau ikut menanggung biaya transportasi yang naik bertahap akibat subsidi dikurangi secara bertahap. Cara ini diharapkan dapat mendidik konsumen supaya mau berperan untuk sama-sama memikul tanggungjawab dengan warga lain yang tidak tinggal di Jabodetabek.

Kemudian kita harus mendorong pemerintah daerah Jabodetabek supaya menggunakan pendapatan asli daerahnya (PAD) untuk subsidi di moda transportasi yang terkoneksi dengan KRL Jabodetabek dan membangun semua infrastruktur supaya mempermudah konektivitas moda dan menghemat biaya transportasi.

*) AGUS PAMBAGIO (Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen)
(nwk/nwk)