DetikNews
Senin 07 Desember 2015, 13:00 WIB

Catatan Agus Pambagio

Jalan Keluar Tragedi Gas di Sumut

Agus Pambagio - detikNews
Jalan Keluar Tragedi Gas di Sumut Foto: Ari Saputra
Jakarta - Menyambung artikel terdahulu (11 November 2015) di kolom ini, saya akan melanjutkan ulasan tentang gas bumi sesuai dengan perkembangan yang terjadi terkait dengan mahalnya harga gas di Sumatera Utara (Sumut). Pada tanggal 20 Nopember 2015 lalu, Kementerian Negara BUMN telah mengadakan Rapat Koordinasi diatas KM Kelud, kapal milik PT PELNI (Persero) dan salah satu agendanya adalah membahas road map tentang sinergi Kementrian Negara BUMN dengan semua sektor BUMN, termasuk sektor energi.

Di sektor energi yang dibahas adalah sinergi antara PT PLN, PT Pertamina, PT PGN Tbk, dan PT Batubara Bukit Asam Tbk untuk mendukung program pembangunan listrik 35 ribu MW. Bentuknya berupa joint planning dan pemberian prioritas pada pemanfaatan aset dan kapabilitas BUMN dalam proyek ketenagalistrikan 35 ribu MW tersebut.

Khusus untuk gas bumi, Menteri Negara BUMN telah menetapkan champion nya, yaitu PT PGN Tbk. Menteri BUMN dengan tegas dan jelas memerintahkan PT PGN Tbk untuk mensinergikan seluruh jaringan pipa PT Pertagas ke dalam PT PGN Tbk dan hal tersebut harus selesai pada Desember 2016. Dengan adanya keputusan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perencanaan, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur gas bumi nasional akan berada di PGN.

Ketegasan ini diperlukan untuk menjamin kedua BUMN yakni PGN dan Pertamina dapat terus beroperasi dan tidak saling membunuh. Pertanyaannya, dapatkah keputusan Pemerintah tersebut menurunkan harga gas bumi di Sumut? Mari kita kaji secara singkat namun jelas.

Kebijakan Pemerintah Terkait Harga Gas di Sumut

Penentuan harga dan ketersediaandan pasokan gas menjadi persoalan dasar yang harus diselesaikan oleh Kementerian Negara BUMN. Gas bumi di Indonesia saat ini disuplai oleh 2 BUMN strategis, yaitu PT Pertamina (melalui anak perusahaan PT Pertagas) dan PT PGN, Tbk. Melalui Pertagas, Pertamina mempunyai sumber gas dan juga jaringan pipa gas bumi. Sedangkan PT PGN, Tbk hanya mempunyai jaringan pipa gas bumi saja. Kondisi ini menyebabkan persaingan keduanya tidak sehat.

Menteri Negara BUMN juga memutuskan bahwa di tahun 2016 perencanaan dan pengelolaan pipa gas bumi nasional sudah harus dilakukan oleh PT PGN Tbk sebagai champion gas. Jadi Pertagas harus menyerahkan jaringan pipanya ke PT PGN Tbk. Adapun bisnis gas berupa LPG dan LNG yang selama ini dikelola Pertagas diserahkan ke Pertamina.

Sebagai perusahaan publik, PT PGN Tbk pastinya harus menghitung dengan cermat dan melaporkan pada publik, berapa dana yang harus dikeluarkan  untuk mengakuisisi jaringan pipa milik Pertagas dsb. Langkah ini merupakan kebijakan Pemerintah yang sangat tepat. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu langkah untuk dapat menurunkan harga gas bumi di seluruh Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Harga LNG dari Donggi Senoro (yang dikirim ke Arun) adalah USD 7,8/mmbtu (13% x USD 60 per barel harga minyak). Padahal harga minyak mentah per 28 November 2015 sekitar USD 42/barrel. Jadi seharusnya harga gas dari Donggi Senoro adalah 13% x USD 42 = USD 5,46/barrel.

Kemudian ada biaya regasifikasi di Kilang Arun sebesar USD 1,7/mmbtu. Toll fee pipa Pertagas Arun-Belawan sebesar USD 2,5/mmbtu dan margin Pertagas Niaga sebesar USD 1,8/mmbtu. Jika ditambah dengan toll fee PGN ke industri (pelanggan) sebesar USD 0,2/mmbtu, maka biaya pengiriman gas sampai ke Sumut sekitar USD 6,2/mmbtu.

Jadi jangan heran jika harga gas sampai di pabrik atau kawasan industri sebesar: USD 7,8 + USD 6,2 = USD 14/mmbtu. Jika dengan patokan harga minyak bumi per hari ini, maka harga gas bumi seharusnya sekitar: USD 5,46 + USD 6,2 = USD 11,66/mmbtu bukan USD 14/mmbtu. Pertanyaannya lalu siapa yang ambil untung kalau pakai patokan harga minyak yang salah?

Untuk mengurangi harga gas di Sumut, pemerintah bersedia mengurangi bagiannya dari USD 6/mmbtu menjadi USD 4/mmbtu, sesuai dengan harga minyak mentah yang juga rendah. Namun Pertamina belum banyak mengurangi mengurangi biaya distribusi yang berjumlah USD 6/mmbtu. Jadi harga gas di Sumut yang sementra disepakati oleh Kementrian BUMN adalah sekitar USD 11,5/mmbtu. Namun harga ini masih belum dapat diterima oleh KADIN Sumut karena mereka berharap harga gas di Sumut dibawah USD 10/mmbtu

Seharusnya dengan harga minyak bumi saat ini sekitar USD 42/barrel bukan USD 60/mmbtu, lalu jika biaya distribusi dan regasifikasi juga di turunkan hingga USD 4/mmbtu, maka harga gas di Sumut akan turun sekitar USD 5,46/barrel + USD 4/mmbtu = USD 9,46/mmbtu. Kemungkinan harga ini akan disetujui oleh KADIN Sumut karena sudah dibawah USD 10/mmbtu. Lalu harga gas di KEK Sei Mangke yang saat ini USD 16/mmbtu juga dapat turun mendekati harga USD 10/mmbtu.

Jika angka tersebut dapat tercapai maka kebijakan gas terkait dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 Tahun 2015 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi sebagai pengganti Permen ESDM No. 03 Tahun 2010 akan dapat berjalan dengan baik.

Langkah ke Depan

Keputusan Pemerintah cq Kementerian Negara BUMN sudah tepat dan pasti akan mengurangi tekanan industri, terkait dengan ketersediaan sumber energi murah. Kemudian terkait dengan akuisisi pipa Pertagas oleh PT PGN Tbk, Pemerintah harus mengumumkan secara terbuka dan menjelaskan secara jelas untuk menghindari pembelokan tujuan akuisisi oleh para trader gas, makelar (baik yang terkait dengan kalangan DPR-RI maupun pejabat Pemerintah sendiri).

Seyogyanya, pembangunan infrastruktur, seperti perpipaan,  dibiayai oleh Pemerintah melalui skim sunk cost. Supaya harga eceran gas bumi ke pelanggan lebih murah. Kalau ini terjadi, maka ini merupakan bukti bahwa negara hadir untuk rakyatnya.

Semoga dengan keputusan tersebut di atas, industri di Sumut bisa berkembang dengan baik dan menghasilkan produk-produk ekspor yang kompetitif di pasar global.

AGUS PAMBAGIO adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.
(nwk/nwk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed