.webp)
Jerman USD12 juta.
Maroko USD4 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gambia USD1 juta.
Sri Lanka USD672 ribu.
Dan seterusnya.
Daftar di atas bisa diperpanjang hingga lebih dari 80 negara seperti dicatat Sunlight Foundation, sebuah oragnisasi nirlaba di Washington DC yang bergerak di isu open government. Jika disisipkan, angka USD80 ribu yang jadi polemik di Indonesia berada di urutan ke-65, di antara Hungaria (USD90 ribu) dan Venezuela (USD68,5 ribu). Data itu menunjukkan betapa lazimnya lobi pemerintah asing di AS.
Hampir semua kelompok kepentingan menggunakan lobi untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah supaya menguntungkan mereka, mulai dari pramuka, korporasi, hingga Yahudi.
Sejarah lobi di negara itu panjang, diperkirakan sudah dimulai sejak negara itu berdiri. Target utama lobi adalah anggota Kongres karena mereka bisa memengaruhi kebijakan secara efektif. Banyak bekas anggota Kongres yang beralih profesi jadi pelobi. Pemerintah juga dilobi, namun jangkauannya lebih terbatas karena kendala aturan. Wartawan dan penulis juga dilobi untuk mengarahkan opini.
Perkembangan lobi sudah sedemikian rupa hingga pelobi menggunakan berbagai pendekatan untuk menjalankan bisnis mereka, seperti metode kuantitatif dengan menghitung posisi voting yang dilakukan oleh anggota Kongres yang menjadi target lobi mereka.
Dalam perkembangannya, lobi menjadi industri yang amat besar. Ada banyak versi mengenai berapa jumlah kelompok lobi di AS, tapi kisarannya 12-14 ribu. Tak heran jika nilainya pun fantastis. James Thurber, ahli lobi dari American University, memperkirakan industri lobi bernilai USD9 miliar dan mempekerjakan tak kurang dari 100 ribu orang, menjadikannya industri ketiga terbesar di Washington DC.
Jasa lobi tidak hanya digunakan oleh kelompok kepentingan domestik, tetapi juga pemerintah asing. Banyak negara menggunakan jasa lobi untuk mendukung diplomasi yang dilakukan para diplomat mereka. Hal ini lantaran Kongres adalah entitas yang menjadi sasaran berbagai kepentingan yang saling berebut sehingga sulit ditembus tanpa bantuan pelobi profesional. Fakta bahwa keberadaan diplomat asing di AS hanya bersifat sementara karena rotasi penugasan menambah urgensi penggunaan jasa lobi.
Bagaimanapun, diplomat yang bertugas sementara itu tidak bisa dibandingkan dengan pelobi profesional yang sudah membangun jaringan dan akses yang kuat ke Kongres.
Sebagai industri legal, lobi diatur secara terbuka. Foreign Agents Registration Act (FARA) yang dibuat tahun 1938 mengatur bahwa perusahaan pelobi yang bekerja untuk klien asing harus terbuka ke publik dengan melaporkan operasinya ke Departemen Kehakiman. Mulanya, FARA dirancang guna mencegah propaganda nazi di era Perang Dunia II yang banyak dilakukan lewat pelobi. Tahun 1995, dibuat Lobbying Disclosure Act (LDA) yang mengatur hal-hal apa saja yang harus dibuka ke publik. Aturan-aturan itu membuat perusahaan lobi harus terbuka ke pulik mengenai operasi mereka, seperti siapa klien mereka, siapa yang mereka lobi, dan apa tujuan lobinya.
*) Shohib Masykur, kandidat master di School of Foreign Service, Georgetown University, AS (dra/dra)
