1 Tahun Jokowi-JK : Keberhasilan dan Tantangannya

Toni Ervianto

Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memasuki 1 (satu) tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2015. Jokowi yang menamakan kabinetnya dengan "Kabinet Kerja" tidak dapat dipungkiri telah melakukan sejumlah nilai positif dengan beberapa keberhasilan yang telah dicapainya selama ini.

Keberhasilan itu antara lain: keberhasilan menuntaskan pembangunan jalan tol "Palikanci" yang telah berhasil menguraikan kemacetan lalu lintas di wilayah Jawa selama ini, pembangunan jalan tol Kalimantan Timur-Kalimantan Barat yang juga sedang berlangsung, pembangunan monorail di Jakarta, pembangunan sejumlah lokasi tol laut, "pemangkasan" waktu dwelling time, memerintahkan pencabutan izin perusahaan-perusahaan pembakar lahan dan hutan dan lain-lain.

Di bidang penegakkan hukum dan HAM, Presiden Jokowi juga telah memberikan grasi kepada sejumlah orang yang selama ini bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), pelaksanaan eksekusi mati terhadap para gembong narkoba yang sudah memasuki tahap kedua, melaksanakan reformasi birokrasi berdasarkan ketentuan dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), walaupun belum maksimal, membekukan sejumlah PTS ilegal, mendukung sepenuhnya langkah KPK memberantas korupsi bersama-sama aparat penegak hukum dll.

Di bidang politik, walaupun pada awalnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dihadapkan kepada beragam 'gangguan politik' mulai dari "rivalitas yang tidak berkesudahan" antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), namun pada akhirnya Jokowi berhasil mempertahankan terjalinnya komunikasi politik dengan parlemen, bahkan ada kecenderungan positif KMP mulai mengurangi tekanan-tekanan politiknya seiring dengan misi pemerintahan Jokowi-JK untuk menyejahterakan masyarakat berjalan pada rel yang benar dan dinilai baik oleh KMP.

Presiden Joko Widodo juga melakukan reshuffle kabinet terhadap para menterinya yang 'lamban' bekerja dan diyakini reshuffle kabinet tidak akan berhenti dilakukan Jokowi sebagai langkah punish and reward serta evaluasi terus menerus.

Tantangan

Tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK yang perlu diselesaikan secepatnya salah satunya adalah adanya niat China untuk merebut Natuna dari Indonesia. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah Laut China Selatan berpotensi menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia. Isu tersebut muncul setelah Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat China yang memasukkan Natuna yang kaya gas alam itu dalam wilayahnya.

Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Indonesia sudah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas, mencapai 85%, disusul Jawa 6,34%, lalu Tionghoa 2,52%. Jurnal The Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau lambat.

China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.

Garis putus-putus (nine dash line) yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang. Padahal RI sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan. China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly.

TNI sudah menyadari potensi konflik melibatkan Natuna. Lebih dari 20 ribu personel TNI dikerahkan menjaga perairan dengan cadangan gas terbesar di Asia mulai 1996.

"Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun," ujar Presiden Indonesia ketujuh tersebut saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.

Terkait masalah ini, sejumlah tokoh, jurnalis dan akademisi yang berdiskusi dengan penulis menyarankan kepada pemerintah untuk hati-hati dengan ekspansi kepentingan China di Indonesia, sehingga Jokowi harus berhati-hati terhadap kemungkinan skenario debt trap China.

Kemungkinan besar China tidak akan berani terhadap Indonesia dalam kasus Natuna, karena jika terus menggugat wilayah Natuna dari Indonesia, maka kita dapat menggunakan kekuatan untuk menghentikannya artinya Indonesia akan menggunakan senjata geopolitical leverage atas Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok.

Senjata geopolitical leverage perlu digunakan dalam dinamika politik global untuk tujuan negara lainnya agar menghargai Indonesia, seperti kalau Indonesia menutup Selat Lombok misalnya, maka ekonomi Australia akan rontok dan diwarnai biaya produksi dan transportasi yang semakin mahal. Sama halnya dengan jika kita 'bermain' di Selat Malaka, maka China juga akan ketar ketir.

Kita harus berani menghalau pihak manapun yang ingin mengambil keutuhan wilayah NKRI, apalagi gerakan bela negara sudah dikumandangkan, karena bela negara bisa jadi bagian dari warning bahwa kita siap segala risikonya.

Penulis sendiri menyakini bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan dapat meneruskan dharma baktinya sampai tahun 2019 mendatang, walaupun ganjalannya akan datang silih berganti dari internal dan eksternal. Namun, berdasarkan kajian force field analysis yang mempertimbangkan driving force yang akan dihadapi Jokowi-JK dan restraining force yang dimiliki pemerintahan ini, maka Jokowi-JK akan mampu bertahan sampai tahun 2019 mendatang.

Bahkan berdasarkan analisis menggunakan teori SWEAT (strenght, weaknesses, environment, agility dan threat), maka pemerintahan Jokowi-JK yang memiliki strenght seperti diterima masyarakat, mendapatkan dukungan parlemen dan pemerintahan yang selalu "bekerja".

Kelemahan pemerintahan Jokowi kemungkinan adalah "hijacking by bureaucracy" (dapat diatasi dengan reshuffle dan restrukturisasi birokrasi), dan "unfinished revenge politic" (dapat diatasi dengan merangkul kepentingan oposisi), dari segi environment baik internal dan eksternal ternyata pemerintahan Jokowi-JK dapat mengadopsi dan mengantisipasinya sejauh ini secara baik.

Agility ditandai dengan kecerdasan pemerintah untuk merespons situasi seperti misalnya dalam penerapan bensin Pertalite dan ancaman bagi pemerintahan Jokowi-JK paling banyak berasal secara internal atau kondisi dalam negeri, karena banyak pihak tidak mau Jokowi-JK sampai 2019 dengan berhasil, karena akan menghapus pameo politik yang terjadi selama ini bahwa "sipil tidak mampu menjadi presiden".

*) Toni Ervianto adalah alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia.