Makna Kedatangan IMF

Jakarta - Kedatangan Direktur International Monetary Fund Christine Lagarde ke Indonesia awal September lalu banyak mengundang spekulasi publik. Sebab, ia datang ketika rupiah terpuruk sampai ke angka Rp 14.000 per dolar. Karena itu, dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1 September, Christine menegaskan bahwa kedatangannya bukan karena kondisi Indonesia sedang gawat, tapi memang sudah dijadwalkan dari setahun lalu untuk menghadiri seminar terkait perkembangan sektor keuangan di Asia dan terkait peningkatan akses ke sektor keuangan (financial inclusion).

Selain menghadiri seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia dan IMF ini, ia telah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas persiapan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali, Oktober 2018. Ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan peran dengan kontribusi Indonesia dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Tentunya ini hal positif untuk kita persiapkan, terlepas dari kontra yang ada di masyarakat. Masyarakat perlu menyadari bahwa kontribusi aktif di event internasional memberikan dampak positif kepada citra Indonesia di internasional dan secara langsung sebagai ajang mempromosikan pariwisata Indonesia sehingga dapat menghasilkan devisa untuk Indonesia.

Sense of crisis masyarakat yang begitu besar, dengan kata lain kondisi melek ekonomi masyarakat yang lebih tinggi serta trauma dampak 1997/1998, telah menyebabkan masyarakat menjadi lebih sensitif dan responsif dengan kedatangan IMF kali ini. Ditambah lagi perkembangan informasi dan teknologi yang pesat menyebabkan berita kedatangan menjadi lebih "semarak".

Pembahasan terkait perkembangan sektor keuangan di Indonesia dan di Asia banyak dibahas oleh tim IMF dengan Bank Indonesia. Namun, dalam kuliah umumnya, Christine Lagarde justru tidak banyak menyinggung mengenai stabilitas rupiah maupun kebijakan moneter yang berdimensi jangka pendek. Yang banyak disinggung justru tentang potensi ekonomi Indonesia jangka panjang, yaitu penduduk muda, peranan wanita, serta berbagai sumber daya potensial, termasuk maritim dan cultural heritage. Peranan wirausaha (entrepreneur) sangat ditekankan berulang-ulang. Dia mengumpamakan sebagai kekuatan garuda yang akan membawa Indonesia ke depan lebih maju.

Indonesia justru dipuji telah memiliki pengalaman krisis yang menyebabkan kondisi turbulensi global ini seharusnya bisa kita lalui dengan baik. Pengalaman krisis ini menyebabkan Indonesia banyak meluncurkan berbagai paket kebijakan dalam kerangka manuver kebijakan fiskal dan moneter.

IMF menyarankan Indonesia tetap mempertahankan kebijakan yang baik dalam menghadapi turbulensi global ini, di antaranya memperkuat pertahanan dengan kebijakan fiskal yang hati-hati, menjaga jangan sampai pertumbuhan kredit berlebihan, membiarkan nilai tukar sebagai penyerap guncangan (shock absorber), menjaga cadangan devisa yang cukup, serta membangun peraturan dan pengawasan sektor keuangan.

IMF merangkum 4 tantangan ke depan sebagai 4-I, yaitu inovasi, integrasi, infrastruktur, dan inclusion. Inovasi perlu terus dikembangkan untuk menjaga momentum pertumbuhan buat generasi yang akan datang. Integrasi terkait integrasi ekonomi di ASEAN. Momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi langkah penting melakukan harmonisasi regulasi dan koordinasi kebijakan. Infrastruktur akan menjadi masa depan pertumbuhan ekonomi di Asia untuk melewati frontier-nya. Infrastruktur juga membutuhkan pembiayaan dari pasar modal karena memiliki karakteristik jangka panjang. Financial inclusion menggambarkan sisi kemanusiaan dari pembangunan. Financial inclusion bukan hanya terkait produk dan regulasi, tetapi mencakup perbaikan kehidupan dan pengentasan kemiskinan.

Lalu bagaimana dengan posisi tawar Indonesia di IMF sendiri? Berdasarkan Falianty (2012), Indonesia saat itu memiliki voting power (VP) sebesar 0,95 persen, meningkat dari 0,85 persen pada 2011. VP ini lebih besar dari Singapura (0,8 persen) dan Thailand (0,67 persen). Sementara, VP Cina meningkat sangat besar, dari 3,8 persen menjadi 6 persen. Ini nyaris setara dengan VP Jepang (6,1 persen), sedangkan VP India 2,63 persen. Berdasarkan data itu, tentu Indonesia masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan posisi di IMF. Posisi tawar di IMF penting ke depannya karena arus globalisasi yang semakin deras mengharuskan kita meningkatkan kerja sama dan koordinasi kebijakan di tingkat internasional.

Selain IMF, kerja sama internasional di bidang ekonomi dan keuangan juga dilakukan di forum G-20. Untuk mengatasi krisis global, sejak 2008 AS berinisiatif menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (G-20 Summit) bagi para pemimpin/kepala negara G-20 yang digelar di Washington, DC, pada 15 November 2008. Krisis ekonomi global menyadarkan otoritas keuangan dan bank sentral berbagai negara bahwa integrasi sistem keuangan yang semakin erat membutuhkan adanya forum diskusi permanen yang intensif dalam rangka menciptakan stabilitas keuangan global melalui upaya pencegahan dan penyelesaian krisis keuangan internasional.

Peran Indonesia dalam setiap KTT G-20 senantiasa memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan (antara lain usulan pembentukan global expenditure support fund, menghindari pembahasan exit strategy paket stimulus fiskal/moneter yang dapat merugikan negara berkembang, dan mendorong tercapainya konsensus selaku bridge builder). Di KTT G-20 tahun 2015 di Turki, seharusnya Indonesia bisa menyuarakan kepentingan negara emerging market yang terdampak dari ketidakpastian Fed, yang belum kunjung menaikkan Fed Fund Rate.

Indonesia juga seharusnya dapat meminta bantuan IMF untuk meningkatkan koordinasi dan menyarankan Fed untuk segera memutuskan. Terpuruknya rupiah dan juga mata uang berbagai negara emerging serta berfluktuasinya harga komoditas di tingkat internasional berakar dari ketidakpastian Fed dan "peperangan ekonomi" antara AS dan Cina serta AS dan negara-negara penghasil minyak.

Terlepas dari apakah ada misi tertentu dari IMF terhadap Indonesia, kita harus selalu bisa menangkap aspek positif dan memanfaatkan peluang yang positif.  Indonesia harus bisa menunjukkan peran dan kontribusinya tidak hanya di lingkup regional ASEAN, tapi juga di lingkup internasional. Indonesia berkepentingan untuk mendorong koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20 dan Indonesia sebagai anggota IMF guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. Tentunya sambil terus menata dan merapikan permasalahan ekonomi domestik.


BIODATA:

Nama: Telisa Aulia Falianty

Tempat/Tanggal Lahir: Muara Enim, Sumatera Selatan, 4 September 1979

Pendidikan:
•    S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), 2001
•    S-2 Ekonomi Moneter UI, 2003
•    S-3 Ekonomi Moneter UI, 2006

Pekerjaan:
•    Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi UI, 2013-sekarang
•    Ekonom Bank Dunia di Jakarta, 2009-2010
•    Kepala Laboratorium Ekonomi UI, 2007-2010
•    Dosen Fakultas Ekonomi UI, 2001-sekarang

Karya tulis:
•    Menulis di sejumlah jurnal ekonomi terbitan dalam dan luar negeri
•    Menulis artikel ekonomi di sejumlah surat kabar dan majalah nasional

*****

Tulisan selengkapnya bisa dibaca gratis di edisi terbaru Majalah Detik (Edisi 197, 7 September 2015). Edisi ini mengupas tuntas "Antara Lino-JK". Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik, seperti rubrik Nasional "Delapan Pilihan Srikandi", Internasional "Jalan Panjang Goyang PM Najib", Ekonomi "Di Tepi Gelombang PHK?", Gaya Hidup "Diet Mayo, Diet Sehat tapi Enak", rubrik Seni Hiburan dan review Film "Lily Bunga Terakhirku", serta masih banyak artikel menarik lainnya. Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi Pdf bisa di-download di www.majalah.detik.com. Gratis, selamat menikmati!!

(nrl/nrl)