DetikNews
Rabu 16 September 2015, 15:44 WIB

Catatan Agus Pambagio

Pembangunan Infrastruktur yang Bernawacita

Agus Pambagio - detikNews
Pembangunan Infrastruktur yang Bernawacita Foto: Dokumen pribadi
Jakarta - Pasca pembatalan pembangunan kereta api cepat atau high speed train (HST) dan ketidakpastian beberapa proyek infrastruktur lain, seperti ketenagalistrikan (proyek 35.000 MW), jalan Trans Sumatra dan sebagainya, menunjukkan bahwa hambatan pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hanya pada masalah keuangan saja tetapi juga politik, perizinan, dan pertanahan.

Banyaknya komentar, khususnya yang menyangkut pembiayaan inftrastruktur, pada artikel  saya terdahulu di kolom ini menunujukan bahwa publikpun belum paham dengan program pemerintah saat ini. Bagaimana mereka bisa menganggap bahwa pembiayaan untuk HST bukan dari APBN ? Padahal jelas-jelas pinjaman dan Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah bagian dari APBN, di mana alokasinya harus seizin DPR-RI ?

Lalu bagaimana dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur lainnya, seperti ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi), pipanisasi gas bumi, kilang minyak, bendungan, terminal bis, pelabuhan laut , bandara, jalan raya, air bersih dan sebagainya. Apakah APBN sanggup menopang semua pembangunan infrastruktur secara  multiyears ? Idealnya memang 70% pembangunan infrastruktur harus dibiayai dengan APBN sebagai sunk cost dan sisanya 30% bolehlah melibatkan swasta atau publik, supaya tidak membebani publik.

Yang terpenting untuk Pemerintah saat ini, adalah pembangunan infrastruktur dalam 4 tahun kedepan harus merata, tidak hanya di P. Jawa seperti yang selama ini berjalan.  Tanpa pembangunan infrastruktur yang merata, maka program Nawacita, khususnya program nomor 3-5-7,  hanya sebatas slogan saja, dan jangan harap tercipta lapangan pekerjaan  dan pertumbuhan ekonomi yang merata ke seluruh Indonesia.

Penciptaan Strategi Pembangunan Infrastruktur

Saya berharap semoga kesalahan  kebijakan yang diambil Pemerintah dalam pembangunan HST tidak terulang. Ingat bahwa dana untuk pembangunan infrastruktir sangat besar. Menurut Menteri Keuangan, Indonesia membutuhkan dana Rp. 5.000 triliun (Media online Economy, 4 April 2015. Sehingga tidak mungkin seluruh biaya tersebut ditanggung oleh APBN.

Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur per tahunnya harus selektif. Pastikan infrastruktur tersebut akan membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi setempat atau regional atau nasional. Lalu pastikan pembangunan infrastruktur tersebut tidak membebani
Pemerintah melalui skema subsidi ketika sudah beroperasi.

Beberapa infrastruktur yang saat ini paling mendesak untuk dibangun adalah Pembangkit tenaga listrik beserta jaringan transmisi dan dsitribusinya, jaringan pipa gas bumi (sebagai sumber energi pengganti BBM yang mahal untuk ketenagalistrikan dan rumah tangga), kilang minyak, pelabuhan laut, bandara, kereta api non HST/R, jaringan jalan raya antar propinsi dan telekomunikasi.

Sulit bisa saya bayangkan jika Pemerintah kembali terlambat membangun infrastruktur tersebut dalam empat (4) tahun ke depan. Dalam waktu dekat minimal cetak biru pembangunan infrastruktur tersebut sudah ada atau sudah direvisi dan disepakati bersama, termasuk model koordinasinya di Kementerian-Kementerian. Jika tetap tidak jelas, maka sulit Nawacita berhasil dilaksanakan sesuai janji-janji kampanye lalu.

Saat ini ketersediaan listrik yang relatif baik hanya di grid atau jaringan Jawa-Madura-Bali (Jamali). Namun dengan tersedaknya rencana pembangunan PLTU Batang yang berkemampuan 2 x 10.000 MW, suplai listrik di Jamali  akan defisit pada tahun 2017. Hambatannya sederhana, izin dan pembebasan tanah sementara Negara tidak dapat berbuat banyak, meskipun baru-baru ini  JKW telah melakuan  groundbreaking.

Pembangunan kilang minyak dan pembangunan jaringan pipa gas bumi juga masih belum jelas. Di sektor energi, saat ini pemerintah masih "ribet" dengan urusan beralkhirnya kontrak karya Total indonesie di blok Mahakam. Sementara pipanisasi gas di Jawa dan Jawa-Kalimantan tak kunjung tersambung. Begitu pula sampai hari ini Pemerintah masih belum dapat menetapkan siapa penguasa gas bumi di hulu dan hilir. Berlarutnya persoalan ini sangat mengganggu diversifikasi minyak bumi ke gas bumi.

Tadi malam saya baru kembali dari P. Alor dan pulau-pulau sekelilingnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan Kalabahi kondisinya sangat tidak memadai dari sisi keselamatan pelayaran termasuk buruknya fasilitas penunjang lainnya. Padahal di P. Alor lautnya sangat indah untuk olah raga laut, termasuk diving dan snorkeling. Laut Alor juga sangat potensi untuk disinggahi kapal pesiar untuk mengejar 20 juta target kedatangan turis mancanegara di tahun 2019.

Administrasi Jokowi sudah berjalan hampir 1 tahun, namun pembangunan infrastruktur di atas belum tampak masif dikerjakan dan sebagian masih meneruskan program Pemerintah terdahulu. Akibatnya pesoalan air bersih, pembangunan bandara, telekomunikasi dan lain-lain belum dirasakan oleh publik.

Waktu terus berjalan, pemerintah sekarang harus segera menetapkan strategi pembangunan infrastruktur, termasuk sumber pendanaan, ketersediaan sumber daya manusia, lokasi dan instansi mana yang menjadi koordinator supaya pelaksanaan pembangunannya tidak bermasalah terus.

Langkah Pemerintah yang Harus Dilaksanakan

Pertama, segera selesaikan cetak biru pembangunan infrastruktur per sektor dengan memperhatikan keterkaitannya satu dengan lainnya. Tentukan Kementerian mana yang akan menjadi koordinatornya, sehingga hambatan sektoral dapat diselesaikan dan ekonomi tumbuh merata sesuai Nawacita. Jangan lupa libatkan Kementerian Dalam Negeri dari awal karena pembangunan infrastruktur melibatkan banyak daerah tingkat 1 dan 2.

Kedua, libatkan perwakilan publik sebagai pengawas pelaksana pembangunan infrastruktur dalam pencegahan tindak korupsi dan keterbukaan informasi publik.

Ketiga, pastikan cetak biru tersebut tersebar di seluruh Indonesia, sehingga publik mempunyai acuan untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

Keempat, Pemerintah saat ini jangan berpikiran sektoral dan berbasis proyek. Buatlah cetak biru yang baik, jangan pernah berpikir bahwa program (bukan proyek) pembangunan infrastruktur ini harus terlaksana selama Pemerintahan sekarang berkuasa saja, tetapi berpikirlah bahwa cetak biru ini digunakan untuk membangun Indonesia dalam kurun waktu pendek, menengah dan panjang.

Terakhir mari kita singsingkan lengan baju bersama-sama supaya pembangunan yang bernawacita terwujud dengan cara perjelas koordinasi dan lengkapi peraturan perundang undangan yang ada atau revisi yang sudah ada, jika bermasalah, untuk menghindari hambatan yang mungkin muncul saat infrastruktur akan dan sedang dibangun.

*) AGUS PAMBAGIO
Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen



(nrl/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed