Jokowi: Petugas Partai Versus Petugas Bangsa
Bagikan opini, gagasan, atau sudut pandang Anda mengenai isu-isu terkini
Kirim Tulisan

Jokowi: Petugas Partai Versus Petugas Bangsa

Jumat, 17 Apr 2015 10:46 WIB
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Jokowi: Petugas Partai Versus Petugas Bangsa
Jakarta - Walau telah berakhir pekan lalu, kongres ke-4 PDIP tak urung menyisakan sebuah pergunjingan hangat di tengah masyarakat. Publik terhenyak melihat bagaimana partai pemenang pemilu legislatif 2014 lalu memperlakukan Jokowi. Rangkaian acara yang dimulai dari pembukaan hingga isi orasi politik menegaskan satu hal. Jokowi terlihat satu derajat lebih rendah dari PDIP.

Ini bukan hanya tentang gaya pidato Megawati yang jelas seperti 'memarahi' Jokowi secara terbuka. Bukan pula tentang kenyataan baru pertama kali dalam sejarah berdirinya Republik, seorang Presiden yang hadir di sebuah acara pembukaan di tingkat nasional tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tetapi yang mendasar, ini tentang pesan tegas dan cara pandang Megawati terhadap Jokowi. Jokowi tidak akan ada tanpa mandat Mega. Jokowi adalah petugas partai. Dan siapapun yang tidak mau disebut sebagai petugas partai, lebih baik angkat kaki.

Benar memang, Jokowi adalah kader partai. Namun di saat yang sama, kita tidak boleh lupa, Jokowi adalah Presiden republik ini. Bukan hanya 250 juta pasang mata rakyat Indonesia yang melihat, namun dunia internasional beserta jajaran pemimpinnya juga mengamati bagaimana wibawa Jokowi sebagai Presiden dipermainkan secara terbuka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sabotase Oligarkis Fungsi Partai

Salahkah logika yang menyatakan bahwa aspirasi partai politik harus diperjuangkan? Jelas tidak. Prinsip demokrasi memang menggariskan bahwa partai politik adalah kanal aspirasi masyarakat yang berhak memperebutkan kekuasaan demi memperjuangkan kehendak kolektif tersebut. Dalam bingkai yang serupa, ini berarti Presiden harus memperhatikan arah garis kebijakan partai. Sebab arah garis kebijakan partai, sedikit banyak adalah perwujudan kehendak rakyat yang memilih.

Namun secara de facto, kita juga melihat bahwa dalam banyak kesempatan, kehendak rakyat hanya menjadi kamuflase. Topeng yang dipakai untuk menutupi agenda oligarkis elit penguasa partai. Hal ini jelas terlihat pada proses tarik menarik partai politik pendukung Jokowi pada pembentukan kabinet, hingga kisruh politik yang mengikuti pencalonan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai Kapolri beberapa saat lalu.

Petugas Bangsa

Bapak kemerdekaan Filipina, Manuel Luis Quezon, pernah berkata, "My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins". Partai politik adalah instrumen demokrasi, dan tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tetapi, demokrasi bukan hanya tentang partai politik.

Dan kita harus ingat bahwa fenomena dominasi oligarkis elite politik pada partai, adalah sumber penyakit demokrasi. Inilah mengapa, Presiden sebagai pucuk pemimpin eksekutif tertinggi tidak boleh berada di bawah bayang-bayang partai politik. Ia harus berdiri kokoh di atas semua partai. Mampu jernih melihat mana aspirasi murni dan mana aspirasi sempit elit politik. Singkatnya Presiden adalah petugas bangsa bukan petugas partai.

Langkah Taktis Presiden

Presiden memang tidak boleh ragu menentang aspirasi politik para elit bila ia bertentangan dengan vox populi, meski ia berasal dari partai pendukungnya. Di lain pihak Presiden juga dituntut jeli memainkan okestra perimbangan politik agar agenda kerakyatan yang dijanjikan pada kampanye silam dapat dijalankan tanpa kegaduhan dan gangguan. Dalam jangka pendek ada dua langkah taktis yang dapat dilakukan oleh Presiden.

Pertama, Jokowi dapat memperluas basis dukungan politik dengan merekrut figur kompeten dari Koalisi Merah Putih jika memang secara kalkulatif ada reshuffle menteri yang dianggap gagal bekerja di tengah jalan. Kedua, Jokowi bisa mencontoh Obama. Saat program kerakyatan Obama dihantam terus tanpa henti oleh Kongres yang didominasi oposisi, Obama rutin berkomunikasi langsung dengan masyarakat, meminta rakyat untuk aktif menekan partai politik perwakilan mereka di parlemen.

Sementara dalam janga panjang, bukan mustahil Jokowi patut mempertimbangkan membentuk partai politik sendiri. Karena hanya Jokowilah presiden pasca reformasi yang tidak memegang kontrol penuh setidaknya atas satu partai pendukung. Almarhum Gus Dur punya PKB, dan Partai Demokrat pasti all out mendukung SBY.

Hanya Jokowi yang terus menerus tersandera, ia harus melakukan negosiasi tak berkesudahan bahkan terhadap partai politik tempatnya bernaung. Jelang 2019 nanti siklus ini dapat diputus hanya dengan dua cara. Megawati mengikhlaskan Jokowi memimpin PDIP atau bila Jokowi membentuk partai sendiri.

*) Rico Marbun MSc adalah Staf Pengajar Universitas Paramadina

(nwk/nwk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads