.webp)
Pengumuman nama-nama menteri Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Minggu (26/10/2014) di halaman Istana Negara, menandakan pemerintahan baru ini akan take off.
Berdasarkan latar belakangnya, dilansir dari detik.com, sebanyak 13 menteri (38 %) berasal dari partai politik. Ada 4 menteri dari PDIP, 4 nama dari PKB, 2 orang dari NasDem, 2 menteri dari Hanura, dan 1 orang dari PPP. Sementara itu, ada 21 menteri (72 %) yang berasal dari kalangan profesional dengan berbagai latar belakang.
Sebelumnya, kita ketahui bersama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan masukan dan saran nama-nama yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK ini. Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun sudah menyampaikan hasil pelaporannya kepada Presiden dan Wapres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tapi yakinlah, orang-orang yang dipilih menduduki posisi menteri di Kabinet Kerja di pemerintahan Jokowi-JK ini, adalah mereka yang dinilai layak menurut pandangan Presiden dan Wapres, karena penunjukan merupakan hak prerogatif Presiden RI. Apalagi KPK dan PPATK pun sudah memberikan masukan.
Kita memiliki harapan sangat besar kepada pemimpin negara ini, dan dibantu menteri-menterinya untuk menjadikan Negara Republik Indonesia ini lebih baik dari yang sebelumnya. Arahan pelaksanaan tugas kenegaraan tentunyalah harus mengacu kepada visi dan misi yang diusung Presiden dan Wapres, seperti yang disampaikan dalam visi dan misi saat akan maju menjadi presiden dan wapres.
Mungkin hanya sekedar mengingatkan, penulis melansir, visi Jokowi-JK adalah, terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
Sedangkan misi mereka, yakni:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkperibadian dalam kebudayaan.
Sejalan dengan visi dan misi tersebut, Jokowi-JK menelurkan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Dengan begitu, penulis ataupun mungkin seluruh rakyat di negara ini menunggu realisasi program yang telah digodok, khususnya realisasi pelaksanaan Nawa Cita. Bagi menteri di Kabinet Kerja diharapkan menyelaraskan program kerja sesuai visi dan misi, agar harapan dan tujuan pemerintah lima tahun mendatang bisa terwujud.
Pemerintahan Jokowi-JK mulai take off. Kita doakan semoga perjalanan lima tahun bisa landing mulus. Marilah sama-sama kita dukung, kritisi kinerja pemerintahan agar tetap berjalan di relnya.
*) Amril Jambak, peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia.
(nwk/nwk)
