.webp)
Perkenankan kami menggunakan kesempatan ini mengucapkan, “Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1435 H” dan “Selamat atas terpilihnya Bapak berdua sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.” Kami dan seluruh rakyat dengan tulus berdoa agar Bapak berhasil memimpin bangsa ini mencapai tujuan nasional kita (melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia).
Memang tidak mudah menggapai visi (menjadikan Indonesia hebat). Kepiawaian Bapak menyusun tim kabinet yang hebat menentukan capaian-capaian di kemudian hari. Kontestasi satu putaran membuat Bapak memiliki cukup waktu memilih putra-putri terbaik. Lantaran ada segudang putra-putri terbaik yang 'sekelas dewa' (bukan 'setengah dewa') di seantero nusantara dengan beragam suku, agama, ras, dan profesi, kami memastikan Bapak tidak pernah mengabaikan kemajemukan dalam membentuk kabinet.
Ada tiga kali SUARA PEMBARUAN memuat tulisan kami perihal pembentukan dan perombakan kabinet, yakni pada 21 Agustus 2000 (dua hari sebelum Presiden Abdurrahman Wahid pertama kali merombak kabinet), pada 30 Juli 2001 (40 hari sebelum Presiden Megawati membentuk kabinet 9 Agustus 2001), dan pada 23 April 2007 (dua minggu sebelum Presiden SBY merombak kabinet 7 Mei 2007).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kami juga mengingatkan Ibu Mega untuk menomorsatukan dukungan rakyat agar dapat memenangkan pemilu 2004 dan itu bisa terjadi manakala Ibu Mega mampu menjalankan pemerintahan dengan efektif, yang tercermin melalui perbaikan kesejahteraan rakyat, kestabilan keamanan, penegakan hukum, dan menjadikan birokrasi sebagai fasilitas pelayanan publik yang baik.
Sebagaimana tulisan kedua, pada tulisan ketiga kami menyarankan agar Presiden SBY membentuk kabinet yang ramping sehingga bisa bergerak lincah, efektif, dan efisien, berani mengabaikan usul sejumlah petinggi Partai Golkar untuk melahirkan menteri muda, dan menerapkan manajemen pemerintahan modern dengan mendatarkan hierarki (menghapus kemenko). Alih-alih mendatarkan, beliau meninggikannya dengan melahirkan wakil menteri (wamen). Padahal pendataran dan perampingan ini jamak dilakukan dalam manajemen perusahaan, bahkan pernah dilakukan Moerdani (Mei 1985) dengan menghapus empat komando wilayah dan pertahanan dan menciutkan 17 menjadi 10 kodam, dan Februari 2010 Polri menghilangkan kepolisian wilayah.
Bapak Jokowi yang kami cintai,
Berdasarkan keterangan Bapak di media massa, kami memastikan, pedoman Bapak menyusun kabinet adalah mendengarkan suara rakyat dengan membuka akses seluas-luasnya bagi mereka. Dengan melakukan ini, Bapak telah memenuhi amanat UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008, utamanya Pasal 3 huruf a-e dengan makna yang diperluas, yang pada dasarnya menjamin hak rakyat untuk memperoleh informasi yang memengaruhi hajat hidupnya, mendorong partisipasi rakyat, dan meningkatkan peran aktif mereka guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (tranparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan).
Tentu saja Bapak dapat menerima sejumlah nama calon dan masukan dari ketua-ketua umum partai pengusung asalkan para calon tersebut berintegritas dan berkarakter, tidak peduli mereka partisan atau bukan. Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, keterpaduan pelaksanaan tugas kabinet, dan/atau perkembangan lingkungan global (Pasal 13 ayat (2) huruf a-d UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara), Bapak bisa menghapus kemenko (Pasal 14) dan tidak harus memenuhi jumlah maksimum 34 menteri (Pasal 15). Penghapusan kemenko dan sejumlah kementerian akan memudahkan rentang kendali (span of control) dan kelincahan kabinet bergerak. Ini juga isyarat bagi rakyat bahwa penyusunan kabinet bukan berdasarkan politik transaksional dan bagi-bagi kursi.
Pedoman kedua penyusunan kabinet adalah berbasis 'struktur menentukan orang' bukan 'orang menentukan struktur'. Bila 'struktur menentukan orang' berarti penyusunan kabinet senantiasa merujuk pada kebutuhan guna mencapai visi secara efisien. Mengingat hal ini, peniadaan kemenko dan jabatan wamen harus dengan konsekuensi pemberian kewenangan yang seluas mungkin pada level direktorat jenderal atau yang setara dengan itu. Dampak positif penghapusan ini bukan hanya pada penghematan anggaran, juga pada pengurangan dua rantai komando dan penghilangan dualisme atasan (menteri dan wamen).
Perihal koalisi, karena tidak memperoleh kursi mayoritas mutlak di parlemen, meski PDIP tahun 1999 dan Partai Demokrat tahun 2004 dan 2009 membentuk koalisi dengan menempatkan sejumlah partisan dalam kabinet, namun itu tidak membuat parlemen 'jinak'. Justru sering terjadi pembahasan anggaran dan daftar inventarisasi masalah sebuah RUU akhirnya diselesaikan dengan lobi-lobi di luar gedung parlemen yang kental dengan politik transaksional.
Ironisnya, akibat koalisi, korban pertama, utama, dan terbanyak menanggung akibatnya adalah partai penguasa. Penulis memprediksi, PDIP akan mendapat hukuman yang sangat berat dari rakyat pada Pemilu serentak 2019, bahkan PDIP tidak akan pernah kembali sebagai pemenang bila kabinet gagal memenuhi harapan rakyat. Jika sebaliknya, PDIP akan menuai kursi mayoritas mutlak karena kabinet diisi manusia-manusia seperti dewa. Semoga.
*) Henrykus Sihaloho adalah doktor dari IPB, dosen Unika Santo Thomas, dan pernah menjadi tenaga ahli anggota DPR dan staf ahli anggota DPD.
(nwk/nwk)
