Tentang Alexa dan Seberapa Penting Diplomasi Perdagangan Indonesia?

Washington, - Namanya Alexa, gadis cantik asal Taiwan yang saya temui di kelas bahasa Inggris di Johns Hopkins University, Washington DC. Pembawaannya lemah lembut. Logat bicaranya mengingatkan saya pada Liu Yifei, artis cantik dari Tiongkok yang memerankan Bibi Lung pada serial Return of the Condor Heroes 2006.

Dengan rambutnya yang lurus, mata agak sipit, dan kulit cenderung putih, tadinya saya mengira Alexa orang Jepang.

"Saya dari Taiwan," katanya saat memperkenalkan diri.

Dua hal di luar dugaan saya. Pertama, ternyata dia bukan orang Jepang. Kedua, ternyata dia orang Taiwan. Mulanya saya menempatkan Tiongkok dalam urutan kedua setelah Jepang sebagai kemungkinan asal usul Alexa.

Kata 'Taiwan' secara otomatis mengingatkan saya pada sebuah paspor bersampul hitam. Itu seperti orang mendengar kata 'Jokowi' dan langsung mengasosiasikannya dengan baju kotak-kotak. Pasalnya, di halaman kedua paspor hitam tersebut, tertulis dengan jelas suatu kalimat serderhana namun mengandung nuansa politis yang sangat kentara. Bunyinya: PASPOR INI BERLAKU UNTUK SELURUH DUNIA KECUALI ISRAEL & TAIWAN.

Indonesia dan Taiwan memang tidak menjalin hubungan diplomatik karena Indonesia memegang prinsip one China policy. Indonesia menganggap Taiwan bagian dari Tiongkok. Tiongkok sendiri, tentu saja, menganggap Taiwan sebagai wilayahnya.

Ketika Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek yang dibantu Jepang tersudut oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) pimpinan Mao Tse-tung yang didukung rakyat jelata pada revolusi tahun 1949, lalu mengundurkan diri ke pulau Formosa dan mendirikan negara Taiwan, PKT tidak pernah mengakui itu sebagai bentuk peneguhan kedaulatan. PKT hanya menganggap Kuomintang melarikan diri dan bersembunyi di salah satu wilayah Tiongkok di pulau seberang.

Kepada dunia luar, PKT mendeklarasikan diri sebagai negara Tiongkok yang sah bernama People’s Republic of China, dan menghapus nama sebelumnya yang dipakai oleh Kuomintang, Republic of China, yang hingga kini masih dipakai sebagai nama resmi Taiwan. Di kemudian hari, PKT juga mengambil alih hak keanggotaan tetap Tiongkok di Dewan Keamanan PBB. Secara de facto, memang PKT lah yang menguasi wilayah Tiongkok daratan.

Sejak itu, hubungan Tiongkok daratan dan Taiwan seperti saudara kandung yang berebut warisan. Masing-masing mengklaim diri sebagai pewaris sah dari negeri Tiongkok yang besar. Dengan menganut one China policy, Indonesia menganggap Tiongkok daratan adalah Tiongkok yang sesungguhnya, dan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Itulah mengapa hingga saat ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

"Saya pernah ke Bali," kata Alexa saat tahu saya dari Indonesia. Mata agak sipitnya berbinar.

Kalau ini saya tidak heran. Untuk banyak orang asing, Indonesia memang identik dengan Bali. Saya sudah terbiasa dengan itu, meski sebagai orang Jawa nenek moyang saya adalah kawula Majapahit yang menganggap Bali sebagai wilayah taklukan. Saya rasa Mahapatih Gajah Mada pasti getir mendengarnya.

"Tempat mana saja yang kamu kunjungi di Bali?" tanya saya.

"Oh saya sudah lupa. Itu sudah lama sekali," jawabnya sambil tersenyum. Sepertinya Alexa memang selalu tersenyum tiap kali bicara.

"Apakah kamu tahu kalau Indonesia dan Taiwan tidak punya hubungan diplomatik?" tanya saya.

Saya baru menyadari kebodohan pertanyaan itu setelah terlanjur keluar. Tentu saja itu bukan pertanyaan yang tepat untuk mengawali sebuah perkenalan. Hal-hal konyol semacam itu memang kadang saya lakukan.

"Oya? Saya tidak tahu," jawab Alexa tampak heran.

Tidak mengapa, batin saya. Lagi pula, siapa yang peduli dengan hubungan diplomatik kecuali para diplomat dan administratur negara? Bagi Alexa, sepertinya itu bukan hal penting. Sejauh dia bisa menggunakan paspornya untuk berkunjung ke Indonesia dan menikmati Bali, apa bedanya punya hubungan diplomatik atau tidak?

Dan Alexa tidak sendirian. Para pengusaha kelihatannya juga berpikir demikian. Buktinya, meski tanpa hubungan diplomatik, perdagangan Indonesia-Taiwan berjalan dengan amat lancar. Bahkan perkembangannya cukup pesat. Taiwan merupakan mitra dagang ke-10 bagi Indonesia, sementara Indonesia merupakan mitra dagang ke-11 bagi Taiwan.

Statistik menunjukkan bahwa sejak kantor misi dagang kedua negara dibuka pada tahun 1971, volume perdagangan kedua negara cenderung mengalami peningkatan. Yang makin menggembirakan, hampir selalu Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Taiwan. Bulan April 2014, misalnya, ekspor Indonesia ke Taiwan mencapai hampir 560 juta dolar, atau setara dengan 6,6 triliun rupiah, sementara impor mendekati 360 juta dolar atau 4,2 triliun rupiah. Indonesia mengalami surplus kurang lebih 2,2 triliun rupiah.

Data investasi juga cukup menyenangkan. Taiwan adalah salah satu sumber investasi utama Indonesia. Berdasarkan data dari BKPM, pada tahun 2013 nilai total investasi Taiwan di Indonesia mencapai sekitar 405 juta dolar, atau setara dengan 4,8 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, nilai investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun yang sama adalah 297 juta dolar atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Ukuran tidak menjadi jaminan bukan?

Fakta ini membuat saya bertanya-tanya, seberapa penting hubungan diplomatik bagi hubungan ekonomi dua negara? Banyak negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, tapi hubungan dagangnya tidak mengalami kemajuan signifikan. Saya tidak ingin menyebut negara mana, tapi datanya dengan mudah bisa diakses di laman resmi BPS.

Tentu saja, hubungan diplomatik tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Ada unsur politik di sana. Juga sosial. Menjalin hubungan diplomatik berarti mendeklarasikan diri secara resmi bahwa kita saling mengenal. Bahwa kita berteman. Dalam pergaulan, gesture semacam itu diperlukan, termasuk dalam pergaulan internasional.

Namun, dalam konteks hubungan ekonomi bagaimana menafsirkannya?

Undang-undang mengamanatkan agar diplomasi digunakan untuk mencapai kepentingan nasional. Dan Konstitusi telah menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah kesejahteraan rakyat. Maka diplomasi, dalam konteks ini, juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Diplomasi itu baik pada level bilateral maupun multilateral.

Diplomasi multilateral biasanya berkaitan dengan norm setting—pembentukan norma-norma yang akan dipatuhi bersama oleh banyak negara. Misalnya negosiasi-negosiasi perjanjian perdagangan seperti dilakukan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO bulan Desember 2013 lalu di Bali (Ahh lagi-lagi Bali). Adapun diplomasi bilateral lebih terkait dengan hasil-hasil konkret seperti peningkatan volume perdagangan dan investasi.

Penting dicatat bahwa diplomasi tidak hanya dilaksanakan oleh diplomat—maksud saya diplomat resmi yang direkrut oleh negara melalui Kementerian Luar Negeri. Administratur negara non-diplomat pun melakukan diplomasi. Dalam konteks ekonomi, misalnya, Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi aktor penting dalam diplomasi.

Juga, tidak kalah penting, peran akot-aktor non-negara. Pengusaha, tentu saja, berada di garda terdepan. Seperti kata pepatah, di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada keuntungan, di situ ada usahawan. Tanpa disuruh, jika memang potensi keuntungannya besar, pengusaha pastilah akan mencari cara untuk menjalin hubungan dagang lintas negara.

Hanya saja, mengingat dunia tidak selebar daun kelor, tidak mudah untuk mencium aroma gula yang jauh letaknya. Untuk itulah diperlukan semut-semut yang bertindak selaku agen guna menemukan aroma gula. Agen itu, jika menemukan sumber aroma, harus melaporkan ke pusat komando agar dikoordinasikan dengan semut-semut pekerja yang akan mengangkut gula itu ke markas. Peran agensi semacam itulah yang dijalankan oleh diplomat.

Dalam debat kandidat, Jokowi, orang yang kemungkinan besar akan memimpin Indonesia limat tahun ke depan, menggarisbawahi pentingnya peran marketing para diplomat untuk memasarkan produk-produk Indonesia di luar negeri. Dalam analogi saya, peran itu serupa peran semut yang menjadi duta untuk berburu aroma gula.

Pertanyaannya, bagaimana membuat 'semut-semut' itu bekerja secara lebih efektif? Bagaimana menajamkan insting mereka agar makin lihai dalam menamukan sumber roma gula? Saya kira, dibutuhkan kemauan politik kuat untuk menanamkan investasi besar guna melatih para 'semut' itu. Kemauan politik yang tidak hanya dimiliki oleh seorang presiden, tetapi juga oleh para menteri dan pegawai di bawahnya. Itu akan menjadi salah satu tantangan terbesar Jokowi dalam hubungan luar negeri.

Selain pengusaha, aktor lain yang juga berperan adalah orang-orang seperti Alexa—turis biasa yang akan membelanjakan uangnya di Indonesia, membeli produk-produk Indonesia untuk dibawa kembali ke negaranya, dan secara tidak langsung menjadi agen untuk mempromosikan Indonesia. Dari hari ke hari, peran aktor-aktor non-negara ini semakin penting dan meningkat. Insting mereka biasanya lebih tajam dalam 'mencium aroma gula'.
 
Pada akhirnya, sinergi antar-para 'semut' merupakan kunci keberhasilan diplomasi ekonomi. Mereka harus berbagi peran dengan efektif dan saling melengkapi. Siapa yang memainkan peran semut pekerja, siapa yang jadi semut agen pencari aroma gula, siapa yang jadi semut pemberi komando, dan semacamnya. Tumpang tindih dan ego sektoral tidak boleh dibiarkan terus berlarut karena hanya akan menjadi kendala untuk tujuan yang lebih besar: kesejahteraan rakyat.

"Saya suka masakan Indonesia," kata Alexa, tetap dengan senyum lembutnya. Saya menangkap nada kekanak-kanakan dalam gaya bicaranya. Sesungguhnya dia memang masih amat muda, baru 24 tahun. Dia yang termuda di antara teman-teman sekelasnya.

"Saya juga suka," kata saya. "Kalau begitu kamu harus berkunjung kembali Indonesia. Ada banyak tempat yang bisa dikunjungi selain Bali."

Itu adalah jawaban klise seorang mahasiswa Indonesia kepada kenalan asingnya (mungkin ditambah sedikit sentimen keturunan Majapahit). Sejujurnya, saya merasa itu adalah respons terbaik yang bisa saya berikan. Siapa tahu perkataan saya bisa menambah jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, kan?

Lagi-lagi saya ingin bicara statistik. Tahun 2012, jumlah wisatawan Taiwan yang berkunjung ke Indonesia adalah 216.535 orang (harus disayangkan, angka itu turun hampir separoh dari 10 tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 400 ribu). Jika angka itu konstan di tahun-tahun mendatang—yang hampir tidak mungkin—bukankah kunjungan Alexa akan menjadikannya 216.536? Belum lagi kalau dia mengajak serta teman dan keluarganya. Mungkin bisa menjadi 216.538, atau bahkan 216.540. Lumayan bukan?

"Tentu saja. Kapan-kapan saya akan berkunjung lagi ke sana," jawab Alexa.

Saya tersenyum mendengarnya. Tiba-tiba panas Washington DC terasa seperti di Jimbaran.

Washington DC, 9 Juli 2014

Shohib Masykur adalah kontributor detikcom di Washington DC dan mahasiswa program Master's di Georgetown University (Twitter @thepenguinus).

(try/try)