Catatan Debat Capres: Soal Palestina, Kita Perlu Menlu yang Berani
Bagikan opini, gagasan, atau sudut pandang Anda mengenai isu-isu terkini
Kirim Tulisan

Catatan Debat Capres: Soal Palestina, Kita Perlu Menlu yang Berani

Kamis, 03 Jul 2014 14:30 WIB
Ple Priatna
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Catatan Debat Capres: Soal Palestina, Kita Perlu Menlu yang Berani
Jakarta - Adalah Jokowi dalam debat capres menegaskan kembali komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan penuh Palestina. Tidak hanya amanat preambule konstitusi kita, kepedulian Indonesia pada Palestina bukan baru sekarang ini.

Dari debat di PBB New York, dibukanya kedubes Palestina di Jakarta, ditunjuknya konsul kehormatan RI hingga serukan boikot produk Israel adalah realitas panjang diplomasi RI. Indonesia tak pernah putus memberi perhatian pada perjuangan Palestina.

Sebuah rumah sakit Indonesia telah berdiri di Gaza-Palestina, sumbangan Medical Emergency Rescue Commitee (MER-C) Jakarta. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan pelatihan bagi 1.200 warga Palestina sejak 2008 hingga 2013 lalu. Pusdiklat Kemenlu pun turut melatih beberapa pejabat sipil Palestina menjadi siswa di sini.

Pemerintah RI mendukung terbentuknya kabinet persatuan Palestina di bawah Presiden Abbas awal Juni ini, untuk merebut kemerdekaan penuh Palestina pada tahun 2015. Kemenlu menjadi tuan rumah konferensi kerjasama negara-negara Asia Timur untuk pembangunan Palestina (CEAPAD) ke-2 di Jakarta, Maret 2014 lalu.

Indonesia turut memprakarsai sekaligus mendukung resolusi perubahan status Palestina. Majelis Umum PBB melalui Resolusi 67/19 November 2012 meluluskan perubahan status Palestina menjadi negara peninjau (non member obsever state) di PBB. Palestina, sebelumnya diterima sebagai anggota penuh UNESCO, Oktober 2011.

Dubes RI untuk PBB, Desra Percaya menjadi Wakil Ketua Komite Hak-hak yang Tidak Dapat Diabaikan Rakyat Palestina, yang beranggota 25 negara sejak Oktober 2013 lalu.

Masih dalam soal Palestina, tak kurang garang, Indonesia pernah serukan boikot produk Israel. Adalah Marty Natalegawa Menlu RI pertama dalam sejarah, yang berani melontarkan seruan boikot itu. Pernyataan Menlu ini diapresiasi banyak pihak.

Isu Palestina penting bagi perjalanan politik luar negeri kita. Isu Palestina, membangkitkan kepedulian bukan karena kita semata mayoritas berpenduduk Muslim moderat, tapi lebih dari itu, karena isu Palestina merefleksikan perjuangan melawan penjajahan. Perjuangan merebut kemerdekaan, kebebasan dan menegakkan keadilan bagi harkat kemanusiaan.

Isu Palestina, bukan isu konflik agama tapi refleksi perlawanan terhadap penjajahan. Perlawanan intifada, merebut kemerdekaan melalui lemparan batu anak-anak muda Palestina berhadapan dengan pasukan militer Israel dan peluru tajam yang dimuntahkan secara brutal.

Lebih dari itu, isu Palestina penting karena merefleksikan perjuangan global melawan doktrin dunia tak berdaya. Perlawanan komunitas dunia yang mencintai kemerdekaan berhadapan dengan sikap politik Israel. Okupasi Israel dan sikap standar ganda negara besar yang mendukungnya.

Isu Palestina menjadi sangat relevan bagi diplomasi RI ke depan karena tidak hanya bersentuhan dengan penderitaan rakyat Palestina semata, tapi lebih dari itu -- sesungguhnya -- berurusan dengan posisi Amerika Serikat, lobby Yahudi maupun kekuatan Zionisme.

Kendala membantu Palestina tidak sekedar menghadapi Israel, tapi juga mengikis kekuatan pendukung Israel dan lobby Yahudi yang berada di belakangnya. Marty Natalegawa, menjadi figur teruji berani menghadapi Israel dengan seruan boikotnya.

Doktrin dunia tak berdaya adalah doktrin politik Israel untuk membuat dunia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya untuk menghadapi Israel dalam soal Palestina. Di tengah standar ganda negara pendukungnya, Israel membuat doktrin dunia yang lumpuh, yang tak mampu menghentikan tindakannya, apalagi menghukum dan mengucilkannya (Ple Priatna, Doktrin Dunia Tak Berdaya, Kompas, 3/6/2010).

Maka, membuka kantor perwakilan RI di Ramallah pun harus mendapat persetujuan Pemerintah Israel, sementara kita tidak mengakui Israel ataupun mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.

Kedubes Palestina telah hadir di Jakarta, lebih dari dua dasawarsa. Sebagai timbal balik, Indonesia sejak tahun 2012 telah menetapkan untuk membuka perwakilan RI pada level kedutaan besar.

Namun, kembali Israel menjadi penghalang, di tengah kendala itu pun, Indonesia akan tetap menempatkan seorang konsul kehormatan, warga Palestina untuk sementara ini, mewakili kepentingan Indonesia di Palestina.

“Kedutaan Besar Israel di Indonesia tidak akan pernah ada, sampai bangsa Palestina merdeka”, demikian kata Menlu RI menegaskan sikap Indonesia.

*) Ple Priatna, alumnus FISIP UI - Jakarta.

(nwk/nwk)


Berita Terkait