.webp)
Berbagai dinamika yang terjadi, terlepas benar atau sekedar rekayasa, hal tersebut kita serahkan kepada masyarakat untuk melakukan penilaian dengan berbagai sudut pandang intelektual yang ada serta adanya pendampingan tokoh-tokoh masyarakat terhadap masyarakat awan dan masyarakat pedesaan agar tetap tercipta situasi dan kondisi yang tentram dan tenang, sehingga tidak menimbulkan suasana yang dapat merusak demokrasi kita.
Berbagai dinamika yang terjadi, baik aksi kekerasan/teror politik yang terjadi di Aceh, pembakaran kantor KPU, pertikaian, character assasination dan lainnya kita harapkan tidak merusak dan mengganggu proses pemilu yang sedang berlangsung. Kita berharap pihak keamanan, baik polisi, TNI, dan masyarakat dan lainnya dapat ikut mengamankan jalannya pemilu ini dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apa yang disampaikan Presiden sudah sangat tepat, sebagai kepala negara, Presiden memiliki tanggung jawab besar mengawal pesta demokrasi ini, sehingga sejak dini Presiden sudah mengantisipasi segala kemungkinan. Untuk itu aparat keamanan dan semua masyarakat harus bersatu untuk mengawal pemilu 2014 berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan hasilnya mampu membawa perubahan yang lebih baik guna mensejahterahkan masyarakat.
Semua komponen bangsa harus satu padu untuk membuat bagaimana pesta demokrasi kita dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ada, sehingga pemilu kali ini dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan amanah masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Demokrasi merupakan satu pilar pemerkuat ketahanan nasional Indonesia. Apabila pesta demokrasi kita 2014 ini berjalan dengan baik, tentunya dengan kerjasama semua pihak, semua stakeholder yang ada, maka ketahanan Negara kita akan tercipta dengan sendirinya, untuk itu sekali lagi, kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia penyelenggara Pemilu yang memiliki otoritas dan kapasitas sesuai undang–undang diharapkan benar-benar dapat mengawal proses demokrasi ini sesuai aturan yang ada. Jangan ada satu tindakanpun yang dapat merusak demokrasi ini. Kita harus taati aturan main yang ada, jangan ada diskriminasi dan menganakemaskan peserta tertentu, karena hal tersebut pasti akan membuat peserta yang lain cemburu dan berujung konflik.
Seperti halnya kita memakai mobil, apabila kita memakai mobil ugal–ugalan pasti akan membuat masalah atau kecelakaan di jalan, petugas lalu lintas harus menindak tegas pengemudi tersebut tanpa pandang bulu, sehingga konflik tidak terjadi. Kita berharap KPU dapat menjalankan tugas dengan adil dan taat pada aturan yang berlaku demi pemilu kita yang bermartabat.
Komponen pendukung pemilu lainnya juga kita harapkan dapat berperan dengan baik, seperti halnya Bawaslu, sebagai badan pengawas pemilu, Bawaslu kita harapkan dapat menjadi hakim garis yang adil dan netral, sehingga para pemain mendapatkan kepuasaan dalam bermain (peserta pemilu). Sehingga siapa yang melanggar dalam proses pemilu ini Bawaslu harus berani untuk memberikan punishment (hukuman) jangan pilih kasih agar pemilu ini dapat berjalan dengan baik.
Begitu juga halnya dengan DKPP, sebagai satu lembaga baru dalam pesta demokrasi kita kali ini, DKPP kita harapkan juga dapat menjaga proses demokrasi ini dengan benar–benar berpegang teguh pada aturan yang ada dan mempertimbangkan dinamika di lapangan dalam memutuskan perkara yang ada agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Lembaga pimpinan mantan hakim konstitusi ini kita harapkan juga menjadi satu pelengkap keberhasilan proses demokrasi kita kali ini.
Komponen pendukung lainnya, seperti lembaga survei juga memiliki andil yang sangat besar dalam keberhasilan pemilu kali ini, apalagi dengan keputusan final mahkamah konstitusi (MK) yang mengabulkan pemohon lembaga survei, sehingga lembaga survei dapat kapan saja menyampaikan hasil surveinya kepada publik. Kita harapkan lembaga survei dapat membaca dengan cerdas dinamika masyarakat dan menyampaikan hasil survei dengan benar–benar sesuai kaidah ilmiah yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan politik.
Keputusan MK yang mengabulkan permohonan para pemohon, sehingga hasil quick count dapat disiarkan sewaktu–waktu, berbeda dengan aturan yang diatur dalam undang–undang pemilu. Dengan keputusan MK ini maka lembaga survei dapat menyiarkan hasil quick qount sebelum hitung resmi KPU. Kita semua berharap keputusan MK ini dapat dimaknai lembaga survei dengan bijak dengan tidak menimbulkan keributan di masyarakat. Kita berharap lembaga survei menjalankan tugas dan fungsi dengan jujur dan independen bukan berdasarkan pesanan pihak tertentu.
Dengan keputusan MK ini kita harapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tergiring opini publikc dalam menentukan pilihan politiknya. Masyarakat harus tetap independen dan memutuskan dengan hati nurani demi masa depan Indonesia lebih baik, dan jangan mau diiming–imingi uang, jangan kita terpengaruh rayuan materi dalam menggunakan suara kita, karena suara kita menentukan masa depan bangsa dan negara ini.
Peran media massa dan media sosial, kita harapkan mampu mendukung pencapaian hasil pemilu yang sehat dan membangun dengan menyiarkan informasi–informasi yang tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Para awak media agar dapat memfilter kontens berita yang tidak mengandung unsur SARA, tidak menjelek-jelekan orang lain dan mampu memberikan situsi dan kondisi yang damai di masyarakat.
Dengan kerjasama semua pihak kita yakin bahwa Pemilu 2014 akan berjalan dengan baik, tertib sehingga kedamaian akan tercipta di masyarakat, serta yang paling penting masyarakat jangan ada yang golput, alias tidak menggunakan suaranya, masyarakat harus berperan aktif, harus menggunakan suaranya dengan baik, karena suara kita menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, untuk itu harus berperan serta aktif dalam pemilu ini.
*) L Tantri Kristiani Rahmatianing adalah alumnus Pascasarjana Tannas UI, peneliti muda pada Forum Kajian Masyarakat untuk Ketahanan Bangsa.
(nwk/nwk)
