Momentum Pemilu sebagai Proses Pendewasaan Demokrasi

Jakarta - Sejak reformasi tahun 1998 hingga saat ini, proses demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik dan telah mengalami proses pendewasaan demokrasi. Pemilu adalah momentum demokrasi yang teramat penting sebagai bentuk kejujuran adalah investasi ke depan, sebagai modal untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara.

Hakikatnya, sistem kenegaraan diterapkan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik di masa mendatang. Masih banyak masyarakat yang belum memahami arti proses demokrassi yang sebenarnya, sehingga banyak menyisakan permasalahan, sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan Pemilu 2014 bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, perlu adanya relawan demokrasi yang lahir dari masyarakat yang peduli pada bangsa dan negara.

Pada 9 April 2014 akan dilaksanakan Pileg dan pada 9 Juli 2014 akan dilaksanakan Pilpres, sehingga kita harus menjaga Kamtibmas serta menjaga nilai-nilai demokrasi agar Pemilu 2014 berjalan dengan sukses dan berkualitas. Perlu KPU yang kuat dan mampu bekerja secara maksimal untuk merealisasikan pemilu yang fair bisa meminimalisasi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh partai politik, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan adil. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kemauan yang benar-benar konsisten dari KPU.

KPU harus bisa belajar dari pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya karena berdasarkan potret buram masih banyak oknum KPU yang terlibat dalam kecurangan penyelenggaraan pemilu serta berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan yang terjadi tersebut dengan menutup peluang untuk terjadinya kecurangan dalam pemilu. Masih banyak yang menaruh curiga terhadap kinerja KPU dan juga diduga masih ada “mafia politik” yang bermain di belakangnya, sehingga mencederai demokrasi yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk itu, perlunya komitmen bersama antara KPU, Parpol, Pemerintah, masyarakat dan lain-lain untuk berlaku jujur dan fair dalam pelaksanaan pemilu yang profesional sehingga potret buram pemilu di seluruh Indonesia tidak terjadi lagi. Selain itu, penyelenggara juga harus terbuka terhadap aparat keamanan, karena yang mengetahui akan timbulnya potensi konflik di masyarakat adalah aparat keamanan.

Mengantisipasi berbagai isu yang mungkin terjadi selama masa kampanye yang bisa meresahkan warga, sebaiknya para gubernur dan bupati/walikota tidak menjabat sebagai pimpinan parpol, untuk menjaga netralitas sebagai pejabat pemerintah. Peserta pemilu dan pemilih muda Indonesia harus dapat membedakan antara 'Cost Politik' dengan 'Money Politik' agar tidak terjerumus dalam tindak pidana pemilu. Memang keduanya memiliki perbedaan yang sangat tipis sekali, namun cost politik untuk membiayai kegiatan politik tetapi money politik sudah melanggar aturan dan menjadi tindak pidana pemilu.

Komitmen tersebut penting agar pemuda menjadi kader-kader yang jujur, cerdas sebagai pemilih, yang tidak tergoda dengan praktik politik uang yang dilakukan oknum parpol mana pun dan juga tidak termakan intimidasi dari oknum parpol mana pun. Praktik tersebut merupakan bentuk perampasan atas hak-hak rakyat untuk sejahtera dan menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga perlu diberantas.

Percaya atau tidak bahwa keberhasilan dan kesuksesan seorang tokoh masyarakat (elite) tidak lagi diukur sejauh mana peran sosialnya dan pengabdiannya di tengah masyarakat, tetapi kekayaan yang dimilikinyalah yang menjadi ukuran.

Hari ini adalah masa depan bagi masa lalu. Dan masa depan kita, suatu saat akan menjadi masa lalu. Masa depan Anda akan suram, jika anda tidak fokus memperbaiki masa sekarang. Masa lalu, sekarang dan masa depan adalah serangkaian waktu yang memiliki jutaan pelajaran yang bisa dipetik. Marilah kita sukseskan Pemilu 2014 tanpa anarkis.

*) Suhendro, pemerhati masalah bangsa.

(nwk/nwk)