Fenomena 'Politik Gentong Babi' Jelang Pemilu

Jakarta - Belum lama ini, di Grato Cafe and Bistro Hotel Ibis Budget, Jakarta, berlangsung diskusi dengan tema "Politik Gentong Babi Menjelang Pemilu", diselenggarakan Tempo Media Group, dihadiri sekitar 70 orang. Dalam kesempatan tersebut, Budiman Sudjatmiko anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP mengatakan, saat ini banyak caleg incumbent yang mencalonkan kembali pada Pemilu 2014 karena dinilai masih menguntungkan partai. Fenomena ini lebih dikenal dengan istilah 'Politik Gentong Babi' menjelang pemilu.

“Seorang politikus sejati tidak akan menyengsarakan rakyatnya tetapi berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucap mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Sementara itu, Ade Irawan (Peneliti ICW) mengatakan, pembagian voucher (kupon sembako) kepada masyarakat selalu terjadi dalam setiap pemilu, namun pembagian tersebut tidak tepat sasaran karena, yang mendapat voucher masyarakat menengah ke atas. Kewajiban DPR adalah mewakili aspirasi rakyat, bukan menggerogoti uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan. Pengembalian modal politik inilah yang sering memicu korupsi dalam pertarungan politik jelang pemilu dan terjadinya money politic yang akhirnya merugikan negara dan rakyat.

Menurutnya, maraknya kampanye melalui media elektronik seperti TV One sebagai ikon penggalangannya Partai Golkar atau Aburizal Bakrie, MNC Group oleh Wiranto dan Harry Tanoe serta Nasdem dan Surya Paloh melalui Media Grup bisa dikatakan kampanye berselubung dan pencitraan. Sementara aksi penggalangan dana untuk warga terkena musibah melalui media tersebut juga bisa dikategorikan money politic.

Sedangkan, Sammy (@notaslimboy), artis Stand Up Comedi dan aktivis mengatakan, jelang Pemilu 2014 banyak caleg menjadi pahlawan terutama caleg incumbent yang melakukan intrik politik terhadap sesuatu yang seharusnya tidak dikerjakan untuk menggalang dukungan masyarakat. Hal ini menjadi contoh yang harus diambil hikmahnya dalam Pemilu 2014, jangan menjadi “gentong babi di Pemilu 2014” yang akhirnya akan merugikan semua pihak.

Fenomena 'Politik Gentong Babi' terjadi juga disebabkan karena mahal dan panjangnya jalan seseorang untuk dapat duduk di DPRD ataupun Senayan, sehingga tidak menutup kemungkinan 'politik gentong babi' yang marak juga merupakan refleksi maraknya korupsi secara institusional, sebab 'gentong babi” tidak akan dapat direalisasikan, jika sistem berjalan dengan transparansi yang baik.

Menurut Lawrence Lessig (Harvard University, 2013), korupsi institusional terjadi ketika ada pengaruh strategik dan sistematik yang legal, bahkan etis yang menghambat efektivitas dan meruntuhkan kepercayaan publik pada suatu institusi.
Fenomena politik 'gentong babi' juga mencerminkan bagaimana ekses negatif dari akutnya pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia.

Menurut Susan Mendus (2007) dalam "Impartiality in Moral and Political Philosophy", demokrasi liberal hanya menjadi cara sekelompok politik dominan mendapatkan kekuasaan negara melalui Pemilu. Selanjutnya kekuasaan dioperasikan berdasar pada kepentingan para elit tanpa pelibatan rakyat. Kekuasan yang berasal dari rakyat tersebut tidak dikembalikan dalam bentuk keadilan hukum, perlindungan keamanan, dan keterlibatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Fenomena politik 'gentong babi' juga merupakan refleksi dari adanya teori negara patrimonial, relasi pemimpin atau elit politik sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat bersifat asimetris. Sebagai patron, elit politik mendominasi sumber daya ekonomi politik.

Oleh karena itu, parpol yang menerapkan politik 'gentong babi' sebenarnya dapat dinilai sebagai parpol yang kurang menghargai moral dan etika dalam berpolitik. Padahal politik menurut Geoff Mulgan dalam "Politics in an Antipolitical Age" (1994) mengatakan, politik  yang semestinya dan seharusnya dibangun berdasarkan nilai-nilai moral serta etika, pada pelaksanaannya yang lebih dominan adalah memperbanyak kepentingan dan untuk menyelamatkan diri semata.

'Gentong babi' juga mencerminkan fenomena orang yang haus dengan kekuasaan dan selalu ingin jadi 'raja' walaupun sebenarnya tidak pantas menjadi 'raja'. Hal ini selaras dengan idiom orang Irlandia atau Irish yang menyatakan “If every fool wore a crown, we should all be kings (jika semua orang bodoh memakai mahkota, kita semua menjadi raja).

*)M Mubdi Kautsar adalah peneliti muda di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi (LAPD), Jakarta.

(nwk/nwk)