Cara Cerdas Memilih Pemimpin

Jakarta - Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Semua presiden Indonesia pasti meninggalkan hal-hal yang positif, misalnya ada yang berpendapat era Orde Baru lebih baik dari zaman Orde Lama. Tidak ada Orba dan Orla yang ada hanya orde otoriter.

Presiden Soekarno meninggalkan kemerdekaan, Soeharto meninggalkan kedaulatan pangan, Habibie meninggalkan kebebasan pers, Gus Dur meninggalkan pluralisme, Megawati meninggalkan perjuangan wanita dan SBY meninggalkan citra positif Indonesia di internasional. Kita harus koreksi sejarah kita, orde yang dibangun untuk kedaulatan rakyat. Untuk itu, kepada para politisi dan partai politik agar menerapkan cara cara yang baik dalam meraih suara.

Hendaknya peserta pemilu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjaga prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, non diskriminasi dan tanpa kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD45 serta tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, dan tidak menghina seseorang dari agama, suku, ras, gol, calon manapun.

Pelaksanaan kampanye harusnya bertujuan positif, yakni memaparkan program-program kedepan para calon legislatif di hadapan para simpatisannya. Tetapi apabila isi dari pemaparan tersebut adalah menjelek-jelekkan calon lawan partai atau internal partai, hal itu merupakan hasutan dan dapat berdampak pada kisruh. Perlu adanya upaya pencegahan agar tidak muncul gesekan-gesekan tersebut. Salah satunya dengan melakukan deklarasi kampanye damai oleh seluruh parpol peserta pemilu legislatif. Kita setuju dengan kedamaian tanpa melakukan revolusi agar tidak menyusahkan rakyat.

Berdasarkan hasil pantauan di Singapura, komunitas masyarakat Indonesia ingin ikut berpartisipasi karena ada Jokowi. Hal yang sama juga terjadi pada Pemilu di Amerika Serikat dengan sosok Obama. Masyarakat Indonesia saat ini tidak suka memilih sosok calon yang suka mengkritik dan berbicaranya keras.

Negara kita terbelakang dan miskin karena kelakuan kita yang tidak pada relnya dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdaulat walaupun banyak orang yang serakah di negara ini. Kita harus bongkar semua kebijakan yang buruk. Kita harus memperbaiki republik ini agar berdaulat secara pangan, berdaulat ekonomi, berdaulat militer. Ke depannya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mempunyai kriteria untuk melakukan kedaulatan.

Praktek korupsi sangat menyengsarakan bangsa dan pelakunya mendapat untung pribadi secara uang maupun hukum. Maling-maling uang negara harus dihukum dengan seberat-beratnya. jangan sampai ada celah untuk melakukan kejahatan yang atas nama kebijakan. Jika kita ingin mencari pemimpin, kita harus cari tahu hasil kekayaannya dan jangan melakukan intervensi kepada KPK untuk melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2009, kerawanan pada Pemilu biasanya terjadi saat rekapitulasi penghitungan suara, khususnya pada Pileg DPRD Kabupaten. Pileg DPRD Kabupaten memiliki potensi kerawanan paling besar dibandingkan dengan Pilpres, Pileg DPRD Provinsi, DPR RI, maupun DPD karena langsung menyentuh kepentingan masyarakat di daerah.

Menyayangkan apabila ada parpol atau calon legislatif yang melakukan black campaign. Sebab, fungsi dari kampanye sendiri pada dasarnya adalah memaparkan rencana-rencana aspiratif demi kepentingan masyarakat secara umum. Sebaiknya penyelenggara Pemilu harus menyiapkan itu agar masyarakat mengetahui apa yang telah dibuat oleh para caleg, siapa yang selama ini hanya diam di parlemen, siapa yang hanya bermodalkan popularitas saja di parlemen.

Kelemahan sekarang adalah tidak adanya fasilitas yang memadai dari parpol atau caleg sebagai stimulus bagi pemilih untuk datang ke TPS seolah stimulasi yang ditawarkan para caleg kepada pemilih sangatlah penting. Namun, simulasi yang dilakukan memberikan kesan pada masyarakat mereka terintimidasi secara psikologis dengan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Itulah yang memberikan modal pemilih ketika menuju TPS bahwa mereka sudah tahu siapa yang pantas dipilihnya. Partipasi pemilih meningkat dikarenakan ada harapan, harapan itu dalam bentuk figur atau calon yang akan bertarung dengan harapan bisa menjadikan pemimpin. Oleh karena itu KPU segera hentikan untuk mengkampanyekan tidak memiilih adalah kriminalitas.

Selain itu janganlah terlibat dalam politik uang karena berbahaya bagi kemurnian demokrasi Indonesia. Pemilu kita jadikan untuk reward and punishment, pemilih harus melihat apa yang dibuat oleh caleg lalu memberikan pilihan. Melalui pemilu kita semua berharap proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah dan demokratis….amiiiiin.

Ingat….Ingat…Ingat, pesan penulis.. 9 April 2014.. Jadilah pemilih yang cerdas……

*) Suhendro adalah Pengamat dan Pemerhati Masalah Bangsa

(nwk/nwk)