Menggugah Partisipasi Politik Masyarakat Pasca Penangkapan Anas

Jakarta - Pasca penahanan Anas Urbaningrum oleh KPK atas kasus gratifikasi Hambalang, situasi politik Indonesia menjadi semakin menghangat. Anas Urbaningrum, tersangka kasus dugaan tindak pidana gratifikasi dalam proyek Hambalang, dikenal oleh publik sebagai politisi muda paling berpengaruh di Indonesia. Khususnya sejak kemenangan mengejutkan Anas dalam proses pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat.

Mantan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu kerap kali disebut sebagai 'The Rising Star' yang potensial menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa depan. Bahkan politisi muda ini mulai dijagokan sebagai calon presiden di kalangan internal Partai Demokrat. Di luar Partai Demokrat, publik pun kerap menganalisis kelayakan Anas sebagai penerus SBY terus berkembang.

Namun semua impian dan harapan itu sirna pasca ditetapkannya Anas sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana gratifikasi proyek Hambalang. Citra Anas sebagai politisi muda paling fenomenal dan berpengaruh pun ikut ternoda dengan status barunya tersebut. Dampak negatif pasca penangkapan Anas adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para pemimpin bangsa.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, M Fadillah yang memaparkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pemilu terus menurun setiap lima tahun. Menurut Fadilah pada Pemilu 1999 keikutsertan masyarakat mencapai 92 persen, Pemilu 2004 turun menjadi 84 persen, Pemilu 2009 turun lagi menjadi 72 persen. Tetapi, yang paling parah waktu Pilkada DKI tahun 2012 keikutsertaan masyarakat hanya 66,3 persen.

Menurut Andrinof, salah satu Dosen Politik FISIP UI menjelaskan bahwa golput terbagi menjadi dua. Pertama adalah golput berdasarkan ideologi. Kedua ialah berdasarkan administratif. Golput karena ideologi dilandasi oleh sebuah keyakinan, berdasarkan penilaian yang dilakukan secara sadar dan kemudian memutuskan untuk tidak memilih karena tidak ada pilihan yang menurutnya layak untuk dapat dipilih. Sedangkan golput secara administratif disebabkan oleh sistem penyelenggaraan yang salah dan mengecewakan pemilih. Pemilih tidak memilih karena terhalang oleh kekurangan-kekurangan dan fasilitas yang diberikan oleh bagian yang menangani masalah administratif.

Terjadinya golput di tengah masyarakat dapat disebabkan karena alasan bercermin dari perilaku dan perbuatan korupsi kotor yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasan politik di negeri ini menyebabkan hal tersebut terjadi. Selain itu, pemilih golput, disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai sistem kepemerintahan di Indonesia itu sendiri, menganggap proses pemilu yang rumit, kurangnya pengenalan para partai politik dan calon atau figur politik peserta pemilu, serta yang paling parah adalah masih banyak masyarakat yang merasa bahwa suara pilihan mereka tidak akan berpengaruh pada hasil pemilu untuk ke depan nanti dan perubahan pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum menjadi sangat penting. Partisipasi aktif tersebut akan menentukan siapakah calon pemimpin bangsa yang layak menahkodai bangsa Indonesia hingga lima tahun ke depan. Meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi, politik budaya, pertahanan dan keamanan berkelanjutan.

Tekait hal tersebut, pemuda dan mahasiswa sebagai kaum terdidik tentunya memiliki tanggung jawab dan pengabdian yang besar dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia pada 2014 mendatang. Sebagai kalangan yang kritis, aktif dan inspiratif, pemuda dan mahasiswa seharusnya dapat menjadi pendorong semangat dalam Pemilu 2014 mendatang. Memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa masih banyak pemimpin bangsa ini yang bebas korupsi. Masih ada harapan akan terciptanya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.

Selain itu, diakui atau tidak, kasus penahanan Anas merupakan legacy SBY. Apalagi jika KPK berani mengungkap keterlibatan semua pihak dalam kasus Hambalang. Hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia akan meningkat. Dampak dari hal ini adalah meningkatnya motivasi masyarakat terhadap Pemilihan umum (Pemilu) 2014. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemilu masih bermanfaat bagi masyarakat dan proses penegakan hukum masih berjalan efektif.

Kepercayaan masyarakat pada proses penegakan hukum tersebut tentu berkorelasi positif terhadap proses Pemilu 2014. Untuk itu, saat ini masyarakat masih menunggu gebrakan KPK. Apakah KPK berani mengungkap keterlibatan semua pihak atau justru menunggu SBY lengser dari jabatannya sebagai Presiden.

Masyarakat harus diarahkan bahwa pemilu tidak hanya berfungsi untuk memilih calon pemimpin masa depan. Akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan hukuman kepada partai politik bermental korupsi bukan hanya kepada Partai Demokrat. Akan tetapi juga untuk memberikan sanksi kepada partai-partai bermental korupsi lainnya, sekaligus memberikan warning kepada seluruh politisi agar tidak bermain-main dengan uang yang dipercayakan rakyat kepadanya. Karena masyarakat masih meyakini bahwa para pemimpin bangsa masih mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia.

 *) Yudistira Darmawan Wijaya adalah alumnus Tannas Universitas Indonesia dan pemerhati masalah sosial.

(nwk/nwk)