Inggih & Politik Jawa

Jakarta -

Hampir pasti Jokowi dicapreskan. Dan hampir pasti pula itu dilakukan sebelum pileg. Itu jika Ketum PDIP cerdas. Itu jika partai ini tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Itu keyakinan saya. Adakah ucapan ‘nggih’ Jokowi sebagai tengara restu? Dan apa pula itu politik Jawa?

Nama Jokowi tetap moncer. Malah survei Kompas menunjukkan elektabilitas Jokowi tembus hingga 43,5%. Itu karena Jokowi mampu menjaga konsistensi diri. Jernih bersikap, jernih berpikir, dan jernih bertindak. Sikap sumanak (keakraban yang tidak dibuat-buat) Jokowi berhasil menempatkan dirinya sebagai bridger. Jembatan yang mampu menjembatani aspirasi bawah (rakyat) dengan yang di atas (birokrat).

Sikap populis Jokowi juga tidak bersendi ‘pokok-e’, jurus pamungkas yang biasa dipakai rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya. Jokowi melakukan ‘pembelaan’ tidak asal membela. Rakyat kalap yang melanggar tatanan didekati, dan melalui pendekatan itu dilakukan penyadaran. Sikap ini yang membuat rakyat sadar diri. Dia tahu kesalahannya, dan menemukan solusi terhadap problem yang sedang menghimpitnya.

Dalam banyak masalah di Jakarta didekati Jokowi dengan cara itu. Ditambah partner Ahok yang lurus dan belum terkontaminasi korupsi, maka Jakarta lambat tapi pasti mulai kelihatan tertib dan bersih. Itu yang mendasari rakyat mendaulat Jokowi tampil sebagai pemimpin tertinggi di negeri yang semakin dipenuhi blantik sapi ini.

Kans Jokowi untuk tampil sebagai presiden mendatang sangatlah tinggi. Itu karena Jokowi tidak berwacana tapi berbuat. Berpatokan pada ‘ngelmu kuwi kanthi laku’, memimpin itu amanah rakyat dan harus dijalankannya sesuai amanah, maka pemimpin yang baik itu bukan yang berbusa-busa dengan janji, tetapi yang memberi teladan kebaikan.

Latar belakang keluarga yang baik, menempati berbagai posisi dengan berbuat baik, dan terus menjaga kebaikan itu dengan perilaku yang baik. Prinsip macan mati meninggalkan belang dan manusia mati meninggalkan nama harum adalah roh tindakan yang harus dijaga secara konsisten.

Jokowi simple dalam mengimplementasikan sosok pemimpin. Simplisitas ini secara mistis sebagai jawaban terhadap Ramalan Jayabaya, bahwa akan tiba pemimpin baru jika sudah ada ‘gabus kelem lan timbule watu item’. Jika sudah ada gabus tenggelam dan timbulnya batu hitam. Ini sebagai gambaran, bahwa akan muncul pemimpin baru yang sikap dan budi pekertinya baik, jika sebuah negeri sudah terlalu banyak dipimpin pemimpin yang ‘tidak berisi’. Tidak berisi yang dimaksud adalah sikap korup, ambisius dan asusila. Adakah ini gambaran politik Jawa seperti yang diungkap pakar politik dari UI Nur Iman Subono itu?

Identifikasi sosok pemimpin seperti itu sebenarnya bukanlah monopoli Jawa. Ini sangat universal. Hanya, memang, dalam banyak serat dan babad di literatur Jawa disebut soal itu. Manusia berbudi pekerti itu adalah yang mencontoh padi. Padi yang berisi itu adalah yang menunduk, sedang yang mendongak itu padi gabuk. Padi yang tidak berisi beras. Dengan begitu, maka kecongkakan itu tidak mencermikan seorang pemimpin yang baik.

Memang monumen kepemimpinan Jawa tidak bisa digeneralisasi. Ada banyak moda dan pola. Tetapi seperti yang pernah diungkap budayawan Dr Kuntowijoyo almarhum, hakekatnya manusia Jawa itu introvert. Jika rakyat tidak suka dengan sikap pemimpinnya, maka yang dilakukan bukanlah protes kasar. Dia hanya akan diam memaku. Dia ‘mepe’. Protes dengan cara menjemur diri.

Protes ‘topo mepe’ itu dilakukan rakyat jelata. Untuk pemimpin yang berseteru, perlawanan yang dilakukan adalah dengan agitasi, intrik dan fitnah. Ini sebagai psywar terhadap lawan. Pseudo negasi agar tercapai kesepakatan, untuk dicapainya konklusi akhir ‘menang ora ngasorake, kalah ora ngisin-isini’. Kalau menang tidak menurunkan derajat yang kalah. Dan kalau kalah tidak memalukan diri sendiri.

Namun perang diplomasi itu jangan diartikan bahwa ‘politik Jawa’ tidak mengenal perang fisik. Dalam catatan sejarah banyak tertulis tentang itu. Dari Mataram melawan Pajang, pernik lahirnya Perjanjian Giyanti, Perjanjian Salatiga, sampai Perang Diponegoro. Ini yang distimulasi politik 'devide et impera' Belanda di kalangan keluarga istana. Sedang perlawanan rakyat secara fisik terbanyak bersendi pada spiritualitas dengan kemasan ‘Ratu Adil’.

Jika sikap Jokowi itu dianggap representasi politik Jawa, itu sah-sah saja. Sebab Jokowi memang Jawa dan melakukan kebaikan sesuai dengan definisi keluhuran manusia Jawa. Tapi kalau jawaban ‘nggih’ Jokowi saat ditanya rakyat ‘Jokowi Presiden’ dianggap sebagai jawaban penting Gubernur DKI ini, maka itu rasanya tidak perlu diseriusi. Sebab bagi orang Jawa, ‘inggih’ (ya) itu hampir pakem. Itu hanyalah refleks. Jawaban sambil lalu untuk mengamini ucapan orang lain. Sebab bagi orang Jawa, bilang ‘mboten’ (tidak) itu nyaris tabu. Maka ada pameo Jawa yang bilang 'nggih, nggih ora kepanggih’. Bilang ya tapi tidak ya (tidak ketemu).

Bagi saya, Jawa atau tidak Jawa, kalau melakukan kebaikan seperti yang dilakukan Jokowi, kansnya untuk diikuti dan dihormati orang lain sangat tinggi. Tidak salah kalau di tengah tokoh-tokoh yang ‘baik dadakan’ mendekati pemilu ini, nama Jokowi sangat bersinar terang. Itu riil nafas demokrasi, 'fox populi fox dei'.

Akankah nama Jokowi yang sudah berubah menjadi bola salju itu tidak dimanfaatkan PDIP untuk menimba suara rakyat agar pileg dimenangi? Hanya partai bodoh saja yang tidak melakukannya. Sebab kata Machiavelli, politik itu kekuasaan an sich. Bukan yang lain.

*) Djoko Suud Sukahar adalah pemerhati sosial budaya. Penulis tinggal di Jakarta.

(nwk/nwk)