Amputasi atau Revolusi Internal Partai

Jakarta - Amputasi adalah istilah dalam kedokteran. Artinya memotong satu atau beberapa bagian yang perlu dipisahkan dari tubuh. Tindakan ini termasuk tindakan ekstrem, karena bersifat sekaligus dan menimbulkan pemisahan secara permanen. Karena itu tidak ada orang yang mau melakukannya kecuali karena ada keterpaksaan. Keterpaksaan itu didasarkan pada kemungkinan adanya risiko yang lebih besar tanpa melakukan amputasi. Karena itu amputasi tidak boleh terlambat, untuk menghindarkan terjadinya efek-berlarut dari penyakit yang sudah merambat lebih luas.

Analog dengan itu, dalam politik dan kehidupan sosial juga dapat terjadi situasi berbahaya yang mengakibatkan harus dilakukan tindakan amputasi. Banyak contoh dapat ditunjukkan. Berdirinya Negara Singapura sebagai pemisahan dari Malaya dapat disamakan dengan amputasi, dengan pertimbangan untuk mencegah pengaruh yang tak dapat dikendalikan dari pertumbuhan dan tuntutan Singapura pada waktu itu.

Sulit dibayangkan apa yang terjadi pada waktu ini jika Singapura masih tetap menjadi bagian dari Malaysia. Baik bagi Singapura maupun bagi Malaysia. Begitu juga dengan lahirnya Negara Timor Leste sebagai hasil dari sebuah referendum, ketika Habibie dan ahli strategi luar negeri Indonesia, Ali Alatas merasa perlu melakukan demikian.

Setiap pemisahan satu bagian dari keseluruhannya secara paksa dapat dianalogikan dengan amputasi. Amputasi memang menyakitkan, tetapi itulah yang harus dilakukan pada suatu waktu. Tanpa keberanian menghadapi keadaan yang sulit, kesulitan yang lebih besar kemungkinan akan dihadapi. Singkatnya, tindakan menyelamatkan seluruh bagian dengan bertindak tegas memotong atau melakukan perubahan besar terhadap bagian yang membusuk harus dilakukan ketika keadaan menuntut demikian.

Orang-orang bijak tidak akan membiarkan keadaan berlarut-larut atau mencari-cari pembenaran atas kesalahan yang sudah jelas dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tanpa bertindak tegas, berlarut-larut dalam bencana sama dengan bunuh diri secara menyeluruh.

Sikap tidak tegas, apalagi mencari-cari alasan untuk membela yang salah sangat berbahaya. Beberapa partai politik dan lembaga sosial sering berbuat demikian, yang akibatnya akan menenggelamkan partainya secara menyeluruh.

Sikap memelihara keutuhan dengan tidak membiarkan terjadinya pembusukan itulah yang sampai sekarang tetap berlaku dikalangan pimpinan/pejabat KPK. Sikap zero tolerance ini berlaku terhadap siapapun dalam KPK.

Tanpa kemauan dan keberanian untuk bertindak terhadap siapapun yang melanggar aturan, organisasi politik dan sosial di Indonesia akan mengalami ketidakpastian dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Rakyat merasa ditipu oleh tindakan yang tidak sepatutnya. Rakyat bingung karena yang melanggar hukum adalah penegak hukum, yang melanggar agama adalah orang-orang yang mengaku diri sebagai ahli dan pejuang agama

Toleransi dan ewuh pakewuh inilah yang dikritik Rasulullah saw terhadap tingkah laku kaum Jahiliyah yang tidak mau menghukum kalangan elit yang mencuri (korupsi) atau melanggar hukum, sebaliknya sangat tegas jika yang melakukan itu kalangan kaum miskin atau mereka yang dipandang hina. Dengan sangat tegas beliau mengatakan, “andainya Fathimah binti Muhammad mencuri akan kupotong tangannya juga.”

Karena itu yang pertama-tama harus dilakukan kalangan partai politik dan lembaga sosial yang dewasa ini sedang menghadapi prahara atau bencana adalah bersikap tegas untuk melihat kebenaran, mengindentifikasi secara jelas dan tegas masalah yang ada tanpa berputar-putar mencari pembenaran atas hal yang sudah jelas salah. Apalagi dengan mencari-cari kesalahan pada orang lain. Kemudian mengidentifikasi alternatif-alternatif pemecahan dan selanjutnya bertindak tegas melaksanakan keputusan yang diambil.

Tanpa ada suatu revolusi internal untuk merombak secara menyeluruh pimpinan setiap partai yang melanggar azas dan prinsip partainya, semua partai akan hilang kepercayaan rakyat. Perkoncoan untuk membela orang-orang tertentu yang jelas-jelas salah dapat menimbulkan malu pada semua anggota. Pada gilirannya akan menghancurkan partai yang bersangkuta. Yang lebih celakanya lagi, hilangnya kepercayaan rakyat pada semua partai dan semua orang serta terhadap system demokrasi.

*) Said Zainal Abidin adalah guru besar STIA LAN, mantan penasihat KPK

(nwk/nwk)