Banjir DKI: Tanggung Jawab Bersama Tiga Domain

Jakarta - DKI dikepung banjir! DKI tenggelam! DKI darurat banjir! Itu sekedar istilah yang sering terucap dikalangan masyarakat dan media untuk Ibukota kita tercinta akhir-akhir ini. Betapa tidak, mengingat banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya tepatnya pertengahan bulan pertama di tahun 2013 ini yang baru kita alami baik langsung maupun tidak langsung.

Sungguh, kita sangat prihatin dan berduka mengingat banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah ini bahkan ada yang meninggal dunia serta banyak kerugian lain yang dialami baik kerugian materi, ekonomi maupun sosial.

Suatu hal yang tidak kita harapkan terjadi namun apa hendak dikata bencana tidak pernah bisa kita tolak dan tahu tepat kapan datangnya. Bencana banjir setidaknya kita dapat mengantisipasi, mengurangi, mencengah, dan meminimalisir asal ada niat bersama agar tidak menggangu aktivitas dan membawa dampak buruk bagi kita.

Ironisnya, banjir DKI bukan baru pertama kali terjadi melainkan sudah berulangkali baik banjir musiman maupun banjir yang sering diistilahkan “banjir siklus lima tahunan” seperti tahun 2002 dan 2007 pun tak pernah kunjung usai dan terselesaikan. Kita masih terjebak dalam sebuah retorika semata dengan berbagai perencanaan dan kajian sejak puluhan tahun silam namun masih belum didukung dengan realisasi dan action yang real adanya. Apa penyebab banjir DKI? Sesungguhnya siapa yang mesti bertanggung jawab atas banjir di DKI?

Tanggung Jawab Bersama

Tiada kata yang tepat untuk mengatasi banjir DKI selain “Bekerjasama dan sama-sama bekerja” dari semua pihak tentunya. Keselamatkan Jakarta bagian dari keselamatan Indonesia. Jakarta merupakan cerminan bangsa ini ibarat ruang tamu di dalam sebuah arsitektur rumah. Kalau kita menilik sedikit penyebab banjir di DKI tak lain adalah banyaknya sampah membuat sungai dan gorong-gorong menyempit, sistem drainase yang belum baik, bangunan yang dibangun di sembarangan tempat seperti di rawa-rawa dan ruang terbuka hijau yang seyogianya tempat ini diperuntukan sebagai daerah resapan air.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan tata ruang kota yang baik selain kita mengkritisi bagaimana implementasi dan sistem kontrol terhadap kebijakan yang ada.

Untuk menyelesaikan masalah ini, mari kita kerahkan semua sumber daya yang ada dan melibatkan semua pihak baik pemerintah daerah dan pusat, swasta, dan masyarakat. Pemerintah sebagai aktor yang memiliki otoritas untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi kebijakan tentu menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab dalam mengatasi banjir di DKI. Pemerintah telah diberikan mandat oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat serta bertanggung jawab atas pengelolaan APBN/APBD sebagai sumber daya pembiayaan terhadap rencana strategis dan program yang ada.

Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan seperti pembangunan KBB dan KBT, bendungan, rencana deep tunnel, perbaikan tanggul dan drainase, gorong-gorong, pengerukan sungai, dan lain-lain. Kebijakan dan program tanpa adanya action yang real, komitmen, dan kontrol dari pemerintah semuanya akan menjadi catatan sejarah dan semata-mata rencana tanpa manifestasi. Kebijakan juga harus disosialisasikan secara intens kepada masyarakat dan menghimbau agar ikut bertanggung jawab mengatasi banjir serta adanya rasa memiliki terhadap ibukota tercinta.

Apakah hanya pemerintah yang mesti bertanggung jawab atas semua ini? Seandainya kita menggunakan pikiran yang jernih dengan hati yang peduli (peka) terhadap permasalahan yang ada mestinya kita sebagai pihak swasta dan masyarakat ikut bertanggung jawab.

Swasta sebagai pengelola perusahaan harus punya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan moral untuk mengatasi banjir Jakarta. Jika sadar dan mengakuinya bahwa salah satu dalang banjir DKI baik secara langsung maupun tidak yakni mereka yang mempunyai perusahaan dan bangunan properti yang menyebar di Jakarta. Swasta diharapkan ikut membantu seperti halnya membuat sumur resapan air seperti yang dihimbau Pemprov DKI serta bangunan hijau atau ramah lingkungan.

Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan seperti kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai, gorong-gorong atau drainase. Serta kesadaran untuk mau digeser ke daerah yang lebih layak dan aman dari banjir seperti dipinggir kali sehingga rencana pemerintah melakukan pengerukan sungai dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

Selain itu, harus ditingkatkan lifestyle atau budaya bersih dan tertib dari masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat diharapkan mendukung program pemerintah serta berperan aktif mengatasi banjir di Jakarta. Solusinya, bahwa banjir di Jakarta dengan sadar adalah tangungjawab bersama semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat demi kebaikan bersama.

Selain itu, pemerintah yang ada di wilayah Jabodetabek harus saling bahu membahu karena wilayah ini saling terintegrasi sehingga adanya faktor sebab akibat dari banjir yang terjadi. Yakin dan percaya tidak pernah ada pihak yang menginginkan terjadinya banjir.

Oleh karena itu, kita jangan menyalahkan siapa-siapa tetapi marilah saling mengintropeksi diri apakah kita sudah ikut bertanggugjawab menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta? Mari kita bertanggung jawab mulai dari lingkungan masing-masing dengan bersahabat dengan alam atau lingkungan. Apakah kita ingin hal ini terulang lagi? Pada hakikatnya masyarakat DKI Jakarta yang menjawab dan memikirkan solusinya agar banjir DKI tidak terulang lagi.

*) Alfan Hulu, Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

(nwk/nwk)