C(D)erita Pendidikan Kita

Jakarta - Saat ini, kita masih disuguhkan dengan berbagai fenomena moral bangsa yang sangat memperihatinkan. Radikalisme golongan, tawuran antar pelajar dan warga, amuk massa, pemerkosaan, pembunuhan, hingga korupsi adalah sederet fenomena yang lahir dari moralitas para warga Negara. Sehingga keterpurukan yang menjangkiti bangsa ini, tak lain akibat ulah para pelaku negara dan warga negaranya.

Sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan umum, bahwa pendidikan merupakan wahana yang paling efektif untuk membangun manusia yang ideal. Dengan pendidikan, manusia diharapkan mampu membangun diri, komunitasnya, dan alam semesta. Pendidikan tidak lain adalah media pembentukan manusia yang seutuhnya, baik dalam konteks pengetahuan (kognisi), sikap (afeksi) maupun keterampilan (psikomotor), meminjam istilah Benyamin S Bloom.

Namun, kalau kita kontekskan dengan kondisi riil yang ada saat ini, seakan-akan jauh panggang dari pada api. Harapan dan idealitas pendidikan tersebut, sekedar menjadi isi-isi buku, pengajaran, pelatihan dan lainnya. Kondisi manusia yang beradab dan mampu melestarikan alam semesta yang diimpikan pun tidak terwujud. Lalu, bagaimana dengan peran pendidikan kita?

Pendidikan yang Memberdayakan

Sampai sini, harus ada upaya pembangunan konsep dan implementasi pendidikan. Dan ini dimulai dari upaya reorientasi pendidikan itu sendiri. Kalu mau jujur, selama ini, kita diajarkan untuk membangun pengetahuan – yang sering diistilahkan dengan ilmu – secara matang.

Istilah ilmu pun kemudian dikonstruksi untuk membekali peserta didik agar mampu menangkap pasar kerja pasca sekolah. Dengan kata lain, sekolah merupakan media (investasi) untuk mendapatkan kerja di masa depan. Sedangkan kemampuan untuk mengatasi masalah di masyarakat, kontan tidak tersentuh sama sekali. Tak heran, para alumni pendidikan kita selalu berorientasi materialistik.

Hal ini juga menjamah para output pendidikan yang ada di birokrasi pemerintahan. Para pelaksana negara, tidak lagi memandang kinerjanya sebagai bagian dari pembangunan negara, namun sebaliknya kinerja yang dilakukan tidak lebih sebagai akumulasi modal, untuk memperkaya diri. Di Republik ini, mana ada pejabat pemerintah yang miskin?

Fenomena korupsi atau lebih umumnya KKN kalau kita mau mengakui adalah hasil dari proses pendidikan kita. Betapa tidak, mereka yang melakukan korupsi tidak sedikit yang mengenyam pendidikan yang tinggi.

Reorientasi pendidikan dalam hal ini mengandaikan adanya proses pendidikan yang betul-betul memberdayaakan peserta didik akan realitas. Di sini, peserta didik harus diajarkan bagaimana realitas yang sebenarnya. Bukan kemudian dibuai dengan angan-angan yang menggiurkan, yang menjadikan peserta didik terbuai dengan cita-cita yang semu.

Sekolah harus berani mengajarkan, bahwa kondisi sosial bangsa saat ini sangat terpuruk dan prihatin. Sehingga tidak tepat kalau prilaku hedonis dan komsumeris ditampakkan. Pengayaan diri, eksploitasi alam tanpa batas dalam hal ini merupakan sikap buruk yang harus dijauhi, yang harus diajarkan sejak dini.

Selain itu, sekolah harus mampu membangun sikap solidaritas sosial yang tinggi. Solidaritas, empati dan toleransi harus mampu menginternalisasi pada diri masing-masing peserta didik. Ini berangkat dari realitas empiris yang ada pada bangsa kita saat ini. Penumpukan kekayaan tanpa memperhatikan saudara sesama yang sedang kelaparan, pembangunan sarana mewah di atas gubuk yang reyot, pola hidup hedonis, di atas kesulitan makan masyarakat pinggiran adalah bukti dari lemahnya solidaritas sosial.

Sebenarnya, ini dibangun dari pola pengajaran yang cenderung kompetitif. Pengejaran prestasi di sekolah, terkadang mempunyai sisi buruk bagi kuatnya egoisme di antara peserta didik. Nalar yang terbangun adalah bagaimana saya bisa, yang lain harus tidak bisa. Saya yang terpandai dan nomor satu, persetan dengan yang lain. Memang, pola kompetisi mampu membangun semangat belajar, namun jika itu menjadi paradigma utama, hanya akan melahirkan sikap mental egois yang individualistik.

Membangun Kesadaran Berbasis Realitas

Adalah Paulo Freire yang mencetuskan pola pendidikan kritis. Tujuan pendidikan kritis adalah membebaskan peserta didik dari kungkungan dominasi dan hegemoni struktural yang menindas. Pembebasan ini harus dimulai dari pembangunan kesadaran kritis.

Freire juga berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi yang diakibatkan oleh sistem yang hegemonik. Definisi tersebut dilatarbelakangi oleh realitas yang dilihat, bahwa pendidikan selama ini hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan sistem kekuasaan yang otoriter, menindas kaum lemah, membuat kelas dalam sosial.

Menurutnya, pendidikan bertujuan untuk membentuk kesadaran kritis bagi masyarakat. Freire membagi kesadaran masyarakat menjadi tiga kesadaran, yakni kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Kesadaran kritis inilah yang akan mampu menjadikan manusia yang sesungguhnya.

Jika pada kesadaran magis masyarakat menganggap realitas sosial sebagai ketentuan dari sesuatu yang ada di “luar” mereka (takdir), dan realitas tersebut tidak mungkin dapat diubah. Maka kesadaran naif, mengasumsikan bahwa realitas merugikan mereka, tapi mereka tidak kuasa untuk merubahnya.

Di sinilah tugas pendidikan, menggeser kesadaran magis dan naif menuju kesadaran kritis. Kesadaran kritis mengandaikan pembacaan yang kritis terhadap realitas. Fenomena ketimpangan yang ada, tidak lain adalah karena penindasan struktural. Sehingga realitas yang menindas harus dirubah menjadi realitas yang berkeadilan dan membebaskan.

Pendidikan Bukan Hanya Tugas Sekolah

Pembentukan pribadi manusia yang seutuhnya, bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau itu harus dibebankan pada sekolah, sangat naif sekali. Karena, porsi sekolah dalam kehidupan peserta didik sangatlah sedikit sekali. Selama satu hari, sekolah (formal) hanya mempunyai porsi 5-6 jam dipotong istirahat dan jam kosong. Padahal mereka hidup secara aktif dalam satu hari rata-rata 15 jam. Terlihat bahwa, porsi sekolah dalam melakukan proses pendidikan sangatlah minim.

Di sisi lain, peran orang tua dan realitas sosial sangatlah urgen. Selain karena orang tua mempunyai “otoritas” semi memaksa kepada anak, juga karena orang tua menjadi “figur” bagi anaknya. Sehingga, orang tua perpeluang besar dalm pembentukan mentalitas peserta didik.

Selain itu hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah, dampak tayangan TV bagi anak. Saat ini, TV menjadi “sekolah efektif” bagi anak. Karena pada usia ini mereka cenderung melakukan proses imitasi dan pengidolaan terhadap figur. Ini kemudian bukan hanya berdampak positif saja, tapi juga berdampak negatif.

Saat ini, betapa TV terkadang lebih efektif dalam pembentukan moralitas anak, ketimbang sekolah. Belum lagi, gaya hidup materialistik dan hedonis yang di bangun dari TV sangatlah kental. Sehingga kontrol dari semua pihak dalam hal ini perlu menjadi perhatian.

Terakhir, bangsa ini hanya akan maju jika semua pihak dalam proses pembelajaran (bukan hanya sekolah) bersinergi membangun mentalitas dan moralitas peserta didik. Iklim pembelajaran yang memberdayakan, dalam hal ini harus dibangun sejak dini, oleh semua pihak yang terkait. Bukankah mereka adalah pemimpin masa depan?

*) Muhamad Mustaqim, adalah Dosen STAIN Kudus

(nwk/nwk)