BK & Soeharto Pahlawan

Jakarta - Soekarno-Hatta dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Ini melengkapi gelar sebelumnya sebagai Proklamator. Di tengah kontroversi berlarut-larut itu, kini mulai mencuat desakan untuk memberi gelar sama pada Soeharto. Akankah itu di tahun depan?

Memang ironi jika pendiri sebuah negara tidak termasuk pahlawan nasional. Itu yang acap muncul dalam banyak perbincangan tentang bangsa dan negara ini, utamanya di bulan-bulan Nopember sebagai bulan yang menyimpan tanggal keramat 10 Nopember.

Kendati Soekarno-Hatta secara de facto dan de jure sudah sebagai Proklamator, tetapi dengan belum dilengkapinya gelar pahlawan nasional, maka itu menjadi ganjalan banyak pihak. Ada yang berasumsi nama Bung Karno memang berusaha didegradasi. Ada pula yang menyebut bagian dari politisasi Orde Baru. Dan ada juga yang mengkaitkan dengan politik kekinian, sentimen terhadap keluarga Bung Karno yang mengendalikan PDI Perjuangan.

Yang tragis adalah jika tak kunjung dinobatkannya Bung Karno sebagai pahlawan nasional itu disimbiosekan dengan ucapan Sang Proklamator itu pada perayaan hari pahlawan tahun 1961. Dengan heroik orator ini mengucap, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Dengan begitu, jika Bung Karno belum diberi gelar pahlawan nasional, itu sama dan sebangun dengan bangsa Indonesia bukan bangsa yang besar.

Memang bisa dipahami pemerintah agak kikuk untuk secara cepat menerbitkan gelar itu. TAP MPRS no 33 tahun 1967 adalah batu sandungannya. TAP ini politik atau praksis rentan terhadap polemik. Bahkan ketika TAP itu ‘terdilit’ dengan TAP MPR nomor I/MPR/2003, BK masih harus menunggu sembilan tahun untuk memperoleh gelar sebagai pahlawan nasional. Sebuah gelar ‘tak berarti’ bagi Proklamator yang merupakan gelar tertinggi.

Gelar bagi Soekarno-Hatta ini sangat layak. Ini merupakan penyempurna bagi bangsa dan negara ini, untuk memberi jasa bagi anak bangsa yang berjasa. Kisi gelap yang mengkonotasikan pemberian gelar ini untuk pencitraan SBY atau sebagai bagian dari persiapan tahun 2014 bukan soal yang krusial. Ini langkah SBY yang baik. Baik untuk keluarga Soekarno dan Hatta, dan baik pula bagi gengsi negeri ini di mata bangsa-bangsa di dunia.

Namun jika negara dan bangsa ini diibaratkan mata uang, Bung Karno dan Soeharto adalah mata uang itu. Satu sisi Bung Karno, sisi yang lain adalah Soeharto. Itu tidak lepas dari posisi keduanya sebagai presiden pertama dan presiden kedua. Lepas suka atau tidak suka, lepas banyak salah dan penuh noktah, tetapi mereka juga banyak berjasa terhadap perbaikan negara dan bangsa.

Mereka melahirkan isme yang berseberangan. Tidak saling ketemu karena 'dosa' sejarah. Zaman yang berbeda, diferensiasi orientasi, dan juga motivasi yang distimulasi oleh perubahan. Maka ketika Bung Karno menerima gelar sebagai pahlawan nasional, tak terhindari, kelompok yang pro Soeharto pun menggeliat. Mereka menuntut gelar yang sama. Meminta pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional pada Soeharto.

Bagi saya, lepas dari pro dan kontra soal itu, tuntutan itu layak. Banyak ide dan gagasan Soeharto yang baik. Malah dalam format demokrasi, langkah Soeharto yang mengesankan otokrasi adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah negara yang belum terbangun kecerdasan. Itu pula yang terbaca sampai kini, kita sering ribut karena masih sedang belajar demokrasi. Layakkah Soeharto dianugerahi gelar pahlawan?

Bagi saya layak. Hati kecil saya mengatakan begitu. Saya tahu pendapat ini akan mendapat pujian atau caci-maki tak ketulungan. Tapi itulah risiko dari sebuah keyakinan. Yakin akan sesuatu yang benar dan semestinya dilakukan bangsa yang sedang berproses ini. Adakah Soeharto akan diberikan gelar itu tahun depan?

(asy/asy)