Jika Prestasi Dicurigai

Jakarta - Tidak mudah menjadi pemimpin di negara demokrasi terbuka, khususnya di negara demokrasi baru yang tengah mencari bentuk. Itulah realitas yang bisa kita lihat di Indonesia saat ini. Sejak merengkuh udara kebebasan (berekspresi) pada 1998, Indonesia terus mencari bentuk demokrasi yang pas dan terbaik.

Dalam perjalanannya, tak jarang kita masuk pada 'lubang' maupun 'kubangan' yang membuat sebagian pihak kesal, marah dan tidak sabar. Maka tak heran bila sekarang muncul anekdot, “Enakan zaman Pak Harto, apa-apa gampang dan aman”. Anekdot ini sepintas benar, tetapi sejatinya menyesatkan. Kita semua tentu masih ingat—khususnya Anda yang berusia 30 tahun ke atas sekarang ini bahwa pada era Orde Baru tekanan terhadap hak berekspresi sangat ketat. Tak hanya itu, kesejahteraan ekonomi juga hanya dinikmati segelintir kalangan. Belum lagi sejumlah kasus pelanggaran HAM oleh kekuasaan. Lalu mengapa muncul anekdot di atas?

Yang membedakan era kini dan dulu hanya satu, yaitu media freedom! Dulu karena tak adanya kebebasan pers, apa pun yang dilakukan rejim (utamanya yang anti demokrasi) tak akan dapat diketahui publik secara utuh. Politik pembatasan informasi yang dikawal penuh oleh rejim membuat rakyat berasumsi negaranya aman-aman saja. Padahal di balik itu ada bara tak terlihat, seperti kasus Priok, Kedungombo hingga penculikan. Semua sepi karena media antara ada dan tiada.

Kini situasinya berbeda. Negara kita Indonesia merupakan satu dari sedikit negara demokrasi yang dianggap konsisten dalam menjamin kebebasan pers dan berekspresi. Kita lihat setiap hari media 'menguliti' kekuasaan dari pusat sampai daerah secara 'nyaris tanpa batas'. Di ruang lain, sejumlah pressure groups juga tak kalah garang menyalak, menuntut aspirasinya didengarkan. Situasi ini terus berlangsung hingga 12 tahun terakhir.

Apa yang dirasakan masyarakat awam, khususnya mereka yang tak paham dengan lika-liku transisi? Sebagian akan mengatakan kita sekarang terlalu gaduh, sibuk berkonflik dan mementingkan diri dan kelompok masing-masing. Pandangan itu tidak salah, sebab pengetahuan masyarakat tentang demokrasi juga masih bias dengan keamanan dan stabilitas. Namun jika itu dikatakan oleh para politisi yang 'ilmunya segunung', barangkali ada yang mis dengan analisanya. Atau jangan-jangan sengaja disalah-salahkan untuk tujuan lain.

Itu juga yang dirasakan Presiden SBY dalam rangkaian State Visit di London, Inggris belum lama ini. Presiden heran di tengah mata dunia yang terus terkagum melihat Indonesia, karena kita dianggap berhasil menerapkan demokrasi dan memajukan ekonomi, masih saja ada pihak-pihak tertentu di dalam negeri tutup mata. Seperti yang terbaru, Presiden mendapatkan penghargaan dari Queen Elizabeth II, berupa Knight Grand Cross In The Order of Bath. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi untuk Order of Bath.

Dahulunya gelar tersebut hanya diberikan kepada divisi militer Kerajaan Inggris. Namun terjadi pergeseran makna di mana sekarang juga diberikan kepada beberapa orang sipil yang berperan dalam perubahan dunia. Alasan pemberian gelar kepada SBY didasari dua hal. Pertama, keberhasilan Indonesia dalam menerapkan demokrasi. Dengan capaian femomenal dalam demokrasi ini, Indonesia kini menjadi contoh bagi model transisi di dunia ketiga. Pengakuan dari negara-negara sahabat itu salah satunya dapat dilihat melalui Bali Democracy Forum (BDF), yang setiap tahunnya digelar di Indonesia dan dihadiri puluhan negara. Forum ini bukan media kerjasama program antar-negara, melainkan sharing session mengenai pelaksanaan demokrasi di sejumlah kawasan. Pesertanya pun tak hanya state official, melainkan juga kelompok masyarakat, NGO dan pihak-pihak yang mendukung penguatan hak-hak sipil.

Kedua, Ratu Elizabeth melihat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY delapan tahun terakhir, mampu mendorong kemajuan Indonesia secara nyata. Kita lihat pertumbuhan kelas menengah Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat, di tengah krisis global yang menghantam dunia dua kali, 2008 dan 2012. Atas prestasi tersebut, Queen melihat karya SBY harus mendapat penghargaan dunia. Apa yang salah dengan ini? Seharusnya kita bangga dunia memperlakukan Presiden Indonesia (bukan SBY personal) secara terhormat atas dasar kerja keras kita, bangsa Indonesia untuk bangkit pasca krisis 1998.

Namun bukan hanya itu yang muncul ke publik, di mana masih saja ada pihak-pihak yang secara serampangan menerjemahkan gelar tersebut semau gue. Ada yang dengan embel-embel sektarian, ada juga yang menjadikannya lelucon. Apakah ini wajar di tengah upaya kita untuk membangun kohesifitas bangsa? Silakan kita jawab sendiri. Sebelumnya hanya tokoh-tokoh besar dunia yang mendapat Knight Grand Cross In The Order of Bath. Beberapa di antaranya adalah Presiden Jacques Chirac (mantan Presiden Prancis), dan Presiden Abdullah Gul (mantan Presiden Turki). Abdullah Gul kita kenal sebagai pemimpin Turki yang berasal dari partai beraliran Islam.

Penghargaan internasional dan nasional untuk SBY bukan hal yang baru. Puluhan award datang sebagai bentuk apresiasi masyarakat atas kerja keras Presiden Republik Indonesia. Dengan kata lain, award hanyalah bonus dari kerja keras membangun bangsa. Tanpa bukti kerja dan hasil nyata, tak mungkin ada penghargaan dan pengakuan. Namun di tengah kegaduhan politik di negara kita, prestasi hebat seperti itu tak juga dilihat sebagai “vitamin” bagi bangsa. Sebaliknya, sejumlah politisi justru bersuara nyinyir. Ada yang mengatakan penghargaan-penghargaan tersebut rekayasa SBY. Yang lain menyebutnya sebagai 'pesan sponsor'. Anda mau tertawa? Silakan saja, karena itulah realitas demokrasi dan kebebasan di Indonesia saat ini.

Saya hanya ingin menegaskan bahwa semua asumsi tersebut terlalu konspiratif, tidak base on reality dan cenderung beraroma politisasi. Mana mungkin lembaga-lembaga dunia—baik negara maupun kelompok sipil—mau diatur (dan dipermalukan) jika melakukan hal tersebut. Apakah logis organisasi dan lembaga dengan reputasi hebat seperti UN, Time, Avatar, Newsweek maupun Global Microcredit Summit Campaign mau diatur seperti itu? Barangkali konstruksi berfikir kita memang terbiasa 'mengatur' sesuai keinginan, sehingga bias berasumsi demikian. Tetapi sekali lagi, award bukanlah segala-galanya, atau kata Presiden SBY, 'sekedar pelengkap'. Yang terpenting adalah kerja keras untuk memajukan bangsa.

Sore itu, di tengah terjangan angin kencang dan suhu 7 derajat Celcius yang menusuk tulang, Queen Elizabeth dan Presiden SBY menaiki 'kereta kencana' yang ditarik empat kuda gagah. Di belakangnya pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah ratusan mengawal 'tamu kehormatan' dari negeri Timur jauh, Indonesia. Parade bergerak meninggalkan panggung yang didesain dengan nuansa merah putih, khas bendera Indonesia. Di seberang, ribuan masyarakat London memadati square Buckingham Palace untuk menyaksikan prosesi langka tersebut. Mereka sibuk memainkan kamera masing-masing guna mengabadikan kunjungan Presiden Indonesia. Lalu saya bertanya dalam hati, apakah ribuan orang yang berkumpul melihat iring-iringan Presiden dan Ratu tersebut juga 'diatur' dan 'dikerahkan'? Siapa yang melakukan? Intelejen Inggris, M-16 atau BIN kita? Ah… kok saya malah terjebak ikut-ikutan konstpiratif.


*) Zaenal A Budiyono, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi

(asy/asy)