KNPI Masih Bermental Orde Baru

Jakarta - Pada bulan November nanti, jika tidak ada aral melintang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menjadi Bapak Demokrasi. Gelar Bapak Demokrasi diberikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Alasan KNPI memberi gelar Bapak Demokrasi kepada SBY karena pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu dianggap sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan terpilih dalam dua kali periode serta dinilai berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Apa yang dilakukan KNPI itu, dalam era reformasi sah-sah saja bahkan dijamin oleh konstitusi akan kebebasan melakukan ekspresi.

Namun menjadi pertanyaan, tepat dan pantaskah pemberian gelar itu di tengah semakin maraknya kasus korupsi dan obral pemberian grasi gembong narkoba? Bila dikaitkan dengan maraknya kasus korupsi, terutama yang melanda partai yang dibinanya, dan pemberian grasi kepada gembong narkoba, tentu pemberian gelar kepada SBY itu tidak tepat dan tak pantas.

Perilaku KNPI seperti demikian seolah-olah menunjukan bahwa KNPI masih bermental Orde Baru. Bukti kecilnya, saat melakukan konferensi pers, selepas diterima SBY, Ketua Umum KNPI Taufan Eko Nugroho Rotorasiko salah ucap dengan kalimat seperti berikut, "Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, syukur Alhamdulilah pada sore ini kami diterima oleh Bapak Presiden Soeharto. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maaf."

Mengapa KNPI masih bermental Orde Baru? Kita ingat semasa Orde Baru, organisasi yang didirikan oleh aktivis Kelompok Cipayung ini awalnya mempunyai tujuan yang baik. namun dalam perjalanan waktu, ia menjelma menjadi bagian dari penyambung lidah Orde Baru.

Organisasi ini dijadikan sebagai organisasi wadah tunggal bagi organisasi mahasiswa, pemuda, dan pelajar yang ada. Orde Baru beranggapan KNPI-lah sebagai wakil resmi suara pemuda, mahasiswa, dan pelajar, bukan organisasi yang lain. Konsekwensi Orde Baru dengan menjadikan KNPI sebagai wadah tunggal, pengurusnya diberi fasilitas finansial dan jabatan.

Akibat dari kebijakan Orde Baru yang menjadikan KNPI sebagai wadah tunggal organisasi mahasiswa, pemuda, dan pelajar, maka organisasi yang diharapkan bisa memperjuangkan aspirasi pemuda, eh malah menikmati kekuasaan yang ada. Di tengah berbagai geliat para mahasiswa dan pemuda, KNPI terkesan diam, tak bersikap, bahkan cenderung membenarkan apa yang dilakukan oleh Orde Baru.

Fasilitas yang diberikan Orde Baru kepada pengurus dan janji menjadi anggota DPR dari salah satu partai politik, membuat pengurus selanjutnya menjual KNPI kepada kekuasaan, akibatnya KNPI terkooptasi oleh kekuasaan. Selama Orde Baru kita tidak pernah melihat, mendengar, dan merasakan perjuangan KNPI dalam membentuk masyarakat yang demokratis.

Ketika pemerintah menerapkan kebijakan NKK/BKK di perguruan tinggi, yang memprotes kebijakan itu adalah organisasi intra dan ekstra kampus, sementara KNPI sendiri tidak mengambil sikap. Pada masa Orde Baru, KNPI lebih asyik dengan dirinya sendiri daripada berbaur dan menjadi gerakan demokrasi di Indonesia. Hal demikian membuat KNPI sering dicibirkan oleh aktivis-aktivis mahasiswa.

Selepas era reformasi dan kekuasaan Orde Baru tumbang, KNPI mulai menempatkan pada posisi yang selama ini tidak pernah dilakukan, yakni ikut memberi pernyataan sikap bila ada hal-hal yang tak sesuai dengan aspirasi rakyat. Ini dilakukan bukan karena semangat reformis, namun tidak ada cantolan kekuasaan sehingga membuat KNPI merasa bebas bersikap. Bila Orde Baru tidak tumbang pastinya KNPI akan tetap bersama dengan rezim itu.

Dalam perjalanan era reformasi, KNPI bisa dikatakan mulai membuka diri sehingga banyak unsur-unsur organisasi ekstra kampus dan kepemudaan yang kritis masuk menjadi pengurus. Hal demikian tidak akan kita temui di masa Orde Baru. Dalam masa Orde Baru yang bisa menjadi pengurus KNPI adalah pengurus dari organisasi yang berafiliasi dengan (Partai) Golkar dan organisasi yang mempunyai hubungan dengan ABRI (TNI dan Polisi).

Namun sekarang KNPI sepertinya kembali ke sifat-sifat dasarnya yakni ingin menjadi bagian dari kekuasaan. Buktinya seperti yang dilakukan oleh KNPI periode sekarang yang memberi SBY gelar 'Bapak Demokrasi'. Alasan yang dikemukakan di atas sebuah alasan yang mengada-ada.

Tujuan dari pemberian gelar ini motifnya agar bagaimana KNPI bisa mendekat kepada kekuasaan. Kalau sebatas audensi atau silaturahmi dengan Presiden itu dilakukan oleh semua organisasi masyarakat, namun kalau sudah memberi gelar, apalagi gelarnya sangat tinggi, Bapak Demokrasi, itu sudah kelewatan.

Sebagai organisasi yang menyandang nama Pemuda Indonesia sepertinya perilaku KNPI dari waktu ke waktu semakin tidak dewasa. Bila dalam masa Orde Baru menjadi organisasi yang 'Yes Man' kepada kekuasaan, maka dalam era sekarang KNPI selalu dililit dengan konflik internal. Konflik internal ini tidak membuat masyarakat rugi, sebab KNPI tidak berakar dan tidak berpucuk. Ia adalah organisasi yang tidak jelas milik siapa, milik pemerintah bukan, milik partai politik bukan, milik ummat juga tidak, bila menganggap sebagai wadah tunggal organisasi pemuda pasti akan ditolak anggapan ini.

Lain dengan organisasi yang berafiliasi pada salah satu kekuasaan atau organisasi yang menggunakan nama agama. Keberadaan organisasi yang berafiliasi pada salah satu kekuatan partai politik atau agama, pasti ada pihak-pihak yang peduli. Bila ada organisasi sayap partai politik kisruh maka pengurus partai akan turun tangan. Demikian pula bila ada organisasi yang menggunakan nama agama bila organisasi ini kekurangan dana maka ummat akan menyumbang.

Posisi yang tidak jelas siapa dan di mana KNPI inilah yang mungkin digunakan oleh pengurusnya untuk mencari cantolan. Dirasa cantolan yang paling menguntungkan adalah kekuasaan. Bila sudah bisa nyantol dalam kekuasaan maka dalam segi finansial tidak kekurangan, dan secara kedudukan akan mendapat bagian.

*) Ardi Winangun adalah mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tinggal di Matraman, Jakarta.

(nwk/nwk)