Abadikan Contoh-contoh yang Baik!

Jakarta - Sebagai negara bangsa yang tumbuh dari banyak suku/daerah, Indonesia dibekali dengan berbagai budaya daerah yang beragam. Namun ada satu hal yang sama, yakni hampir semua daerah pernah mengalami sistem feodalisme, karena itu pergantian pemerintahan sampai sekarang ada yang bersifat nepotisme.

Meskipun sistem demokrasi sudah dikenal luas, namun budaya feodalisme itu masih tetap belum banyak berubah. Baik di kalangan pejabat maupun di kalangan para pendukung-pendukungnya. Mereka masih melihat jabatan pemerintahan sebagai sebuah warisan. Berlanjut dari keturunan yang sama atau dari lingkungan keluarga dan partai penguasa yang sama. Peralihan jabatan dari satu kelompok ke kelompok atau partai lain adalah sebuah kekalahan. Sesuatu yang memalukan. Karena itu dipandang sebagai tantangan yang harus dilawan dengan segala pengorbanan. Sekaligus menjadi dendam yang diwariskan.

Sekali ini pilkada DKI membawa sebuah perubahan. Fauzi Bowo membawa angin baru dengan keterbukaannya terhadap Jokowi. Sikap Fauzi Bowo ini diapresiasi banyak pihak. Mendapat acungan jempol dari kalangan pemuda dan pemerhati masalah-masalah sosial yang objektif. Akibatnya, Fauzi Bowo yang semula dicela karena berbagai alasan, sekarang berbalik mendapat pujian. Ini pertanda baik dalam proses pematangan politik bangsa. Dengan cara demikian, pemilukada DKI ini tidak hanya dimenangkan rakyat DKI dan Jokowi, tetapi juga oleh pihak yang kalah, Fauzi Bowo dan pendukung-pendukungnya. Sebagai bangsa yang sedang tumbuh, yang selama ini sudah banyak tercemar dengan contoh-contoh yang tidak pantas diteladani, contoh-contoh baik seperti ini perlu ditampilkan dan diabadikan.
 
Dalam teori analisis kebijakan publik dikenal istilah kepastian kebijakan (policy certainty). Ini dianggap sebagai keperluan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maksudnya, pertama, agar setiap kebijakan yang dibuat pejabat terdahulu terjamin dilaksanakan oleh pejabat baru sampai tuntas. Pejabat baru tinggal berpikir ke epan dengan konsep dan kebijakan baru untuk mengatasi masalah baru. Dengan demikian, proses pembangunan bangsa dapat berlanjut, tidak terjadi 'gali lubang, tutup lubang'. Berpusing-pusing di tempat yang sama. Kedua, untuk mencegah kebiasan ganti pejabat, ganti kebijakan.

Banyak pejabat ingin dipandang sebagai orang hebat yang mempunyai kebijakan. Karena itu, banyak orang memaksa diri membuat kebijakan baru sekadar untuk mengganti kebijakan lama, meskipun kebijakan itu tidak jelas tujuannya atau bahkan tidak berbeda dengan kebijakan sebelumnya.
 
Kepastian kebijakan (policy certainty) tersebut dapat terjadi kalau terdapat kesamaan pandangan antara pejabat lama dengan pejabat baru yang menggantikannya. Biasanya mereka berasal dari satu partai ataupun berasal dari partai lain, tetapi mempunyai latar belakang yang sama.

Namun demikian, ada hal-hal yang perlu dicermati. Pengalaman di banyak tempat menunjukkan kepastian kebijakan ini sering disalahgunakan. Kepastian kebijakan itu sering dijadikan alasan sebagai upaya untuk memelihara atau menyembunyikan hal-hal (penyelewengan) yang perlu disembunyikan.

Jika 'hal-hal' tersebut bersifat individual, maka itu sekadar untuk disembunyikan atau untuk ditutup. Tetapi jika 'hal-hal' itu merupakan kepentingan golongan, maka 'hal' tersebut untuk diteruskan. Di sinilah biasa terjadi 'korupsi berkelompok dan berkelanjutan'. Dari satu era ke era berikut dan seterusnya. Menjadi pangkal munculnya mafia. Agaknya KPK dan para pendukungnya harus selalu waspada!

*) Said Zainal Abidin adalah ahli manajemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

(/)