Memimpin Dunia, Membangun Negeri
Bagikan opini, gagasan, atau sudut pandang Anda mengenai isu-isu terkini
Kirim Tulisan

Kolom

Memimpin Dunia, Membangun Negeri

Jumat, 28 Sep 2012 13:43 WIB
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Memimpin Dunia, Membangun Negeri
Jakarta - Indonesia memang bukan nirwana atau 'winter garden.' Banyak masalah yang harus diselesaikan. Namun meneropong Indonesia dari luar, akan terlihat penuh warna; hijau, putih, merah, kuning dan biru, tetapi semua dalam kesatuan, jadi indah dan menarik seperti pelangi. Sedangkan melihat dari dalam sering seperti pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Sudah saatnya objektivitas lebih dikedepankan.

Peneropongan ini melintasi 'Indonesian Lounge dengan Patung Dewi Sri pemberian Bapak Bangsa' yang terletak bersebelahan dengan Hall Utama Markas Besar PBB New York. Saat ini, hari ini, Indonesia sudah sangat layak menjadi pemain utama bahkan Captain dari percaturan politik 'bola dunia' dan bukan lagi penonton.

Layak Ditunjuk

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tepukan tangan meriah terdengar di Hall Utama Markas Besar PBB penghujung Juli lalu. Ban Ki-Moon baru saja mengumumkan nama nama Pimpinan dan Anggota sebuah Panel Tingkat Tinggi yang akan memberikan rekomendasi mengenai arah pembangunan global paska 2015. Yang membanggakan, (dan pasti patung Dewi Sri di Lounge Indonesia ikut bangga) bahwa panel ini akan dipimpin oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama dua orang terkemuka lainnya yakni : Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan PM. Inggris David Cameron.

Sekjen PBB menyerahkan kepercayaan kepada panel yang ini untuk membuat rekomendasi-rekomendasi (agenda) praktis untuk penanganan masalah kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan pasca 2015. Ban Ki-Moon bahkan menekankan bahwa hasil kerja panel ini harus praktis, bukan mengukir langit apalagi utopis. Mengingat perang melawan kemiskinan merupakan prioritas nomor wahid masyarakat dunia saat ini seperti termuat dalam Proyek Pembangunan Millennium (MDGs), maka laporannya sudah harus cepat sampai di meja Sekjen PBB dengan deadline pertengahan tahun depan.

Tak pelak, akhir September ini Presiden SBY terbang ke markas PBB di New York. Bersama dua rekannya dibantu oleh Tim Kemlu dan instansi terkait lainnya sibuk memimpin sidang, memberikan arahan serta memeriksa perkembangan sidang pertama Panel Tingkat Tinggi Pembangunan Global. Pekerjaan besar ini ditunaikan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Pembukan UUD 45 yakni β€œikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Penunjukan Presiden Indonesia sebagai salah satu ketua panel bukanlah sebuah kebetulan atau seperti layaknya hasil kocok arisan. Aneka posisi penting di PBB selalu menjadi incaran semua pimpinan negara anggota. Dalam dunia diplomasi internasional, khususnya PBB, posisi ketua cukup sentral karena akan ikut mewarnai tatanan dunia di masa datang. Selain kapasitas dan kecakapan yang menjadi sorotan, maka kredibilitas negara dan keterwakilan wilayah merupakan hal yang sangat penting.

Diam-diam, ternyata Indonesia dan Presiden SBY memang sudah menjadi bagian dari pimpinan elit dunia yang selalu dilibatkan dalam penyelesaian berbagai masalah internasional. Konsistensi dalam mengambil sikap, kecakapan dalam menyampaikan pandangan serta gagasan yang terbilang 'fresh' dan luas tidak jarang menjadi rujukan banyak negara. Dengan hati bersih dan kasat mata, hal ini terlihat tidak saja di forum PBB tetapi juga di APEC, G-20 maupun ASEAN. Hanya memang, sesuai kodratnya maka hasil diplomasi tidak selalu 'instan'.

Selain itu, menurut data yang dirilis Biro Riset LMFEUI (lebih afdol pakai sumber institusi intelek domestik), Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang cukup tangguh di bidang ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir berada pada pertumbuhan kisaran lima hingga enam persen per tahun, kecuali mengalami penurunan pada 2009, saat terkena imbas oleh krisis finansial. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menggambarkan kecenderungan yang stabil dalam peningkatan belanja masyarakat. Keadaan ini mengindikasikan pasar yang kondusif.

Dua tahun terakhir misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertengger diatas 6 persen. Bandingkan dengan ekonomi hampir semua negara maju, apalagi zona Euro yang terus sempoyongan untuk menggapai petumbuhan positif. Bahkan di puncak krisis global tahun 2009, Burung Garuda Indonesia masih tetap gagah mematuk pertumbuhan 4,5 persen.

Yang juga dihargai dunia adalah besarnya produk domestik bruto yang kelihatannya terus melejit. Tahun 2011 di atas Rp 7 triliun, sebuah capaian yang mungkin sulit dibayangkan sebelumnya, sebab pada tahun 2004 sedikit di atas Rp 2 triliun, sedangkan pada awal diluncurkannya MDGs tahun 2000 hanya sebesar Rp 1,282 triliun. Sementara itu pendapatan per-kapita awal millennium lalu baru 700-an dolar AS dan sekarang sudah hampir menyentuh angka 5.000 dolar AS.

Suatu β€œlompatan katak” yang luar biasa dalam kurun waktu 11 tahun. Suatu karya besar seluruh elemen bangsa khususnya kolaborasi antara keteguhan dan kesungguhan rakyat untuk menjadi lebih baik serta kebijakan yang tepat untuk memfasilitasi keiinginan rakyat tersebut. Karena itu sah-sah saja Indonesia dengan 240 juta penduduk saat ini menjadi Ekonomi terbesar ke 15 di dunia.

Hal lainnya yang dianggap capaian besar Indonesia oleh dunia internasional adalah soal proses demokratisasi. Meskipun di mata beberapa kalangan masih ada kekurangannya, namun dibanding banyak bangsa di atas dunia yang mengalami hal yang sama, maka demokrasi Indonesia terlihat semakin dewasa, matang dan tangguh.

Contoh terkini, rakyat Jakarta telah membuktikannya. Satu proses implementasi salah satu pilar utama demokrasi yakni memilih pemimpin secara langsung yang telah berlangsung dengan adil, aman dan baik baik saja. Inilah salah satu pijakan dan fondasi kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi dambaan umat manusia.

Tanpa disadari, Indonesia semakin kinclong di dunia internasional. Hal ini tidak didapat secara gratis, tetapi Indonesia meraihnya. Berbagai masalah yang ada di dalam negeri dan seringkali dianggap kendala kemajuan, ternyata juga terjadi di belahan dunia lain. Kesan atau juga penilaian internasional terhadap suatu negara rupanya sangat dinamis dan sangat tergantung pada β€œhembusan angin” yang sedang bertiup. Demokrasi, penghormatan terhadap hak hak azasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, perjuangan untuk mengurangi rakyat miskin, liberalisasi dan bahkan isu lingkungan hidup kadang mewabah begitu kencang, namun ketika kepentingan negara maju terganggu maka arah angin pun bisa saja segera berubah.

Indonesia, dalam kurun waktu 63 tahun lebih sedikit cukup memiliki pengalaman dalam melihat dan mengantisipasi berbagai perubahan pusaran angin internasional tersebut, khususnya 14 tahun terakhir. Dampak krisis multidimensi 1998/1999, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Melalui diplomasi yang pas plus didukung oleh kondisi dalam negeri yang semakin mantap, maka setapak demi setapak Burung Garuda Indonesia kembali mengepakkan sayapnya di dunia internasional. Saat ini, Indonesia bukan hanya pemain kandang dan regional (ASEAN), tetapi sudah masuk menjadi anggota kelompok bergengsi seperti APEC dan negara ekonomi maju, G-20.

Itulah mengapa, Indonesia sudah waktunya memegang tampuk kepercayaan untuk ikut mengendalikan dan merancang perkembangan internasional, khususnya yang terkait dengan pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan (MDGs). Dalam kacamata Internasional, Indonesia dinilai mampu mengatasi masalah dan gejolak sosial dan mentransformasikan aneka perkembangan dan tantangan menjadi sebuah peluang. Di masa kini, Indonesia memiliki kepala yang tegak untuk mengambil kembali kepemimpinan bukan hanya di ASEAN, namun di berbagai fora multilateral yang berdampak global.

Membangun Negeri

Di sisi lain, pengakuan dunia internasional dan kepemimpinan Indonesia bagi banyak bangsa seharusnya tidak berhenti sebagai sebuah kebanggan an sich. Mentereng di mata publik dunia dan sering menjadi buah bibir di media internasional pastilah β€œsesuatu banget”. Namun kebanggaan seperti itu tidak memiliki arti apa pun dalam pandangan diplomasi, manakala tidak mengabdi pada kepentingan nasional, yakni kepentingan rakyat.

Sangat disadari oleh negara-negara maju bahwa tampuk kepemimpinan dalam aneka organisasi internasional dan regional pada galibnya merupakan sebuah upaya untuk mendikte pihak lain untuk kepentingan negaranya. Kesadaran mereka untuk menghelat aneka kegiatan pasti bermuatan kepentingan, setidaknya di bidang ekonomi. Kalkulasi yang sangat njelimet terus dilakukan sehingga selain membangun PR yang positif juga ikut menggendutkan pundi-pundi negara. Soal kebanggaan menjadi pemimpin atau penyelenggara telah diturunkan menjadi nomor yang kesekian.

Nah kini Indonesia sebagai negara yang dianggap jempolan dan terlibat dalam merancang 'arsitektur dunia yang baru', maka semua unsur bangsa harus mulai berpikir lebih praktis dan pragmatis. Tidak boleh lagi hanya mengejar kebanggaan dan merasa jumawa. Namun mencoba mentransformasikan kepercayaan internasional tersebut untuk kemaslahatan dunia dan kemakmuran rakyat Indonesia dengan cara yang baik dan elegan. Agenda agenda nasional khususnya yang terkait dengan keberlanjutan hajat hidup rakyak banyak harus pula terefleksikan dalam arsitektur baru yang dikerjakan. Aliansi strategis global yang bernafaskan kerjasama harus membawa manfaat dan diabdikan untuk kepentingan rakyat. Inilah misi yang saat ini diperjuangkan Indonesia di Hall Utama PBB.

Memang hal ini kelihatan naif kalau menggunakan ukuran dan kacamata etika apalagi agama, namun hal tersebut merupakan kebiasaan umum (common practice) yang telah ada sejak timbulnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi dalam bahasa anak Maluku, hal ini biasa saja karena memang sudah terjadi sejak zaman kuda gigit besi. Dengan demikian, perlindungan terhadap kepentingan nasional dan memperjuangkannya melalui diplomasi adalah sebuah kewajaran dan dapat dimengerti oleh semua bangsa. Bedanya, Indonesia melakukannya secara 'cantik' sesuai dengan amanat yang diberikan yakni berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dus, dengan kepemimpinan Indonesia di PBB, di APEC tahun 2013, di ASEAN 2011 dan dan kelak di G-20 sudah semestinya akan menjadi pematik kemakmuran rakyat Indonesia. Kita layak berharap terjadi sebuah turunan keuntungan dari keikutsertaan kita dalam dunia persilatan regional dan global di berbagai bidang. Kita semua juga sangat layak berharap di tahun 2017 tingkat pengangguran nasional bisa ditekan menjadi sekitar 3 persen dan pendapatan perkapita meningkat menjadi kisaran 10 ribu dolar AS. Karena itu kerja keras ada di hadapan mata, dan sangat layak untuk dipahami dan dilakoni oleh seluruh elemen bangsa.

Bila itu semua tercapai, dan harus dicapai, maka masyarakat Indonesia dari semua kalangan akhirnya dapat memahami dengan mudah arti sebuah diplomasi. Yakni serangkaian aktivitas dengan luar negeri yang memberi makna riil di dalam negeri. Berdampak positif bagi kemakmuran segenap rakyat. Bukan sekedar kongko-kongko mengukir langit.

Pintu telah dibuka, Indonesia bukan lagi penonton, dia sudah jadi pemain utama bahkan dipilih menjadi Captain. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh seluruh warga bangsa agar Indonesia menjadi lebih baik. Kepala Burung Garuda sudah kembali tegak, rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar yakni Bangsa Indonesia yang Satu dalam bingkai 'Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI' telah pulih kembali. Silakan mengocek bola, buatlah satu, dua, tiga dan seterusnya…… 'gol emas'.

*) Djauhari Oratmangun, alumnus FE UGM dan Dubes RI untuk Rusia dan Belarusia (pandangan pribadi)

(asy/asy)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads