Indonesia Tak akan Mampu Menekan Myanmar

Jakarta - Kekerasan Junta Militer Myanmar kepada etnis Rohingya memunculkan solidaritas umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia mengharap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berperan aktif dalam ikut menyelesaikan masalah ini dan tak sekadar menjadi penonton. Umat Islam mendorong pemerintah agar ikut menyelesaikan kekerasan etnis Rohingnya sebab Indonesia dirasa sebagai negara yang dituakan dan disegani oleh anggota ASEAN.
 
Solidaritas Ummat Islam ini muncul setelah Badan HAM PBB (UNHCR) melaporkan 78 etnis Rohingnya tewas semenjak kerusuhan yang terjadi pada Mei 2012 di Provinsi Rakhine, Myanmar. Semenjak peristiwa itu dilaporkan ada 1.200 orang hilang dan 80.000 orang mengungsi.

Menjadi pertanyaan, mampukan Indonesia menekan Myanmar? Sepertinya Indonesia akan menemukan kesulitan membantu etnis Rohingya dari tekanan dan intimidasi dari Junta Militer Myanmar. Kesulitan Indonesia ini disebabkan, adanya kesepakatan di antara anggota ASEAN bahwa 'diharamkan' mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Kesepakatan inilah yang membuat apa yang diharapkan masyarakat dunia terhadap ASEAN sering susah tercapai, termasuk dalam masalah pembebasan tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi.

Dalam masalah demokratisasi di Myanmar, ketika pemerintah Junta Militer menahan Aung San Suu Kyi, ASEAN pun tak bisa berbuat banyak. Bahkan saat KTT ASEAN XIII, 2007, di Singapura, pemimpin ASEAN tak sepakat untuk menekan Junta Militer Myanmar. Dalam pertemuan itu, PM Myanmar Thein Sein menyebut isu domestik Myanmar adalah urusan dalam negeri Myanmar sehingga negara lain tidak berhak mencampuri urusan itu. Ungkapan Thein Sein ini didukung oleh PM Singapura Lee Hsien Loong.

Hsien Loong menyebut para pemimpin ASEAN berusaha keras mencegah isu Myanmar masuk dalam bahasan sebab bisa merusak upaya untuk memperkuat integrasi dan membangun komunitas ASEAN. Lee Hsien mengatakan, kita tekankan agar ASEAN fokus pada piagam bersejarah dan rencana integrasi ekonomi. Akibat kesepakatan para pemimpin-pemimpin ASEAN itu maka utusan PBB Ibrahim Gambari ditolak kehadirannya ketika hendak memberi laporan tentang masa depan Myanmar dalam pertemuan puncak itu.

Dengan gambaran di atas maka ketika Indonesia menekan Myanmar, dalam masalah etnis Rohingya, maka ia akan terbentur dengan sikap para pemimpin ASEAN lainnya bahwa masalah itu adalah masalah dalam negeri Myanmar. Bila Indonesia tetap ngotot menekan masalah Myanmar dalam masalah etnis Rohingya maka Indonesia bisa disebut sebagai perusak komunitas ASEAN.

Bukti dari keengganan anggota ASEAN terhadap campur tangan anggota ASEAN lainnya terlihat saat Thailand menolak usaha Indonesia sebagai penengah konflik perbatasan dan perebutan sebuah kuil tua antara Thailand dan Kamboja. Thailand menolak campur tangan Indonesia yang hendak mengirimkan pemantau di perbatasan Thailand dan Kamboja. Militer Thailand ingin masalah perbatasan dengan Kamboja diselesaikan secara bilateral tanpa intervensi pihak lain. Sikap Thailand ini akhirnya juga diikuti Kamboja yang juga menolak keterlibatan Indonesia dalam ikut menyelesaikan kedua negara itu.

Meski ASEAN berdiri sudah sejak lama dan mampu menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara, namun secara ekonomi dan hegemoni ASEAN masih rapuh. Banyak anggota ASEAN yang tergantung kepada China, baik secara ekonomi maupun militer. China banyak menanamkan investasinya di negara anggota ASEAN, seperti Myanmar, Kamboja, bahkan Indonesia.

Bukti dari ketergantungan negara anggota ASEAN kepada China adalah tak mampunya Pertemuan ke-45 Menteri Luar Negeri ASEAN, di Phnom Penh, Kamboja, Juli 2012, menghasilkan kesepakatan Kode Tata Berperilaku di Laut China. Pertemuan itu tak mampu menghasilkan kesepakatan sebab di antara anggota ASEAN, Kamboja dan Filipina, yang tak menemukan titik temu.

Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Kamboja, Hor Namhong, menuturkan pertemuan ini bukan untuk membahas sengketa yang terjadi di Laut China Selatan. Lebih tegas, Hor mengatakan masalah sengketa di Laut China Selatan tidak perlu dibahas. Semenara Filipina bersikeras masalah di Laut China Selatan bisa diselesaikan oleh ASEAN. Filipina butuh ASEAN karena dirasa komunitas ini memiliki kekuatan. Filipina menuduh Kamboja mendapat tekanan dari China sehingga menolak membawa masalah laut China Selatan menjadi urusan ASEAN.

Dalam pertemuan ini menunjukan Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang senior dan disegani ternyata tak mampu memberikan solusi atas apa yang terjadi di Laut China Selatan. Masalah di Laut China Selatan adalah klaim atas Kepulauan Spratly dan Pacel antara China di satu sisi, dengan Taiwan, Brunai, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, di sisi yang lain. Lemahnya alutsista yang dimiliki Indonesia dan tak berurusan langsung dengan masalah di Laut China Selatan bisa jadi membuat Indonesia tak terlalu serius mengurusi masalah itu. Indonesia bisa saja berdalih dan berlindung itu urusan masing-masing anggota ASEAN yang bertikai memperebutkan Kepulauan Spratly dan Pacel.

Untuk menekan Myanmar yang paling tepat adalah meminta tolong kepada China. China selama ini telah menjadi pelindung bagi Junta Militer ketika negara itu diembargo oleh Uni Eropa, PBB, dan Amerika Serikat, ketika Junta Militer menahan Aung San Suu Kyi. Meski diembargo namun Myanmar tetap eksis dalam ekonomi dan berhubungan dengan negara anggota ASEAN karena di-back up secara penuh oleh China. Myanmar dalam pertemuan ke-45 Menteri Luar Negeri ASEAN tak banyak cakap karena Myanmar juga seperti Kamboja, mendapat tekanan dari China.

Tak mampunya ASEAN mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggotanya inilah yang membuat Aung San Suu Kyi tak terlalu respek dengan ASEAN. Buktinya selepas dari tahanan rumah yang menderanya selama 20 tahun, Aung San Suu Kyi lawatan pertamanya adalah ke Eropa. Lawatan ke Eropa itu sebagai wujud terima kasihnya atas bantuan Uni Eropa, PBB, dan Amerika Serikat yang telah mampu menekan China dan Junta Militer untuk membebaskan dirinya.

Bila ASEAN mampu menekan Myanmar mungkin lawatan pertama Aung San Suu Kyi adalah ke Indonesia, namun ia berpikir bahwa Indonesia negara besar dan disegani di ASEAN namun tak mampu menekan Junta Militer, sehingga Aung San Suu Kyi tidak memandang penting Indonesia.

*) Ardi Winangun adalah pengamat politik internasional.

(vit/vit)