Penanganan Krisis di Kantor Pajak: Selamatkan Diri Masing-masing

Jakarta - Kantor pemerintah manakah yang paling terkenal saat ini? Tentu saja kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Siapakah pegawai DJP yang paling terkenal? Fuad Rahmany, sang Direktur Jenderal (Dirjen). Oh, bukan. Yang paling tersohor ialah Gayus Tambunan. Menyusul di belakangnya Bahasyim Assifie, Dhana Widyatmika dan Tommy Hindratno. 'Bintang' DJP lain yang lumayan kondang ialah Bambang Heru Ismiarso, Herly Isdiharsono, Firman, Salman Maghfiroh.

Kini muncul lagi 'bintang' baru dari DJP: Anggrah Suryo. Ia adalah Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor, yang Jumat (13/7) silam ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tatkala menerima uang suap.

Lantaran serentetan penangkapan terhadap pegawai DJP itu, hancur-leburlah sudah citra DJP sebagai pelayan masyarakat (civil servant). Motto DJP 'Pajak Menyatukan Hati, Membangun Negeri', terdengar seperti bualan belaka. Media massa ramai-ramai membahas kembali istilah 'mafia pajak'; seperti dulu membahas 'mafia hukum' dan 'makelar kasus'.

Dengan ditangkap dan dipenjarakannya belasan pegawai DJP, apakah itu berarti seluruh pegawai DJP yang berjumlah sekitar 32.000 orang adalah orang jahat atau orang yang tidak 'beres' atau terkait 'mafia pajak'? Sudah pasti tidak. Kita harus meyakini bahwa masih cukup banyak pegawai DJP yang benar dan lurus. Masih cukup banyak pegawai DJP yang tidak melanggar etika kepegawaian dan tidak melanggar hukum pidana maupun perdata.

Kalau pegawai DJP lebih banyak yang tidak 'beres' ketimbang yang 'beres', tentu penerimaan pajak negara kita loyo. Padahal penerimaan pajak negara kita tetap tergolong tinggi.

Tetapi publik dan pegawai DJP sendiri mengeluhkan sikap pimpinannya yang tidak tangkas dan lamban menangani krisis itu. Tatkala menanggapi penangkapan Gayus Tambunan, Fuad Rahmany malah 'menyerang balik' publik. Ia mengatakan, "Gayus tertangkap, punya uang Rp 75 miliar, tidak pernah ketahuan siapa yang menyuap. Saya tidak bisa terima itu. Kami mau penyuap harus ditangkap, diadili." (Tempo.co, 20 Juni 2012)

Lho, mestinya pegawai DJP anti suap! Mereka telah disumpah dengan mengucap nama Tuhan di depan Kitab Suci untuk tidak menerima suap. Gaji mereka lebih tinggi dari pegawai negeri sipil lainnya.

Fuad juga menyatakan pegawai pajak tak mencuri uang pajak. Bentuk penyimpangan yang dilakukan pegawai pajak adalah menerima suap atau gratifikasi.

Lho, si pemberi suap dan gratifikasi itu tentu mendapat imbalan: jumlah setoran pajaknya dikorting. Artinya, terjadi pencurian secara tidak langsung.

Sebenarnya cukup banyak pihak yang prihatin dengan krisis yang melanda DJP dan mengulurkan tangan untuk membantu. Mereka menawarkan bantuan sesuai dengan keahliannya masing-masing; ada artis, pejabat tinggi di pemerintah, anggota DPR, ahli hukum, dan ahli public relations.

Tetapi uluran tangan itu tak bersambut. Seorang mantan direktur di DJP mengatakan kepada penulis, "Susah... Pimpinan tidak jelas sikapnya. Teman-teman yang lain juga 'SDM' alias selamatkan diri masing-masing.”

Jika sikap petinggi DJP terus-menerus 'SDM', sulit diharapkan krisis itu segera teratasi. Padahal, penyelenggaraan negara juga tergantung pada kinerja DJP, karena kantor pemerintah inilah yang paling banyak mengumpulkan dana masyarakat demi penyelenggaraan negara.

*) Edi Sudarjat adalah peneliti di IndopacificEdelman.


(vit/vit)