Dilihat sepintas memang benar hampir semua lembaga survei opini publik meleset memprediksikan siapa pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Apa penyebab kesalahan ini, apakah metodologinya keliru atau lembaga survei tidak independen?
Kiranya bukan itu sebabnya. Metodologi lembaga survei tidak keliru. Soalnya lembaga survei hampir seragam mengumumkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Foke-Nara paling tinggi, disusul Jokowi-Ahok di urutan kedua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kalau begitu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lembaga survei diburu nafsu memprediksikan siapa pemenang pilkada, sehingga mengabaikan temuan-temuannya sendiri!
Lembaga survei telah menemukan terdapat sekitar 26 persen pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided vooters) atau pemilih yang akan mengubah-ubah dukungannya (swinging vooters). Tetapi lembaga survei mengabaikan temuan ini dan tidak menyampaikan analisisnya kepada publik bahwa 26 persen pemilih itu bisa mengalirkan suaranya ke berbagai cagub, termasuk ke Jokowi-Ahok, sehingga mengubah peta elektabilitas yang sudah ada.
Ketika pilkada DKI Jakarta digelar, ternyata mayoritas undecided voters atau swinging voters itu mengalirkan suaranya ke Jokowi-Ahok. Jadilah Jokowi-Ahok di urutan pertama, Fauzi-Nara di urutan kedua.
Seandainya lembaga survei tidak diburu nafsu, mereka akan mengungkapkan kemungkinan tersebut di atas. Mereka menjelaskan bahwa cagub yang elektabilitasnya nomor satu, masih bisa tergeser, karena ada 26 persen undecided vooters atau swinging voters yang menyerahkan suaranya ke cagub lain.
Alhasil, tidak ada yang salah dalam teori dan metodologi ilmiah yang digunakan. Yang salah adalah mengabaikan temuan-temuan survei itu sendiri dan alpa menyampaikan analisisnya kepada publik.
*) Edi Sudarjat, peneliti di IndopacificEdelman.
(vit/vit)











































