Partai Golkar dan Proses Pencalonan Presiden

Jakarta - Pemilihan umum presiden tahun 2014 masih dua tahun lagi. Namun semua partai politik sudah mulai menjajaki kader-kadernya yang pantas untuk menduduki jabatan tertinggi itu. Berkaitan dengan ini, sudah menjadi kebiasaan umum dalam hampir semua partai politik di Indonesia selama ini, ketua umum partai mempunyai hak pertama untuk menduduki atau mendapat posisi tertinggi dalam pemerintahan.

Karena itu, pada setiap kongres partai menjelang pemilihan umum atau pada setiap menjelang proses pencalonan atau pergantian pemerintahan terjadi gontok-gontokan dalam partai. Akibatnya, terjadi ketidak stabilan internal dalam partai-partai politik, yang pada gilirannya memberi dampak pada ketidak-stabilan politik nasional.

Berbeda halnya dengan Golkar yang mempunyai sejarah panjang dan memiliki banyak kader yang cukup matang. Meskipun proses pencalonan presiden juga harus melalui persaingan internal yang serius, tapi dapat diperkirakan persaingan itu kecil kemungkinan akan menimbulkan perpecahan internal yang berdampak pada ketidakstabilan eksternal.

Bagi Golkar, pemilihan umum presiden kali ini merupakan momen penting yang harus diperhitungkan sungguh-sungguh. Sesudah Presiden Habibie sebagai pembina dan tokoh Golkar, tidak ada lagi presiden yang berasal dari partai ini. Sementara Jusuf Kalla dalam periode yang baru lewat hanya menduduki jabatan wakil presiden mendampingi SBY dari Partai Demokrat yang kecil dan baru, yang kemudian menjadi partai raksasa yang berkuasa.

Dua tahun menjelang pemilihan umum presiden, ketika semua partai mulai mencari calon yang dianggap paling layak untuk diajukan, dalam Golkar muncul beberapa nama. Ical atau Aburizal Bakrie sesuai dengan posisinya sebagai ketua umum telah dipersiapkan atau mempersiapkan diri lebih awal. Asumsi yang dipakai para pendukungnya adalah kebiasaan yang terjadi dalam partai lain seperti disebutkan di atas.

Di pihak lain, ada pertimbangan terhadap kriteria elektabilitas dan kapabilitas calon yang akan diajukan. Karena pencalonan Ical dilakukan Golkar lebih awal dari partai-partai lain, berbagai tantangan muncul dalam masyarakat, antara lain terkait dengan isu Lapindo dan Gayus Gate.

Bersamaan dengan itu, muncul nama-nama alternatif yang cukup kuat dari kalangan internal partai. Antara lain adalah Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung. Keduanya dikenal sebagai tokoh nasional yang mempunya pengalaman politik yang sangat menonjol. Di belakang itu berdiri secara mantap Agung Laksono dan Fadel Muhammad. Kelima nama-nama tersebut merupakan tiang-tiang pancang politik Golkar selama masa reformasi. Beberapa nama lain seperti Surya Paloh dan Sarwono Kusumaatmadja sudah lebih dahulu mengambil jalan lain diluar jalur Golkar. Persoalannya sekarang, bagaimana Golkar menyeleksi calon presiden dari beberapa alternatif tokoh-tokoh itu?

Sebagai partai yang mempunyai sejarah panjang, memiliki kader yang tersebar luas di seluruh tanah air dengan ketangguhan yang telah teruji, persaingan dalam pencalonan untuk sebuah jabatan, selayaknya tidak boleh sampai menjadi momen yang dapat memecahkan keutuhan dan merendahkan martabat partai. Hal ini perlu disadari oleh seluruh jajaran pengurus dan kader partai tersebut jika ingin mempertahankan Golkar tetap sebagai partai besar, yang karena itu telah menjadi salah satu aset politik nasional yang penting.

Pengambilan keputusan melalui rapat kerja nasional dalam waktu hanya satu-dua hari untuk 'penentuan' calon presiden, tampaknya tidak akan mampu menuntaskan persoalan secara mudah. Masalahnya terletak pada luasnya pengaruh dari masing-masing tokoh tersebut di berbagai wilayah tanah air. Karena itu, tampaknya konvensi nasional partai merupakan cara alternatif yang telah teruji dan lebih dapat diandalkan.

Sistem itu memberi kesempatan yang sama luas bagi semua tokoh untuk maju dengan persiapan dan penampilan yang lebih bermakna untuk dinilai oleh semua peserta konvensi, dibandingkan dengan hanya sekedar rapat kerja atau apapun namanya, yang prosesnya lebih dipandang sebagai urusan Pengurus Partai. Sistem tersebut juga membuka kemungkinan munculnya tokoh-tokoh baru yang selama ini mungkin belum pernah diperhitungkan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari sebuah konvens seperti itu antara lain adalah bahwa penyelenggaraan konvensi harus menjadi urusan nasional partai, bukan urusan sesuatu kelompok. Meskipun pengaruh ketua umum yang berkuasa tidak mungkin untuk dihindarkan sama sekali. Harus ada konsensus atau kesepakatan dari semua pihak untuk menerima setiap keputusan dari konvensi itu sebagai keputusan bersama dalam partai.

Konsekuensi lain dari konsensus itu adalah kesediaan untuk menyumbang dari setiap calon dan para kader partai pada saat pendaftaran sebagai biaya bersama untuk kampanye. Jika sistem ini dapat dilakukan Partai Golkar dan diikuti juga oleh partai-partai lain, pencalonan presiden yang akan datang benar-benar dapat menjadi arena penyaringan pemimpin nasional secara demokratis, dapat dipertanggungjawabkan bagi kepentingan pembangunan bangsa di masa depan. Insya Allah.

*) Said Zainal Abidin adalah ahli manajemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

(vit/vit)