Koalisi Ambruk

Jakarta - BBM tidak jadi naik. Keputusan itu datang setelah wakil rakyat dalam sidang paripurna sepakat untuk itu. Di tengah sidang penuh tekanan, aksi demo buruh dan mahasiswa, tergambar, betapa sidang itu berubah jadi panggung sandiwara. Sandiwara ambruknya koalisi, sekaligus drama mengelabui rakyat.

Jika tidak ada tekanan dari mahasiswa dan buruh, hampir pasti BBM naik di bulan ini. Itu terlihat dari sikap mayoritas wakil rakyat yang memberi ruang pemerintah untuk melakukan itu, jika dalam enam bulan terakhir terjadi fluktuasi harga lima belas persen minyak dunia.

Sikap moderat ini memberi sinyal, secara rasional BBM memang harusnya naik. Itu dipahami hampir seluruh partai koalisi ‘pro pemerintah’. Namun pemahaman itu terkoreksi ketika massa aksi yang dipelopori mahasiswa turun ke jalan. Aksi unjuk rasa itu bergelombang di tiap daerah, kian masif intensitas dan kuantitasnya.

Tekanan yang diyakini sebagai akumulasi berbagai persoalan itu mengoyak koalisi rapuh partai pendukung pemerintah. PKS kembali mbalelo. Ulah itu diikuti Partai Golkar yang menyebut belum saatnya menaikkan harga BBM. Sedang PAN, PKB dan PPP sementara masih abstain.

Namun ketika sidang paripurna berlangsung, ternyata semua partai koalisi ikut mbalelo. Bahkan ‘partai penurut’ yang biasa sendiko dawuh, PKB, tidak tahan untuk tidak tergiur memanfaatkan situasi untuk mencari simpati rakyat yang menolak kenaikan BBM. Bahasa retoris yang digunakan menyuratkan partai ini mengikuti jejak PKS dan Partai Golkar.
 
Akibat pembelotan itu, maka sidang paripurna kemarin menunjukkan dengan jelas, betapa koalisi untuk sepakat itu kembali tidak sepakat. Kesepakatan itu benar-benar telah ambruk. Partai pendukung tidak lagi patuh untuk mendukung kebijakan yang akan diambil pemerintah. Salahkah sikap itu?

Pembelotan itu tidaklah salah. Kenaikan BBM adalah isu yang sangat sensitif. Di tengah mahasiswa yang bergolak dan kerusuhan terhadap aksi penolakan terjadi di mana-mana, bukan sikap cerdas mengamini kebijakan pemerintah yang tidak populis. Malah jika itu yang diambil, partai bersangkutan akan ikut menjadi sasaran kemarahan rakyat. Apalagi berdasar pengalaman, SBY juga tidak tegas memberi ‘sanksi’ partai yang membelot. Mencopot menteri dari partai yang membelot, misalnya.

Realitas itu menjadikan pembelotan bukan sesuatu yang perlu diseriusi. Dipikir panjang risikonya. Sebab kalaulah risiko itu ada, maka itu hanya menyangkut soal etik. Partai Demokrat dan pemerintah dikadali anggota partai koalisi. Sesuatu yang sebenarnya telah hilang dalam iklim politik transaksional yang memang tidak beretika itu. Adakah dengan demikian pemerintah dan Partai Demokrat rugi dengan pembelotan ini?

Partai Demokrat dan pemerintah memang ‘kalah’ dalam persoalan ini. Tetapi itu harusnya disyukuri. Sebab jika kenaikan BBM diberlakukan dalam situasi chaostis seperti pekan kemarin, maka tak terbayangkan betapa semakin tingginya sikap anti pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.

Itu juga tidak menguntungkan Partai Demokrat. Di beberapa daerah, aksi unjuk rasa juga telah mengarah pada partai ini. Perusakan terhadap atribut partai ini sudah terjadi. Ini sebagai indikator, Partai Demokrat adalah sasaran lain selain fasilitas pemerintahan.

Adakah peristiwa kemarin belum memberi penyadaran Partai Demokrat dan pemerintahan SBY untuk ganti haluan? Akankah cibiran rakyat menyebut sebagai partai pemerintah yang tidak pro rakyat tetap dipertahankan? Jika ya, tunggu saatnya tiba, partai ini tergerus suaranya di pemilu 2014 nanti.

*) Djoko Suud Sukahar adalah pemerhati sosial budaya. Penulis tingga di Jakarta.

(nrl/nrl)