Ini bisa terlihat dari pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 2012, di mana dalam sejarah, pertama kalinya, kepala daerah dari luar Jakarata ikut mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta. Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan 2008-2013, yang diusung oleh Partai Golkar, PPP, dan PDS. Joko Widodo Wali Kota Surakarta 2000-2015 yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ahok, Bupati Belitung Timur 2005-2010, dan juga pernah ikut dalam Pilkada 2007 Provinsi Bangka Belitung, diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra; sebagai calon Gubenur dan Wakil Gubenur Jakarta 2012-2017.
Mereka yang datang dari luar Jakarta bisa ikut dalam pilkada Jakarta 2012, selain karena diusung oleh partai politik pendukung, juga ada anggapan bahwa Jakarta sebagai daerah yang terbuka bagi siapa saja sehingga faktor suku, agama, dan ras, dianggap bukan sebagai sebuah penghalang bagi siapa saja untuk ikut pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka berebut menjadi penguasa Jakarta tentu ada sebabnya. Sebagai wilayah yang menjadi Ibu Kota Indonesia, tentu Jakarta memiliki kelebihan dibanding dengan daerah lainnya. Sebagai muka Indonesia, tentu pembangunan Jakarta akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Sebagai pusat perekonomian, pihak swasta pun ikut secara aktif membangun Jakarta. Sehingga dalam masalah pembangunan, gubernur tidak terlalu pusing dalam masalah pembiayaan. Dalam masalah pembangunan infrastruktur, Jakarta merupakan provinsi yang paling cepat dibanding dengan daerah lainnya. Pembangunan pesat karena Jakarta mempunyai APBD Rp36 triliun, belum ditambah dengan dana-dana lainnya.
Kelebihan-kelebihan di atas itulah yang membuat para politisi dan kepala daerah di luar Jakarta mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta. Maukah mereka menjadi gubernur di daerah yang tertinggal, miskin, dan APBD-nya kecil? Mereka akan mikir 1000 kali. Alex Nordin, Jokowi, atau Ahok, belum tentu mau maju dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur, misalnya. Namun mereka tidak menyadari bahwa mengurus Jakarta itu tidak sesederhana mengurus daerah asal. Jakarta sebagai wilayah di mana semua aktivitas dan orang dari seluruh Indonesia berkumpul tentu lebih rumit mengelolanya daripada wilayah di mana dinamika dan aktivitas jauh dari padat dan sosiologi masyarakat homogen.
Bila ada calon gubernur yang sukses mengelola pedagang kaki lima di daerah asalnya, ia belum tentu sukses mengelola pedagang kaki lima di Jakarta. Ia di daerahnya sukses mengelola pedagang kaki lima bisa jadi karena jumlahnya masih bisa dikendalikan, misalnya di bawah 1.000. Bandingkan bila mengelola pedangan kaki lima di Jakarta dengan acuan data pada Januari 2011. Dari data menyebutkan di Jakarta ada 105.678 pedagang kaki lima. Dengan perincian, Jakarta Pusat, 22.102 pedagang, Jakarta Utara 6.306 pedagang, Jakarta Barat 20.102 pedagang, Jakarta Timur 29.793 pedagang, dan Jakarta Selatan 27.305 pedagang.
Para pedagang yang berasal dari asal yang berbeda-beda itu tentu perilakunya juga tidak sama ketika menyikapi aturan. Ada yang cepat yang mengiyakan, ada yang jual mahal, bahkan ada yang menolak. Tentu sosiologi yang berbeda-beda ini akan membuat semakin banyak energi yang dikeluarkan oleh gubernur bila pendekatan dari hati ke hati yang dikatakan sebagai sukses mendekati pedagang kaki lima. Di sinilah letak susahnya mengatur Jakarta. Demikian pula dalam soal kemacetan, banjir, masalah-masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Meski dikatakan dan diakui Jakarta sebagai daerah yang terbuka, di mana segala macam suku, agama, etnis, dan ras bisa bebas hidup di wilayah ini, namun ketika mereka berkampanye atau mencari dukungan, ternyata calon-calon itu tetap akan mendekati komunitas etnis atau asalnya. Misal, calon gubernur yang diusung PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, pasangan calon gubernur, Didik J Rachbini, yang berasal dari Madura diperkirakan akan didukung jaringan tukang sate asal Madura.
Demikian tim sukses pasangan Jokowi dan Ahok. Dikatakan oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Jokowi dan Ahok akan didukung oleh masyarakat desa yang banyak mengadu nasib ke Jakarta, yang dimaksud di sini pasti aadalah komunitas orang Jawa; serta etnis tionghoa. Demikian pula, Fauzi Bowo, calon icumbent yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN, meki tidak secara jelas menunjukan etnisitasnya, namun pria yang akrab dipanggil Foke itu mengatakan sesuatu yang sifatnya kedaerahan. Dikatakan, dirinya tidak ikhlas Jakarta diacak-acak orang lain. Untuk itu ia mengajak kembali menata Jakarta dengan orang Jakarta.
Bila masing-masing tim sukses mengembangkan masalah etnisitas dalam mencari dukungan, tentu hal ini sangat membahayakan bagi warga Jakarta secara keseluruhan. Meski sudah banyak yang membaur, namun tidak sedikit warga Jakarta tinggal berkelompok sesuai dengan asal usul. Kondisi ini membahayakan bila masing-masing pendukung tidak bisa mengendalikan diri.
Pilkada Jakarta 2012 memang sangat menarik dibanding dengan pilkada sebelumnya atau pilkada daerah lain. Menarik karena berbagai latar belakang asal usul calon bisa berpartisipasi dalam pemilu lokal. Bila pilkada ini sukses, tidak menutup kemungkinan daerah lainnya juga menjadi daerah yang terbuka. Namun jangan sampai keterbukaan ini ditutup sendiri oleh para calon gubernur dengan menonjolkan etnisitasnya dalam mencari dukungan.
*) Ardi Winangun adalah Ketua Forum Alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Kontak penulis: 08159052503. Penulis tinggal di Matraman, Jakarta. Email: ardi_winangun@yahoo.com
(vit/vit)











































