Implikasi Politik Putusan Hakim Terhadap Anwar Ibrahim
Bagikan opini, gagasan, atau sudut pandang Anda mengenai isu-isu terkini
Kirim Tulisan

Kolom

Implikasi Politik Putusan Hakim Terhadap Anwar Ibrahim

Senin, 09 Jan 2012 08:44 WIB
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Implikasi Politik Putusan Hakim Terhadap Anwar Ibrahim
Jakarta - Untuk pertama kali dalam sejarah Malaysia sejak merdeka 1957, Polis Malaysia membolehkan adanya rapat umum (rally) terbuka 901 bagi partai politik oposisi. Rally itu untuk memberi dukungan kepada Anwar Ibrahim yang akan divonis oleh hakim Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur tanggal 9 Januari 2012, atas dugaan melakukan sodomi (liwat).

Keputusan hakim Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur terhadap Anwar Ibrahim mengenai dugaan perbuatan sodomi yang dituduhkan kepadanya, dipastikan akan memberi implikasi sosial dan politik bagi Malaysia. Pertama, kalau hakim memutus bahwa Anwar Ibrahim bersalah melakukan perbuatan sodomi, maka Anwar akan dihukum dan dipenjara. Keputusan itu, bisa memberi implikasi sosial dan politik bagi Malaysia, pertama, Pakatan Rakyat (PR) bisa semakin mendapat dukungan dan simpati dari rakyat Malaysia atas penghukuman terhadap Anwar Ibrahim, karena dianggap sebagai bentuk penzaliman, sehingga Pakatan Rakyat dalam pemilihan umum (pilihan raya) yang kemungkinan dilaksanakan pada 2012, akan memenangkan pemilu. Skenario inilah yang ingin dicapai oleh kelompok oposisi yang dipimpin Anwar Ibrahim.

Jika pemilihan umum (pemilu)/pilihan raya dilaksanakan, sementara Anwar Ibrahim dipenjara, dan tidak bisa menjadi calon anggota parlemen dan bertarung dalam pemilu, pada hal persyaratan untuk dipilih menjadi Perdana Menteri Malaysia, harus anggota parlemen Malaysia. Maka untuk menyiasati hal itu, istri Anwar Ibrahim, Wan Azizah Ismail, akan mencalonkan diri dalam pemilu dan akan mengundurkan diri sebagai anggota parlemen untuk memberi kesempatan kepada suaminya Anwar Ibrahim jika sudah bebas untuk bertanding dalam pemilu sela di Pematang Pauh Penang seperti yang pernah dilakukannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kalau Pakatan Rakyat menang dalam pemilu mendatang, maka bisa saja isterinya Anwar Ibrahim dipilih menjadi Perdana Menteri sementara (Perdana Menteri Interim) atau Nik Abdul Aziz Nik Mat, Menteri Besar Kelantan seperti yang sudah diusulkan beberapa pihak.

Kedua, implikasi putusan hakim yang menvonis Anwar bersalah, Pakatan Rakyat (PR) mengalami kehancuran dan pecah kongsi karena Anwar Ibrahim sebagai pemimpin oposisi masuk penjara, yang selama ini berperan sebagai pemersatu kaum oposisi. Dengan masuknya Anwar ke dalam penjara, maka tidak ada lagi figur pemersatu dikalangan oposisi. Inilah yang mungkin diharapkan oleh Barisan Nasional (BN) yang sedang memimpin pemerintahan.

Selain itu, bisa juga terjadi hal kedua, putusan hakim Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur menyatakan bahwa Anwar Ibrahim tidak bersalah. Dengan keputusan itu, maka kemarahan para pendukung Anwar Ibrahim segera reda dan politisasi terhadap kasus Anwar segera redup dan tidak mewabah ke seluruh rakyat Malaysia.

Pengaruh Arab Spring

Perubahan politik yang terjadi diberbagai belahan dunia terutama di Timur Tengah yang dikenal dengan istilah 'Arab Spring', tentu memberi pengaruh dalam kehidupan demokrasi di Malaysia. Saya menduga pemberian izin untuk rapat umum 901 kepada kaum oposisi yang tergabung dalam Pakatan Rakyat (PR), tidak terlepas dari pengatuh global termasuk 'Arab Spring'.

Malaysia kini (5/1/2012) memberitakan bahwa 100,000 orang dalam gerakan 901 akan datang (show up) memberi dukungan kepada pemimpin oposisi Anwar Ibrahim pada 9 Januari 2012 saat Pengadilan Tinggi (Mahkamah Tinggi) di Kuala Lumpur memutus dugaan sodomi ll Anwar Ibrahim.

Perubahan yang sedang terjadi di Malaysia dengan membuka sedikit demi sedikit kebebasan, harus diberi apresiasi karena pengalaman yang dialami Indonesia pada masa Orde Baru dan di Timur Tengah sebelum 'Arab Spring', yang terlalu mengekang kebebasan, akhirnya melahirkan ledakan amarah masyarakat melalui reformasi atau revolusi.

Malaysia tidak perlu meniru cara Indonesia dan Timur Tengah dalam melakukan perubahan karena terlalu mahal harganya. Masyarakat Malaysia yang mayoritas penduduknya berpendidikan baik (well educated) dan negaranya mengalami kemajuan yang mengagumkan, jika ingin melakukan perubahan dapat memilih jalan damai melalui pemilihan umum (pilihan raya) seperti yang dilakukan Turki, yang berhasil menapaki perubahan melalui jalan damai. Saya mencermati bahwa masyarakat Malaysia terutama dari kalangan muda yang cukup berpendidikan menyadari pentingnya perubahan di Malaysia untuk mengganti suasana, tetapi 'perubahan yang senyap' melalui pemilihan umum (pilihan raya). Itu mereka sudah mulai lalukan pada pemilihan umum tahun 2008.

Akan tetapi, tidak sedikit pula masyarakat Malaysia yang takut kepada perubahan dengan berbagai alasan dan pertimbangan, sehingga tetap mempertahankan pemerintahan sekarang yang dipegang oleh Barisan Nasional (BN) karena telah membuktikan dengan berjaya membawa Malaysia ke arah kemajuan seperti sekarang. Itu tidak salah dan harus dihormati yang tidak mau berubah. Namun harus disadari, di dunia ini tidak ada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri.

Oleh karena itu, BN juga mesti melakukan perubahan internal dalam mengantipasi perubahan dari pengaruh Arab Spring, misalnya semakin banyak merangkul kalangan pemuda yang berpendidikan tinggi untuk berpartisipasi membangun Malaysia melalui BN, dan pada saat yang sama kaum tua mundur dari arena politik untuk memberi kesempatan kepada kaum muda. Selain itu, menyahuti aspirasi masyarakat Malaysia yang menginginkan dibukanya koridor demokrasi dan kebebasan untuk semua.

Ketegangan Politik akan Meningkat

Sebagaimana dikemukakan diatas, apapun keputusan Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur mengenai kasus dugaan sodomi (liwat) yang dituduhkan kepada Anwar Ibrahim, akan memberi pengaruh kepada perpolitikan di Malaysia.

Pertama, ketegangan politik antara Barisan Nasional (BN) dan Pakatan Rakyat (PR) akan semakin meningkat. Oleh karena kedua kelompok ini, sudah mempunyai pandangan yang berbeda tentang kasus Anwar Ibrahim. Pihak BN, dapat dikatakan 100 persen meyakini bahwa Anwar Ibrahim melakukan perbuatan sodomi sebagaimana ditunduhkan kepadanya. Sebaliknya kaum oposisi yang tergabung dalam Pakatan Rakyat (PR) menyatakan dengan tegas, tidak percaya Anwar Ibrahim melakukan perbuatan sodomi. Menurut para pendukung Anwar Ibrahim bahwa tuduhan ini motifnya hanya satu, untuk menutup peluang Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia.

Kedua, para pemimpin dan pendukung dari kedua kelompok yang bersaing, sudah menjadikan kasus Anwar Ibrahim untuk menghancurkan lawan dan meraih simpati dan sokongan dari rakyat Malaysia dalam pertarungan menghadapi pemilihan umum (pilihan raya) yang diperkirakan 2012. Oleh karena itu, para hakim yang akan memutus kasus Anwar Ibrahim, harus sangat hati-hati dan independen dalam memutus perkara ini. Penulis yakin, para hakim akan memutus kasus Anwar dengan dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Dengan putusan yang adil dan jujur, diharapkan ketegangan antara PR dan BN tidak merembet kepada rakyat Malaysia yang menyebabkan mereka marah dan melakukan aksi-aksi jalanan.

Ketiga, dengan putusan hakim yang jujur dan adil, kepercayaan internasional terhadap Malaysia tetap terjaga, sehingga kunjungan para pelancong (wisatawan), investasi dan ekonomi Malaysia berjalan normal. Tidak ada ketegangan yang menakutkan bagi masyarakat internasional.

Demokrasi dengan Damai

Persaingan antara Pakatan Rakyat (PR) dan Barisan Nasional (BN) yang bakal meningkat pasca putusan Anwar Ibrahim dan menyongsong pemilu (pilihan raya), merupakan hal yang biasa dalam demokrasi dan tidak perlu ditakuti. Ia harus dimaknai secara positif, supaya BN yang sedang berkuasa semakin bekerja keras untuk menghela kemajuan dan kejayaan Malaysia. Sebaliknya yang belum berkuasa (PR), kalau diberi amanah berkuasa oleh rakyat, lebih banyak kebaikan dan kemajuan yang diwujudkan.

Persaingan antara PR dan BN untuk mendapatkan amanah dari rakyat Malaysia dalam pemilu (pilihan raya), hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan menjauhi kekerasan. Demokrasi yang disertai dengan kekerasan (violence), hanya akan merugikan rakyat Malaysia dan akan menghambat kemajuan Malaysia untuk mencapai vision 2020.

Oleh karena itu, implikasi apapun dari putusan Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur terhadap Anwar Ibrahim, apakah sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan, harus dihindari yang bersifat merusak terhadap kemajuan yang sudah dicapai bangsa Malaysia. Pertarungan untuk merebut kekuasaan di Putrajaya yang dicanangkan oleh Pakatan Rakyat (PR), dan Barisan Nasional (BN) yang bertekad mempertahankan Putrajaya dari genggamannya adalah sah dan lumrah dalam demokrasi. Akan tetapi, janganlah pertarungan itu merusak persatuan rakyat Malaysia dan kemajuan yang sudah dicapai.

*) Musni Umar, Ph.D adalah sosiolog, pakar hubungan Indonesia-Malaysia.

(vit/vit)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads