Kolom

Teori 'Si Pungut' di Ibukota

- detikNews
Rabu, 28 Des 2011 08:45 WIB
Jakarta - Jakarta, awal dekade 60-an. Dua remaja tanggung, badannya ceking mengobrol sambil menuntun sepeda bututnya, persis di tikungan jembatan kali Ciliwung, pintu masuk ke Pasar Baru. Tiba-tiba mereka kaget karena diklakson mobil Fiat 1300. Saat itu, mobil Fiat 1300 adalah mobil idaman atau identitas kaum elit Jakarta.

Sopir mobil tersebut berperawakan besar dan parlente alias rapi. Kesal karena diklakson, salah satu remaja tersebut; namanya Pungut, langsung melotot sambil teriak "Hei, Togok, mau ape lu klakson-klakson? Gue kepret miskin lu". Dalam hitungan detik, pada kesempatan pertama, pengemudi tersebut langsung tancap gas, batal masuk ke Pasar Baru, kabur ke arah Marine, perapatan Gunung Sahari.

Penulis yang waktu itu baru beli kue apem (kue tradisional Betawi), kemudian menanyakan kenapa mereka berani menantang pengendara Fiat yang secara postur jauh lebih besar. Dengan enteng si Pungut menjawab "Die tadi orang kaye Bang, orang kaye tuh penakut!".

Ini adalah sebuah kisah nyata, di mana kondisi yang dikatakan remaja tadi masih berlaku sampai saat ini, berlaku bukan saja di Indonesia tetapi secara universal.

Teori si Pungut masih relevan dan mudah dibuktikan. Tawuran antar warga Johar Baru, Tanah Tinggi dan daerah-daerah kumuh di Jakarta sudah menjadi menu sehari-hari. Tetapi pernahkan kita mendengar tawuran antar warga di Pondok Indah, Kebayoran Baru, Permata Hijau atau Menteng, belum pernah kan?

Sebabnya sangat sederhana. Warga di pemukiman kumuh, yang otomatis hidup di bawah ambang batas garis kemiskinan, sangatlah sulit. Mereka tinggal di petak-petak atau kontrakan satu pintu yang sangat romantis, karena setiap dua detik, suami dan istri pasti saling bertatap muka, saking sempitnya rumah! Jadi jangan bayangkan mereka bisa hidup nyaman, nafas saja sudah susah.

Tekanan hidup yang berat memaksa mereka mencari ventilasi. Ventilasi termudah adalah keluar rumah petak, sambil ngerumpi yang tak karuan juntrungannya. Secara alamiah terbentuklah komunitas kaum susah yang nekat, ibarat api dalam sekam. Komunitas ini akan melakukan apa saja sebagai pelampiasan kekesalan hati. Tawuran, membakar maling hidup-hidup atau dibayar untuk melakukan demo.

Dalam konteks stabilitas, sangatlah sulit mencapai level stabilitas yang diharapkan, bila mayoritas warga sebuah provinsi atau negara, masih hidup dalam kondisi sulit secara ekonomi. Bisa saja stabilitas didapatkan, namun rezim pengelola negara harus menggunakan pendekatan yang otoriter, dengan konsep 100 persen tirani tanpa pandang bulu, tanpa hukum, tanpa HAM, seperti yang kita saksikan di Korea Utara, Timur Tengah dan negara-negara Afrika. Tetapi hal ini pun sebetulnya hanya soal waktu.

Globalisasi adalah gerakan yang mustahil untuk dibendung. Negara-negara yang menerapkan rezim otoriter, berjatuhan satu persatu atau dipaksa merubah diri seperti Mesir, Libya, Myamar dll. Revolusi teknologi digital telah mempercepat era keterbukaan di seluruh dunia. Pola hubungan publik atau 'public engagement' telah berubah drastis. Dalam era keterbukaan ini, pengelola negara tidak lagi bisa seenak perutnya mengelola negara seperti di zaman Orla atau Orba. Masyarakat hampir 100 persen terbuka untuk menerima informasi, entah itu informasi benar, setengah benar atau informasi yang menyesatkan. Siapa pun yang menguasai sistem informasi publik dengan mudah bisa mengendalikan masyarakat, khususnya kaum akar rumput yang selalu berkencan dengan kesulitan hidup.

Berkaitan dengan stabilitas, penulis melihat beberapa hal yang harus diakomodasi dalam sebuah 'rules of engagement' atau aturan main, khususnya dalam sebuah manajemen pemerintahan.

Hal pertama adalah hukum. Dari buku-buku sejarah, kita melihat, negara-negara yang kuat sejak zaman dahulu sampai sekarang adalah negara-negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan mapan. Kekaisaran Roma adalah contoh negara yang memiliki sistem hukum yang kuat. Pola ini diadopsi dan diterapkan dengan baik oleh Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, sejak empat abad yang lalu hingga saat ini.

Yang penulis maksud dengan sistem hukum yang kuat dan mapan adalah tersedianya sebuah kombinasi antara regulasi disertai dengan penegakan hukum (law enforcement). Ini dua hal kembar yang tak dapat dipisah. Indonesia secara sekilas dan menyeluruh, nampaknya masih dalam proses pembelajaran. Sistem hukum sering diubah-ubah, apalagi dari sisi penegakannya, selalu menjadi tanda tanya.

Hal kedua adalah kembali ke teori si Pungut yang sangat sederhana tadi. Rakyat harus dibuat kaya. Orang kaya umumnya penakut. Orang yang penakut sangat mudah diatur. Andaikan kita bisa merubah kondisi Jakarta mirip Singapura, dipastikan tawuran antar warga akan sirna.

Sebagai rangkuman, teori menciptakan stabilitas di era keterbukaan tidaklah teramat sulit. Pertama, kita harus memiliki sistem hukum, berani serta tegas untuk melakukan penegakan-nya, yang terpenting harus jujur dan adil. Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan disiplin.

Yang kedua, kita ciptakan perekonomian yang kuat dan merata. Rakyat dibuat hidup nyaman, nyaman dalam berbagai sendi dan aktivitas, dari pemukiman, menikmati fasilitas umum, fasilitas sosial dll. Rakyat yang tidak diganggu kepentingannya saja sudah senang, apalagi kalau pemimpin, pemimpin Jakarta misalnya, mau berbuat sesuatu yang mendukung usaha rakyat bersama rakyat.

Seperti wejangan para leluhur yang mengatakan bahwa orang yang sudah tinggal di surga (surga kan sangat nyaman), tak akan mau keluar dari surga, apalagi disuruh ke neraka. Marilah kita ciptakan sistem hukum yang kuat, jujur adil, disiplin yang baik, penegakan hukum yang sangat tegas, masyarakat bisa hidup nyaman, Insya Allah.

*) Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, pengamat intelijen dan isu keamanan. Untuk Artikel lainnya kunjungi www.ramalanintelijen.net

(vit/vit)