.webp)
Zaman Baru 'Arab Spring'
Partai Islam pertama yang meraih kememangan di zaman baru Timur Tengah yang disebut Arab Spring itu adalah Partai Ennahda di Tunisia, juga diikuti partai berbasis Islam di Maroko, Partai Keadilan dan Pembangunan, yang menyapu bersih suara dalam pemilu bersejarah negeri itu. Dan paling akhir di Mesir, Partai Ikhwanul Muslimim juga menjadi pemenang dalam pemilu demokratis pertama negeri itu pasca Hosni Mubarak lengser. Di negara-negara Arab lain, hal yang sama juga diperkirakan akan terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Negara-negara Barat, apalagi Israel, adalah pihak yang khawatir atas perkembangan terbaru ini. 'Kenyamanan' Barat-Israel dengan kondisi Timur Tengah seperti di masa lalu, kini telah terusik. Barat-Israel dalam beberapa dasawarsa terakhir memang merasa cukup 'nyaman' dengan memiliki sekutu-sekutu erat di Timur Tengah, meski sekutu-sekutu tersebut merupakan para diktator, tiran, koruptor atau para pelanggar HAM berat.
Tapi era itu kini telah berakhir. Gelombang aksi demonstrasi menuntut reformasi demokrasi di kawasan itu telah menumbangkan banyak sekutu AS-Israel. Yang menjadi kekhawatiran mereka adalah tumbangnya sekutu-sekutu Barat-Israel itu digantikan oleh kelompok-kelompok Islamis yang cenderung mengambil sikap bermusuhan. Barat-Israel sangat khawatir seperti apa yang terjadi di Iran -- jatuhnya rezim Shah Iran yang pro-Barat diganti oleh kelompok Islam yang sangat anti-Barat -- terjadi juga di kawasan Arab Spring lainnya.
Partai-partai yang kini meraih kemenangan adalah partai Islam moderat. Bahkan Partai Ikhawanul Muslimin, yang di era Hosni Mubarak selalu digambarkan sebagai kelompok militan, ternyata sangatlah moderat. Dalam kampanyenya, partai itu selalu menekankan tak ingin mendirikan negara Islam atau mengambil sikap bermusuhan dengan Barat.
Berkiblat ke AKP
Yang menarik, kiblat partai-partai Islam Arab ternyata Partai Keadilan (AKP) yang berkuasa di Turki. Partai pimpinan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan ini memang merupakan partai berbasis Islam tapi sangat moderat, termasuk dengan kebijakannya untuk bergabung dengan Uni Eropa dan sangat pro-ekonomi.
AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) memenangi pemilu 12 Juni 2011 lalu dengan suara mayoritas; melampaui jajak pendapat menjelang pemilu yang memprediksi AKP memperoleh 47% suara. Yang luar biasa, suara AKP terus naik dari 34,43% pada pemilu 2002, menjadi 46,47% pada pemilu 2007, lalu 49,85% pada pemilu 2011.
Didukung 21.441.303 suara, AKP berhasil mendapatkan 326 kursi parlemen. Dengan 59,3% kursi yang dimiliki AKP ini, AKP bisa kembali membangun pemerintahan tanpa perlu koalisi. Namun demikian, Erdogan tetap membuka kesempatan untuk berkoalisi dengan partai lainnya.
Pelajaran Berharga
Di mana rahasia AKP sehingga bisa menjadi begitu unggul? Kunci utamanya tidak lain adalah keberhasilan AKP melalui Perdana Menteri Erdogan, membangun ekonomi Turki setelah dua kali masa pemerintahannya. Karena itu, tak heran PM Erdogan kembali menang dalam Pemilu tahun ini dengan 49,85% pemilih memberikan suara kepada AKP.
Padahal, ketika mulai berkuasa pada 2002, PM Erdogan mewarisi Turki yang tengah ambruk secara ekonomi, di mana tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan menganga luas. Di tengah situasi memburuk itu, pertikaian dan konflik politik juga sangat mewarnai kehidupan publik Turki.
PM Erdogan dengan AKP yang secara tersembunyi merupakan partai berorientasi Islam berhasil membalikkan keadaan. Pembalikan keadaan itu dilakukan berdasarkan prinsip Erdogan tentang 'demokrasi ke depan' (forward democracy) yang berisikan 'ekonomi yang kuat, pemerintahan yang kuat, dan partai yang kuat'. Berdasarkan kerangka ini, PM Erdogan menampilkan pemerintahan efektif dan efisien melalui transformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik daripada melayani diri sendiri.
Hasilnya, ekonomi Turki tumbuh secara fenomenal. Pada 2011 ini, prediksi pertumbuhan ekonominya mencapai 11 persen. Tetapi, perkembangan ekonomi yang mengagumkan itu bukan semata-mata demi pertumbuhan, tetapi untuk pemerataan dan keadilan. Pemerintahan Erdogan, misalnya, memberikan akses seluas-luasnya bagi kaum miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik; pemukiman kumuh digusur untuk digantikan perumahan publik masif dan dengan subsidi besar negara; infrastruktur seperti jalan raya dan jalan kampung dibangun besar-besaran.
Di masa ketika pemilih pragmatis seperti sekarang ini, ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Artinya, partai apa yang dipercaya mampu untuk memajukan perekonomian, maka itulah yang akan dipilih. AKP mampu menunjukkan bukti bahwa di bawah pemerintahannya Turki mencapai kemajuan dalam ekonomi. Fenomena ini juga sejalan dengan ajaran Islam agar pemimpin melayani kaumnya: "sayyidu qaum khaadimuhum".
Ada pula kaidah lain: bahwa manusia itu akan setia kepada orang yang melayaninya.
Kedua, komitmennya untuk mewujudkan clean government. Pada mulanya, ketika mengikuti pemilu 2002, AKP mengkampanyekan clean government. Masyarakat tertarik dan berharap dengan janji itu. Pemerintahan korup selama 80 tahun sebelumnya yang berbanding terbalik dengan kualitas moral politisi AKP menjadikan masyarakat tak percaya lagi kepada 'wajah-wajah lama' dan menaruh harapan kepada AKP.
Clean government yang dijanjikan AKP pada kampanye 2002 diwujudkan selama pemerintahannya. Dan dari 2007 hingga 2011, AKP menjaga baik kepercayaan itu. Pemerintahan yang relatif bersih dari korupsi menjadikannya dipercaya kembali oleh rakyat.
Ketiga, pencapaian besar lain Erdogan adalah keberhasilannya menguasai militer yang merupakan pengawal sekularisme-kemalisme. Dengan posisi dan tradisi ini, militer Turki dari waktu ke waktu mengudeta pemerintahan-pemerintahan yang mereka anggap 'menyimpang' dari prinsip sekularisme-kemalisme.
Tetapi, militer tidak berkutik berhadapan dengan PM Erdogan. Fakta bahwa Erdogan berkuasa sudah satu dasawarsa jelas menunjukkan ketidakmampuan militer menghadapi PM Erdogan yang pertama kali dalam sejarah Turki modern memperkenalkan seorang istri berjilbab di istana negara. Hal yang sama juga dilakukan istri Presiden Abdullah Gul. Padahal, jilbab secara resmi masih terlarang di ranah resmi pemerintahan.
Puncaknya, keberhasilan PM Erdogan-bersama Presiden Gul-menguasai militer adalah pertengahan Agustus lalu ketika mereka mengangkat Penglima Angkatan Bersenjata baru setelah pada 29 Juli seluruh pemimpin puncak militer-darat, laut dan udara-mengundurkan diri. Pengunduran besar-besaran ini ternyata tidak menimbulkan krisis politik Turki. Dan, sebaliknya memberikan ruang yang sangat besar bagi pemerintahan sipil mengendalikan militer untuk pertama kali dalam sejarah modern Turki.
Keempat, AKP tahu persis apa yang 'marketable' dari sejumlah kebaikan dan pelayanan yang telah diberikannya kepada rakyat selama ini. Meskipun memiliki agenda “dakwah” seperti upaya melegalisasi jilbab, desekularisasi, dan sebagainya, AKP tahu itu bukan isu yang tepat untuk diekspose menjelang pemilu. Dua hal utama yang kemudian diangkat menjadi isu utama kampanye pemilu 2011 lalu adalah ekonomi dan demokrasi. Dan pada kedua poin ini AKP telah menanam saham cukup besar.
Turki di bawah Erdogan adalah showcase negara Muslim yang berhasil dalam reformasi politik dan ekonominya. Indonesia juga punya potensi dan peluang yang sama. Sayangnya, reformasi di Indonesia masih setengah hati sehingga gagal, misalnya, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Akibatnya, juga tidak efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
Berorientasi pada pelayanan kepada rakyat, lalu mengartikulasikan keunggulan-keunggulan itu menjadi isu utama kampanye serta menuangkannya dalam bentuk paling tepat sesuai 'selera' publik, harusnya juga dilakukan partai Islam manapun. Hingga akhirnya kemenangan menjadi buah dari benih kebaikan yang ditanam sepanjang masa; seperti dipetik AKP yang kini kita saksikan bersama.
* Ahmad Arif adalah panelist speaker dalam 1st Conference on Cultural Cooperation among the Muslim Youth, Turki, Agustus 2005. Penulis tinggal di Banda Aceh.
(vit/vit)
