.webp)
Salah satu agenda strategis itu adalah melakukan evaluasi terhadap keikutsertaan PAN dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Menurut sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno, agenda pembahasan ini muncul karena banyaknya pengurus-pengurus daerah yang menanyakan mengenai sikap PAN di Setgab partai koalisi. Posisi PAN di Setgab partai koalisi dinilai perlu dievaluasi agar ke depan jati diri PAN sebagai partai yang kritis dapat kembali muncul.
Koalisi pemerintahan SBY-Boediono kini memang tengah berada dalam ancaman perpecahan. Hal itu terjadi akibat Partai Demokrat dan Partai Golkar –selaku dua partai terbesar di jajaran koalisi– kian memperlihatkan dominasi dan hegemoni mereka di Setgab partai koalisi. Tidak jarang kedua partai itu menampilkan pola dialog yang tidak seimbang dan cenderung memaksakan kehendak terhadap partai-partai lain selaku mitra koalisi saat melakukan pembahasan terhadap sejumlah isu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada tiga hal utama yang disepakati bersama oleh partai-partai koalisi melalui pembentukan setgab ini. Pertama, kesepakatan politik untuk memperkukuh dan mengefektifkan koalisi sehingga pemerintah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan rakyat. Kedua, partai-partai sepakat membina koalisi komprehensif, baik di pemerintahan maupun di parlemen, tanpa kehilangan identitas dan eksistensi politik masing-masing. Ketiga, di dalam setgab partai koalisi akan dibahas serta disepakati isu-isu dan agenda strategis yang akan dilaksanakan bersama oleh semua partai koalisi.
Agaknya memang ada sesuatu yang salah dalam Setgab partai koalisi sejak awal pembentukan pada Juni 2010 lalu. Penunjukan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua harian setgab telah memicu munculnya kecemburuan politik dari PAN, PKS, PKB, dan PPP selaku empat partai menengah di jajaran koalisi. Reputasi buruk Golkar yang sering kali bermain 'dua kaki' dan kecenderungan Ical –demikian Aburizal Bakrie akrab disapa– untuk memanfaatkan politik bagi kepentingan bisnis pribadi telah menjadi sumber rasa ketidaksukaan tersebut.
Di samping itu, empat partai tersebut juga mencurigai telah terjadi kesepakatan-kesepakatan politik tertentu antara Partai Demokrat dan Partai Golkar sehingga mereka merasa tidak memperoleh peran signifikan dalam Setgab partai koalisi. Hal itu antara lain tercermin dari sejumlah peristiwa politik beberapa waktu belakangan ini.
Pertama, wacana peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 2,5 persen menjadi 4 persen pada Pemilihan Umum 2014 mendatang telah menjadi isu krusial yang memperuncing friksi di antara partai-partai koalisi. Ide peningkatan ambang batas parlemen itu digagas Partai Demokrat dan Partai Golkar selaku dua partai terbesar di setgab dalam rangka pembahasan revisi Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ide peningkatan parliamentary threshold itu digulirkan tanpa melibatkan partisipasi aktif partai-partai lain di jajaran koalisi.
Pernyataan fungsionaris PAN, Viva Yoga Mauladi, beberapa waktu lalu bahwa Setgab partai koalisi tidak lagi efektif dan mengalami disfungsi merupakan indikasi adanya rasa kekecewaan medalam dari partai-partai menengah di jajaran koalisi terhadap dominasi Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Kedua, kemunculan gagasan pembentukan 'Poros Tengah'. Gagasan pembentukan 'Poros Tengah' digulirkan oleh partai-partai menengah –PAN, PKS, PKB, dan PPP– di jajaran koalisi dengan maksud membentuk koalisi politik alternatif sebagai jawaban atas dominasi Partai Demokrat dan Partai Golkar di setgab. Hal ini tentu dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan dan penegasan sikap harga diri dari partai-partai menengah terhadap dominasi Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Tidak Cermat
Dalam konteks itu, penulis berpandangan bahwa gejolak politik yang terjadi saat ini dalam tubuh Setgab partai koalisi merupakan buah dari ketidakcermatan politik Partai Demokrat selaku 'kapten koalisi'. Partai Demokrat semestinya dapat merancang sebuah aturan main baku (rule of the game) yang menjadi acuan bersama bagi partai-partai di jajaran koalisi. Hal itu penting guna menghindari adanya dominasi partai tertentu di dalam Setgab partai koalisi.
Di samping itu, Partai Demokrat dan Partai Golkar selaku dua partai terbesar di Setgab partai koalisi seyogianya juga tidak boleh memaksakan agenda dan kehendak politik mereka kepada partai-partai lain di jajaran koalisi. Perbedaan sikap dan pandangan partai-partai yang muncul di dalam Setgab harus diterima sebagai sebuah konsekuensi dari keberadaan koalisi.
*) Bawono Kumoro adalah peneliti politik The Habibie Center.
(vit/vit)
