Pertarungan Amerika Serikat dan China di Pemilu Myanmar

Jakarta - Sebentar lagi Myanmar akan menggelar pemilu. Pemilu yang diadakan di negeri yang awalnya bernama Burma itu bisa jadi karena adanya desakan dari pihak-pihak luar, seperti Amerika Serikat, PBB, ASEAN, dan komunitas dunia internasional agar pemerintah Myanmar menggelar kembali pemilu. Pada tahun 2010 yang lalu, Myanmar telah menggelar pemilu, namun dirasa pemilu yang diadakan penuh dengan kecurangan sehingga hasil pemerintahan yang terbentuk tidak mencerminkan aspirasi rakyat Myanmar secara keseluruhan.

Pemerintahan Myanmar bersedia menggelar pemilu, bisa jadi karena adanya desakan dari negara-negara ASEAN. Sebuah kesepakatan politik antara ASEAN dan Myanmar yang menyatakan Myanmar bisa menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2014 dengan catatan melakukan demokratisasi di dalam negeri.

Dalam Pemilu yang akan datang, disebut oleh banyak media bahwa Aung San Suu Kyi akan berpartisipasi. Aung San Suu Kyi boleh percaya diri bahwa dalam pemilu yang akan datang, dirinya bisa unggul, sebab pada pemilu 1990 Partai NLD yang berada di bawah pimpinannya mampu memenangi 82% suara, meskipun hasil pemilu akhirnya tidak diakui rezim militer yang berkuasa.

Namun pada pemilu yang akan datang, akan menjadi ujian tersendiri bagi Aung San Suu Kyi dan NLD. Myanmar pada tahun 1990 berbeda dengan Myanmar saat ini. Dulu Myanmar adalah negara yang sangat tertutup, sama seperti dengan Korea Utara, China, dan Cuba. Ketertutupan itulah yang membuat rakyat Myanmar tidak banyak informasi dan pilihan sehingga semua mengerucut pada salah satu pusat perlawanan, yakni Aung San Suu Kyi.

Sekarang kondisinya sudah berbeda, demokratisasi meski masih setengah hati, dengan bukti Pemilu 2010, membuat Myanmar menjadi terbuka. Bukti keterbukaan itu adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton ke Myanmar yang diagendakan pada 30 November 2011 ini. Bila kunjungan ini jadi, maka sebuah kunjungan pejabat senior Amerika Serikat pertama setelah 50 tahun tak pernah dilakukan.

Keterbukaan yang ada tentu akan lebih mencerdaskan rakyat Myanmar, sehingga dari sinilah masyarakat memiliki banyak pilihan. Selama setahun pemerintahan junta militer berjalan, disebut banyak kemajuan di Myanmar di berbagai bidang. Kemajuan ini tentu akan mempengaruhi rakyat Myanmar dalam melihat sosok junta militer dan Aung San Suu Kyi. Kemajuan inilah yang menyebabkan rakyat Myanmar akan menjadi pragmatis. Kemungkinan ada sebuah pikiran dari rakyat Myanmar, lebih baik dipimpin junta militer namun sejahtera dari pada dipimpin tokoh demokrasi namun belum member bukti. Inilah yang menjadi tantangan bagi Aung San Suu Kyi.

Tantangan Aung San Suu Kyi yang lain adalah, bahwa pemilu di Myanmar yang akan berlangsung juga akan menjadi pertarungan antara China dan Amerika Serikat. Meski Myanmar diantara negara-negara ASEAN tidak sesetragis Indonesia, namun sekarang China dan Amerika Serikat berlomba-lomba mendekati negara-negara di kawasan ini.

Baik China dan Amerika Serikat memandang kawasan Asia Tenggara memiliki potensi yang tinggi untuk pasar ekonomi dan perdagangan serta sumber daya alam. Potensi inilah yang memicu China, khususnya, untuk melakukan tindakan-tindakan ekspansif. Tindakan China ini rupanya tidak hanya mengganggu beberapa negara ASEAN namun juga mengancam kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Untuk mengamankan kepentingan masing-masing, China dan Amerika Serikat memancing dan mencari negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menjadi sekutunya. Setelah Filiphina dan Amerika Serikat bersatu dalam menghadapi China di Laut China Selatan, maka China pun mendekati Timor Leste untuk membendung ekspansif Amerika Serikat di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Langkah selanjutnya China dan Amerika Serikat adalah berebut mendekati Myanmar. Tentu baik China dan Amerika Serikat akan mendukung pemimpin Myanmar terpilih yang pro kepada dirinya. Hal ini sudah dilakukan oleh Wakil Presiden China Xin Jiping bertemu dengan petinggi militer di Myanmar.

China pastinya akan mendukung junta militer, selama ini hubungan junta militer dengan China telah berlangsung. Junta militer selama ini mampu mengamankan investasi China di negara itu. Sebagai kompensasinya maka China mendukung junta militer. Mutualisme inilah yang membuat Myanmar dianggap sebagai gerbang bagi China untuk masuk ke ASEAN.

Tak ada sanksi dari negara-negara ASEAN terhadap Myanmar selama negara itu memberlakukan hukuman penjara kepada Aung San Suu Kyi karena China berada di belakang junta militer. Ketergantungan beberapa negara ASEAN terhadap China, diantaranya Indonesia, membuat negara-negara ASEAN mengatakan masalah Aung San Suu Kyi adalah urusan dalam negeri Myanmar dan bukan urusan ASEAN. ASEAN bisa dikatakan takut terhadap China.

Demokrasi yang tidak terlalu penting bagi China juga menjadi landasan China tidak akan mendukung Aung San Suu Kyi. Investasi China yang dominan dirasa China akan berbahaya bila ada demokratisasi di Myanmar.

Sementara itu, Amerika Serikat sebagai negara yang selalu mengkampanyekan demokratisasi pasti akan mendukung kelompok-kelompok didukung rakyat Myanmar. Namun yang lebih penting bagi Amerika Serikat di Myanmar adalah terpilihnya pemimpin Myanmar yang anti-China.

Mungkin di Myanmar tidak ada sosok yang anti China, yang ada adalah menjadikan Myanmar bebas dari berbagai kepentingan negara lain. Dan ini ada pada sosok Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi yang pernah sekolah di Oxford dan New York itu oleh Amerika Serikat dianggap bisa menjaga jarak dengan China. Menjaga jarak antara China dan Myanmar oleh Amerika Serikat dirasa sudah cukup daripada pro Beijing.

*) Ardi Winangun adalah siswa Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa-Megawati Institute dan Peminat Studi Hubungan Internasional. No kontak: 08159052503. Email: ardi_winangun@yahoo.com

(vit/vit)