Wisata Konflik

Jakarta - Konflik tak pernah henti di negeri ini. Satu reda yang lain membuncah. Kalau ada program wisata lokal, pertukaran kunjungan, maka konflik bisa ditangkal. Sebab ketidak-kenalan antar anak bangsa pangkal masalah. Sensitif dan gampang iri jika peruntungan dan nasib belum berpihak.

Wisata tidak hanya mengenal tradisi, alam, dan sejarah an sich. Di baliknya juga tersimpan hiburan dan pemahaman. Hikmah yang timbul dari saling mengenal adalah penyadaran. Sadar berbeda itu indah. Sadar beda itu kekayaan. Variatif, berbudi-pekerti dan kaya saudara.
Dari kasus Komodo terlihat, bahwa bangsa ini tidak banyak mengenal bangsanya. Tak hanya masyarakat awam, tetapi juga para pemimpin. Mereka lebih mengenal bangsa lain dan pelesir ke negara lain ketimbang mengakrabi berbagai daerah dan etnis yang ada di negerinya sendiri. Akibat itu yang dari luar dianggap hebat, dan yang ada di negeri sendiri itu inferior.

Ketidak-kenalan itu menimbulkan prasangka, berbeda itu salah. Salah persepsi, salah pengertian, dan juga salah dalam berargumentasi. Dampaknya, perbedaan itu masalah. Masalah yang sulit dipecahkan masalahnya karena memang bertolak dari ketidak-kenalan persoalan yang dimasalahkan.

Ketidak-kenalan satu dan yang lain penghuni negeri ini, berujung pada solidaritas tidak tulus. Solidaritas yang mencuat dan digaungkan di mana-mana hakikatnya soliteritas. Itu egoisme, sensitivitas. Buahnya konflik antar-suku, antar-ras, antar-agama yang berbau SARA. Ini terjadi di daerah bahkan di ibukota Jakarta.

Para pemimpin bangsa telah lama lupa 'menyatukan' perbedaan itu. Penyatuan hanya terfokus pada politik melalui keterwakilan etnis di eksekutif atau legislatif. Itu belum sampai pada tingkatan bawah. Padahal kita tahu, bangsa ini belum lama bersatu. Diproklamirkan tahun 1945 di Jakarta, tapi yang masuk negeri ini hanya sebagian wilayah. Sumbawa saja baru tahun 1960-an menjadi bagian Indonesia. Bahkan tahun 1949 Belanda masih menghukum mati pahlawan Wolter Monginsidi di Makassar.

Ketidak-kenalan wilayah itu diperparah dengan sejarah negeri ini yang dibiarkan menggantung. Gajah Mada tak jelas siapa dia dan darimana asalnya. Juga Hang Tua simbol bangsa ini sebagai penguasa bahari yang ternyata hanya mitos. Putri Doro Petak yang konon peletak dasar matriarchat di Padang sebagai perlawanan untuk menangkal hegemoni Majapahit. Thomas Matulessi atau Pattimura yang benar? Siti Maryam atau Christina Martha Tiahohu mana yang valid? Dan apa pula itu Larvul Ngabal?

Pemerintah dan sejarawan tidak tertarik untuk meluruskan itu. Kita tidak diberi tahu tentang masalalu yang kabur. Di sekolah tetap pakem lama yang diajarkan. Akhirnya sejarah kita adalah sejarah dongeng. Sejarah mistik penuh misteri yang sesuka hati diterjemahkan. Dan suka-suka orang yang ingin memasukkan dirinya sebagai bagian dari sejarah.

Ketidak-kenalan paling mencolok terjadi pada pemimpin-pemimpin negeri ini. Mereka terjangkit megalomania. Akibat itu, ketika memutus kebijakan, jurang pemisah pusat dan daerah semakin melebar. Itu terjadi pada banyak soal, yang teraktual diantaranya adalah Papua. Ini gunung es. Lambat tapi pasti akan lumer.

Kebijakan yang tidak didasari pemahaman terhadap (budaya) daerah itu dari tahun ke tahun tidak kunjung dikoreksi. Itu sejak Orba sampai Orde Reformasi ini. Tahun 1994 di Jakarta Pak Harto menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dunia (berlaku efektif tahun 2012) dengan Bill Clinton. Sedang di Kupang, NTT, guru-guru baru tahap ditatar belajar menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.

Di era pasar bebas ini pun sama. Kebijakan yang dikeluarkan tidak membersitkan kemandirian bangsa. Tiap kebutuhan didatangkan dari luar. Impor gila-gilaan. Dari pusat kota hingga pelosok desa penuh produk impor. Sedang petani dibiarkan terlantar dengan hasil panennya. Ini ironi.

Jika pemerintah terus begini, maka konflik akan semakin membara. Itu sebagai gerakan rakyat yang merasa terjajah dan teraniaya. Pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk rakyatnya. Adakah kita memang sedang menjual wisata konflik? Mengundang orang asing untuk datang dan 'mengakuisisinya'?

Kita kaya segalanya. Ratusan suku dan budaya merupakan mozaik bangsa ini. Jika itu tidak saling dikenalkan, maka perseteruan dan keinginan untuk berpisah akan menjadi ancaman keutuhan negeri ini. Kementerian Pariwisata yang sekarang ditambah 'kreatif' itu perlu membuat program pertukaran pemuda, pertukaran pelajar, atau pertukaran 'penduduk' untuk saling mengenal. Tanpa itu kita akan bubrah.

*) Djoko Suud Sukahar adalah pemerhati sosial budaya. Penulis tinggal di Jakarta.

(vit/vit)