PT 4%, Partai-Partai Islam Musnah?

Jakarta - Di tengah adanya kemungkinan penetapan parliamentary threshold (PT) sebesar 4%, membuat partai-partai Islam semisal PAN, PKB, PPP, dan PKS dirundung sebuah kegelisahan. Untuk mensiasati hal yang demikian, selain mereka merasa keberatan dengan ambang batas PT sebesar 4%, mereka juga mencari siasat agar keberadaan mereka tetap eksis di parlemen dalam periode yang akan datang. Cara-cara yang ditempuh itu misalnya menyatakan diri sebagai partai terbuka, melakukan ishlah bagi partai yang tengah dilanda konflik, dan atau bergabung dengan partai besar.

Mereka cemas dengan PT 4% sebab dengan melihat perolehan suara dari pemilu ke pemilu, perolehan partai-partai Islam cenderung menurun. PAN misalnya pada Pemilu 2004 mampu meraih suara 6,5% namun pada Pemilu 2009 hanya 6,0%, PPP dari 8,2% menjadi 5,3%, PKB dari 10,6 menjadi 4,9%. Hanya PKS yang naik, dari 7,3% menjadi 7,9%.

Untuk mempersiapkan Pemilu 2014 dengan PT yang lebih tinggi, parta-partai Islam melakukan siasat potong kompas, misalnya PPP yang semestinya melaksanakan muktamar di tahun 2012, mempercepat muktamarnya di tahun 2011. Langkah mempercepat muktamar dilakukan agar nafas konsolidasi dan persiapan menjelang Pemilu 2014 menjadi lebih panjang.

Tidak hanya mempercepat muktamar atau kongres, namun juga membuka diri, tidak lagi menjadi partai Islam 100%. Partai-partai Islam menganggap ideologi Islam sudah tidak mempunyai nilai jual, dirasa keterbukaan dirasa lebih laku daripada isu keislaman. Buktinya PKS saat menggelar Munas (Musyawarah Nasional) II PKS, Juni 2010, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, menyatakan dirinya menjadi partai yang transformatif, menumbuhkembangkan diri di internal maupun luar. PKS sudah saatnya masuk ke dalam wacana kebangsaan yang lebih menukik. Tidak ada lagi dikotomi antara Islam, nasionalisme, maupun sekularisme dalam pandangan PKS dan Pancasila sebagai konsensus tidak perlu lagi diperdebatkan. Untuk itu PKS ingin menjadi partai nasionalis religius.

Apa yang dikatakan PKS di hotel yang menjadi sasaran para teroris itu sebenarnya menjadi gong dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Pada Januari 2008, PKS mengadakan Mukernas di Bali. Mukernas yang diadakan di pulau di mana mayoritas penduduknya beragama Hindhu itu merupakan tindak lanjut dari apa yang pernah disampaikan oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring, saat itu, dalam Rapimnas PKS di Hotel Putri Gunung, lembang, Bandung, Jawa Barat, Agustus 2007, mengatakan partainya akan melakukan ekspansi terhadap kalangan nasionalis dan sekuler.

Apa yang dikatakan Tifatul Sembiring itu benar-benar diwujudkan ketika melakukan propaganda kampanye, di mana saat iklan di televisi partai itu beriklan dengan menampilkan Sukarno dan Suharto juga dengan seorang gadis manis tanpa menggunakan jilbab.

Demikian pula apa yang dilakukan PPP. Dalam sebuah kesempatan membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II dan Harlah XXXVII PPP (Partai Persatuan Pembangunan), di Medan, Sumatera Utara, Januari 2010, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, isu keislaman tidak mampu mendongkrak dukungan bagi partai Islam. Ini bisa terjadi karena dikatakan, persoalan krusial yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah keterjangkauan harga kebutuhan pokok, bukan lagi pada isu ritual keagamaan.

Sementara partai-partai politik Islam, saat-saat ini, masih mengemukakan isu keislaman yang masih pada tataran simbol dan ritual keagamaan. Untuk itu Suryadharma Ali mengharap, PPP harus bisa mengartikulasikan gagasan yang lebih membumi dan menyentuh hajat hidup orang banyak.

Mengapa partai-partai Islam untuk mensikapi adanya PT sebesar 4% tidak berhimpun dalam satu wadah saja, seperti pada masa Orde Baru? Dengan tujuan agar aspirasi ummat Islam tetap ada yang memperjuangkannya, namun sepertinya PAN, PPP, PKB, dan PKS tidak akan berfusi, alasannya. Pertama, berdasarkan fakta perolehan partai-partai yang berhaluan Islam dan berbasis pendukung organisasi Islam, dalam pemilu pasca Orde Baru, perolehan suara yang diraih hanya berkisar 4% sampai 6%.

Akibat minimnya perolehan suara tersebut, maka partai-partai Islam tidak pernah menjadi lokomotif, namun hanya menjadi gerbong dalam setiap pemilihan presiden. Sementara yang menjadi lokomotif adalah partai-partai yang sekuler, seperti Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat. Belajar dari pengalaman ini maka banyak partai-partai Islam yang justru hendak berfusi pada partai-partai berhaluan nasional.

Kedua, partai-partai besar berhaluan nasional dirasa memiliki SDM yang potensial dan finansial yang besar. Dengan bergabung di partai-partai besar, mereka yakin akan mampu menikmati perolehan kursi di DPR. Selain itu dengan bergabungnya di partai-partai besar bila selama ini mengalami kesulitan masalah finansial maka hal itu akan tidak terjadi lagi.

Ketiga, tidak hanya masalah finansial yang membuat partai-partai Islam bergabung ke partai berhaluan nasional. Alasan lain disebabkan sebuah fakta bahwa selama ini partai-partai Islam cenderung mengalami konflik internal sehingga membuat dirinya menjadi kerdil dengan sendirinya. PPP sejak melakukan fusi 1975 hingga saat ini tak putus dirundung dengan konflik. Demikian pula PKB, sejak terbentuk hingga saat ini juga tak lepas dari berbagai masalah internal. Hal-hal inilah yang membuat partai-partai Islam tidak bisa besar.

Bila melihat uraian di atas, partai-partai Islam terlihat masih memikirkan dirinya sendiri, egoisme, dan lebih merasa optimis dengan menjadi partai terbuka. Bila demikian, dengan aturan PT 4%, niscaya pada Pemilu 2014 tidak akan ada lagi partai yang berhaluan Islam. Bila tidak ada partai yang berhaluan Islam maka tidak ada lagi yang akan memperjuangkan kepentingan Ummat Islam.

*) Ardi Winangun adalah pengamat politik dan Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI. Penulis tinggal di Matraman, Jakarta Timur. No kontak: 08159052503

(vit/vit)