Menteri & Derita Wong Cilik

Jakarta - Menteri-menteri baru sudah dilantik SBY. Katanya mereka langsung tancap gas. Kerja dan kerja. Tapi apa yang akan dilakukannya? Sebab selama ini banyak Menteri tidak memberi manfaat rakyat. Adakah instruksi SBY kali ini mujarab memacu kerja mereka?

Mendengar SBY memberi pembekalan menteri, kita seperti dibawa melayang ke surga. Betapa indah dan paripurnanya hidup di Indonesia. Pemerintah amat besar kepeduliannya terhadap rakyat. Membuka luas lapangan pekerjaan. Mengangkat derajat si miskin. Aman tenteram, makmur, toto tentrem karta raharja.

Tapi cobalah sambang ke desa. Wong cilik ternyata nasibnya masih sama. Jaman boleh berubah, devisa negara menumpuk, pertumbuhan ekonomi luar biasa, gedung pencakar langit memenuhi kota, dan Kementerian semakin diperbanyak, tapi hidup di desa tetap seperti lagu Pance Pondag 'Aku masih seperti yang dulu'. Susah dan miskin !

Jalan-jalan rutin saban bulan sambang sejawat ke berbagai pelosok Nusantara ternyata yang terlihat memang 'neraka'. Rakyat bawah masih berkutat berlaga ngupoyo upo. Berjuang sekadar untuk mencari nasi. Berperang agar bisa makan.

Yang berada di desa-desa Pulau Jawa terlalu banyak yang berangkat ke kota usai lepas SMP atau SMU jika tidak menjadi TKI. Bekerja di pabrik, penjaga toko atau menjadi kuli adalah pilihan. Jika itu belum didapat, ngamen atau mengemis alternatif lain. Kalaulah 'profesi' terakhir ini tidak tega dijalani karena malu, maka kriminal merupakan langkah terakhir.

Pertanian bukanlah harapan. Hampir tidak ada yang bercita-cita menjadi petani. Itu karena pertanian memang tidak menguntungkan. Benih tidak bisa dihasilkan sendiri (hibrida), pupuk mahal, pengairan amburadul, dan petugas pertanian tak lagi guyub dengan petani. Ini musibah. Sedang harga gabah rendah tak terbeli pemerintah sebagai praharanya.

Buramnya sektor pertanian biasanya diakali penduduk desa dengan berdagang kecil-kecilan. Ini cara lain dalam mencari tambatan hidup. Tapi pasar tradisional sudah berubah. Pasar itu hilang gemanya, seperti prediksi Ronggowarsito dalam Kalatida. Ini simbol matinya penghidupan wong cilik.

Supermarket yang menjamur sampai ke pelosok mematikan mereka. Raksasa itu menggilas pedagang kecil. Jajan pasar kehilangan penggemar. Buah lokal dari pekarangan tidak lagi bisa dipakai menambal ekonomi keluarga. Karak (nasi aking) terpaksa sebagai menu utama. Ditambah singkong, pisang atau ketela rambat yang masih rajin berbuah tetapi tidak ada peminat karena didesak buah impor.

Kematian 'pasar krempyeng' itu juga diikuti matinya 'bank thithil'. Bank dengan bunga tinggi yang ditagih saban hari. Berhutang cara seperti ini tetap disukai rakyat bawah karena bank negeri tidak memberi pinjaman yang beresiko. Masih mending di era Orde Baru yang membuat program pinjaman tanpa agunan yang disebut 'kredit candak kulak'.

Hidup sekadar untuk cari makan itu juga dialami wong cilik di luar Jawa. Di desa-desa Simalungun atau Siantar, Sumatera Utara, Palu, Sulawesi Tengah, atau desa-desa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maupun Balikpapan, Kalimantan Timur juga bernasib sama. Mereka telah lama kehilangan kontak dengan penyuluh pertanian (Kementerian Pertanian), dengan Kemenakertrans bagi trasmigran yang lahannya terpaksa ditinggalkan karena tidak kuat menanggung hidup yang terus-terusan susah. Atau dengan Kementerian Daerah Tertinggal yang harusnya mengurusi soal beginian.

Malah Syamsudin yang tinggal di sebuah desa terpencil di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengaku hidupnya agak terbantu justru karena dipinjami uang tanpa bunga yang diberikan perusahaan kelapa sawit PT STN. Dari uang itu dia dan warga yang lain bisa bercocok tanam menanam palawija.

Jika rakyat ditelantarkan seperti ini, terus apa saja yang dilakukan para menteri itu selama ini. Adakah karena pemahaman mereka menteri bukan untuk mengurusi rakyat tetapi yang penting dekat dan patuh pada SBY?

Atau orang Jakarta (pusat) hanya melihat Jakarta. Saking lamanya hidup di Jakarta, mereka juga terpola memandang daerah seperti Jakarta. Kemiskinan dianggap lumrah. Dan puasa terpaksa (karena tidak ada yang dimakan) dianggap muskil ada di negeri yang gemah ripa loh jinawi ini. Padahal itu senyatanya.

Kalau daerah tidak diberdayakan, desa akan ditinggalkan penduduknya. Berkelahi antar-sesama indikasi ketimpangan hidup. Juga terorisme yang berkembang subur di pedesaan. Atau kementerian ini dibubarkan saja jika hanya lips service.

*) Djoko Suud, pemerhati sosial dan budayawan tinggal di Jakarta

(asy/asy)