Berbincang-Bincang Tentang Reshuffle Kabinet

Jakarta - Reshuffle kabinet, khususnya penambahan para wakil menteri mendapat kritik yang cukup ramai dan paling banyak diperdebatkan orang di mana-mana dalam dua-tiga hari belakangan ini. Banyak orang yang senang, kalau koleganya yang ditunjuk, tetapi lebih banyak lagi orang yang kecewa karena tidak terpanggil. Karena itu, kritik lebih banyak muncul daripada pengakuan atau pujian terhadap kebijakan ini. Sekadar untuk berbincang-bincang, ada baiknya kalau sekali-sekali kita mencoba melihat sesuatu kebijakan pemerintah dari latar belakang pertimbangan yang mungkin dipakai.

Pertanyaan pertama, mengapa presiden menunjuk banyak wakil menteri? Apakah beliau tidak tahu kalau banyak pejabat akan menimbulkan banyak pengeluaran? Jawabannya tentu tidak mungkin. Pertanyaan berikut, siapa yang ditunjuk menjadi wakil menteri itu? Secara umum dapat dikatakan, bahwa kebanyakan dari mereka yang ditunjuk adalah generasi muda yang mempunyai keahlian yang diakui. Semua mereka mempunyai potensi untuk berkembang dimasa depan. Jika demikian, apa yang menjadi pertimbangan atau latar belakang dari penunjukan ini?

Terlepas dari perspektif politik apa pun, saya tidak mempunyai dugaan buruk untuk mengatakan, bahwa SBY sedang menciptakan konsep senioritas. Yakni kebiasaan yang terjadi pada seorang pemimpin otoriter, untuk membuat jarak senioritas antara pemimpin lapisan pertama dengan pemimpin lapisan kedua. Dugaan ini terbantahkan, pertama, SBY bukan seorang otoriter. Kedua, karena SBY tidak mungkin memperpanjang masa jabatan kepresidenannya untuk lebih dari dua periode.

Jika penempatan para wakil menteri ini terdiri dari kaum muda yang ahli, kita dapat berharap bahwa dalam waktu lima tahun kedepan kita akan mempunyai orang-orang ahli yang berpengalaman. Mereka tentu akan dapat diproyeksikan menjadi menteri-menteri senior yang komplet. Memiliki kemampuan ilmu dan berpengalaman. Yang menjadi pertanyaan, berapa orang di antara mereka yang akan selamat dari godaan korupsi yang sampai sekarang masih banyak melekat dibeberapa kementerian? Ini terserah pada integritas pribadi mereka masing-masing yang nanti akan diuji di lapangan.

Penempatan para wakil menteri dari kalangan teknokrat, sementara para menteri kebanyakan dari kalangan politisi memberi petunjuk, bahwa SBY berkeinginan untuk memadukan dua kekuatan pada diri dua orang dipuncak pimpinan sebuah kementerian. Yang saya maksudkan di sini adalah perpaduan antara politisi dan teknokrasi.

Dilihat dari perspektif kepemimpinan dalam pembangunan, ada beberapa istilah dapat digunakan untuk mengkatagorikan kemampuan masing-masing pribadi dari tokoh-tokoh terkemuka dalam masing-masing bidang. Pertama, politisi. Meskipun dalam praktek sehari-hari istilah politisi sering menjadi cibiran orang, namun dalam arti positif, yang dimaksudkan dengan politisi di sini adalah mereka yang berkemampuan menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat kepermukaan serta mengolahnya menjadi kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.

Sebagai contoh dari politisi yang demikian adalah para pejuang kemerdekaan, baik yang berpartai maupun yang tidak berpartai. Mereka berbicara dan berjuang atas nama dan untuk rakyat. Mereka siap mengorbankan apa saja untuk kepentingan rakyat. Bukan sebaliknya, berbicara atas nama rakyat untuk tujuan keuntungan pribadi.

Kedua, kalangan teknokrat. Mereka ini lebih dikesankan sebagai ahli dalam sesuatu bidang ilmu. Pada permulaan Era Orde Baru, teknokrat biasanya diartikan sebagai para ahli ekonomi atau ahli pembangunan lulusan Amerika. Yakni orang-orang seperti Prof. DR. Widjojo Nitisastro, Prof. DR. Ali Wardhana, Prof. DR. Emil Salim, Prof. DR. Sumarlin dan lain-lain. Di Amerika Serikat, para teknokrat ini secara umum kadang-kadang disebut sebagai 'the US trained and educated people'. Akibatnya, banyak orang menganggap para teknokrat ini sebagai antek-antek Amerika.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, kalangan teknokrat ini pada umumnya berperan sebagai tukang-ahli atau ahli-tukang, di mana policy dan kebertanggungjawabannya kepada rakyat (accountability) berada ditangan sang pemimpin. Pada permulaan Era Reformasi, peran teknokrat ini diambil alih oleh mereka yang disebut sebagai teknolog. Yakni para teknokrat dalam bidang teknik atau teknologi.

Ketiga, teknopol atau teknokrat yang politisi. Yakni para teknokrat yang tidak sekedar bekerja sebagai tukang, tapi juga mampu dan diterima masyarakat sebagai pemimpin dan karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Mereka ini antara lain pada periode awal kemerdekaan dapat disebutkan seperti Mohd. Hatta, Sumitro Djojohadikusumo, Syafruddin Prawiranegara dan lain-lain. Kapasitas sebagai teknokrat dan sebagai politisi terhimpun dalam diri satu orang. Teknopol ini boleh jadi semulanya berasal dari kalangan partai politik, kalangan non-partai, para profesor dan lain-lain. Mereka mempunyai keahlian dan sekaligus berakar dikalangan masyarakat. Karena itu mereka selalu mampu membawa suara rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, ada dua sisa pertanyaaan yang terkait dengan resafel kabinet ini yang masih perlu dipertanyakan:

1. Apakah dengan penunjukan wakil menteri dari kalangan para ahli dan para menteri dari kalangan politisi, Bapak SBY ingin menciptakan teknopol, yaitu kemampuan teknokrasi dan politisi dalam dua pribadi yang terpisah?
2. Bagaimana mendamaikan atau mengsinergikan kedua kekuatan ini, jika masing-masing hanya melihat kelebihan diri sendiri, bukan saling melengkapi?

*) Said Zainal Abidin adalah ahli manajemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

(vit/vit)