.webp)
Biasanya bila masalah ini terjadi, respon yang paling depan menyikapi adalah masyarakat. Dengan sikap Semangat 45, masyarakat siap membela dan mempertahankan wilayah Indonesia sampai titik darah penghabisan. Sedang pemerintah sendiri menunjukan kelambanannya dalam bersikap, bahkan sering menepis bahwa tidak ada permasalahan dalam soal perbatasan.
Mengapa masalah perbatasan ini sering muncul? Faktornya pertama, disebutkan adanya beberapa titik-titik perbatasan Indonesia-Malaysia yang belum selesai atau disepakati secara bersama sehingga siapa yang berhak menguasai semuanya masih mengambang dan menunggu keputusan final.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keberhasilan itulah yang mendorong Malaysia terus melakukan cara yang sama agar wilayah-wilayah yang masih dalam sengketa itu menjadi miliknya. Misalnya membangun Taman Nasional di Camar Bulan. Ada 10 lokasi perbatasan darat di Kalimantan, yang berada di wilayah Indonesia yakni di Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, Batu Aum, C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik, yang diincar Malaysia untuk dijadikan miliknya.
Untuk itu pemerintah Indonesia perlu mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan dengan Malaysia agar semuanya menjadi jelas dan tuntas. Kedua, faktor permasalahan perbatasan ini muncul juga dikaitkan dengan adanya faktor kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan dan pertalian persaudaraan masyarakat di masing-masing negara yang berada di wilayah perbatasan.
Saat Focus Group Discussion (FGD) MPR dan Fisip Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat; Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, mengatakan untuk menjaga keutuhan wilayah negara, khususnya daerah perbatasan, jangan dilihat dari sektor ketahanan dan pertahanan an sich namun harus dipandang dengan konteks yang lebih luas.
Pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan merupakan suatu yang sangat penting. Ketika terjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi antara wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga itu akan menimbulkan persoalan. Kesenjangan ekonomi akan menyebabkan warga negara secara politik akan merasa lebih rendah, merasa subordinat, secara psycopolitic akan memunculkan inferiority complex. Betapa susahnya mencari pekerjaan di negara kita, hanya dibatasi oleh sebuah garis, namun di negara sebelah mencari pekerjaan kok mudah. Jadi masalah kesejahteraan menjadi penting.
Akademisi dan tokoh masyarakat Kalimantan Barat banyak mengemukakan soal kesejahteraan di wilayah perbatasan. Di rasa Malaysia sebagai negara yang lebih makmur sehingga banyak orang Indonesia yang tinggal di tempat itu mencari penghidupan di negeri jiran. Bahkan ada salah satu kabupaten di Kalimantan Barat mengirimkan anak-anak sekolah untuk sekolah di Malaysia karena gratis. Indonesia katanya biaya pendidikan gratis namun realitasnya tetap saja bayar. Seorang peserta lainnya menceritakan ada salah seorang kepala desa yang ingin mengibarkan bendera Malaysia akibat kekecewaan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Pun lagu Negaraku lebih terkenal daripada Indonesia Raya.
Faktor ketiga atau yang terakhir, adalah tidak adanya sistem pertahanan dan keamanan pihak Indonesia yang memadai. Masalah perbatasan juga dialami oleh banyak negara, juga dialami oleh India-Pakistan-Bangladesh. Nah untuk mengatasi hal yang demikian, India membentuk Border Security Forces (BSF). BSF dibentuk akibat invasi Pakistan pada tahun 1964. Sehingga pada tanggal 1 Desember 1965 Parlemen India mendorong pemerintah agar membentuk BSF. BSF tercatat memiliki 161 batalion dengan pasukan 120.000 prajurit. BSF merupakan salah satu pasukan elit angkatan bersenjata India yang memiliki keahlian khusus pengamanan daerah perbatasan, kemampuan operasional, dan training.
Dari tahun 1965 hingga 1972 mempunyai BSF mempunyai kewenangan mengamankan perbatasan wilayah barat sepanjang daerah Jammu Kashmir hingga Gujarat, sepanjang 3.000 km. Selepas tahun 1972 dengan adanya pembagian negara bagian, maka hanya mengawasi perbatasan di negara bagian Punjab saja.
BSF yang terbentuk berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri India. Tugas BSF adalah memberikan esensi keamanan bagi penduduk di daerah perbatasan, memastikan tidak ada pelanggaran pelintas batas, baik yang masuk maupun yang keluar tanpa adanya otorisasi, mencegah terjadinya kejahatan lintas batas seperti penyelundupan manusia dan barang.
Belajar dari masalah konflik perbatasan yang tidak kunjung selesai antara Malaysia-Indonesia dan belajar dari keberhasilan BSF, maka TNI perlu membentuk pasukan penjaga perbatasan semacam BSF. UU TNI Pasal 7 memberi peluang sangat besar untuk terbentuknya BSF, selain operasi militer untuk perang, menjaga wilayah Indonesia; TNI juga bisa melakukan operasi militer selain perang. Hal yang mengatakan operasi militer selain perang yang dituangkan dalam undang-undang itu yang cocok untuk daerah perbatasan adalah 'Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta' serta "Membantu tugas pemerintahan di daerah".
Memberdayakan wilayah dan membantu tugas pemerintah daerah, yakni TNI ikut dan bersama rakyat serta pemerintah-pemerintah daerah wilayah-wilayah perbatasan membangun perekonomian untuk mensejahterakan rakyat.
*) Ardi Winangun pernah bekerja di Civil-Militery Relation Studies (Vilters) dan pernah melakukan perjalanan ke perbatasan Malaysia-Indonesia. Penulis tinggal di Matraman, Jakarta Timur. Bisa dihubungi di 08159052503 dan di email: ardi_winangun@yahoo.com
(vit/vit)
