Ujian Diplomasi Abbas dan Fatah

Jakarta - Keinginan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengajukan Palestina menjadi anggota PBB, menjadi ujian tersendiri bagi diri dan faksi yang mendukungnya, Fatah. Selama ini Abbas dan Fatah dalam memperjuangkan Palestina merdeka lebih mengedepankan cara-cara diplomasi dibandingkan dengan faksi lainnya, Hamas, yang lebih menggunakan cara-cara kekerasan.

Cara diplomasi yang dikembangkan Abbas dan Fatah untuk menjadikan Palestina menjadi anggota PBB sebenarnya direspons positif oleh 122 negara, termasuk Indonesia, namun masalahnya keinginan itu akan terbentur oleh sikap Amerika Serikat yang masih kuat berada di belakang Israel. Sehingga pada saatnya Amerika Serikat akan menolak dengan cara memveto keinginan Abbas untuk menjadikan Palestina sebagai anggota PBB.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama sendiri menegaskan, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dan memperingatkan bahwa permohonan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB merupakan tindakan sepihak dan karenanya tidak akan terwujud. Menurut Obama, komitmen Amerika Serikat bagi keamanan Israel tidak akan goyah. Amerika dan Israel memiliki persahabatan yang dalam dan akan terus berlanjut.

Bila upaya diplomasi yang dikembangkan Abbas dan Fatah selama ini gagal, maka imbasnya timbul ketidakpercayaan rakyat Palestina kepada Abbas dan Fatah. Dan akan munculnya radikalisasi yang lebih kuat di kalangan rakyat Palestina untuk memerdekakan diri dengan atau tanpa bergabung dengan Hamas.

Penolakan Amerika Serikat terhadap keinginan Abbas untuk menjadikan Palestina sebagai anggota PBB merupakan 'pengkhianatan' hubungan Amerika Serikat terhadap Fatah dan Abbas, yang selama ini telah terjalin sejak lama. Dalam menyelesaikan masalah Palestina, Amerika Serikat selama ini memilih Fatah daripada Hamas. Hal demikian dirasa karena Fatah lebih dianggap moderat dan toleran dengan menggunakan cara-cara diplomasi ketika berhadapan dengan Israel. Sedang Hamas dalam memperjuangkan Palestina sejak dahulu lebih menggunakan cara-cara kekerasan atau senjata.

Demi menjalin komunikasi dengan Fatah itulah maka Amerika Serikat, Israel, dan Uni Eropa tidak mengakui kemenangan Hamas dalam Pemilu 2006. Kemenangan Hamas diboikot dan Palestina diembargo selama kekuasaan dipegang Hamas. Untuk mengendalikan perjuangan Palestina, Amerika Serikat dan Israel lebih memilih Fatah sebagai pemenang atau faksi yang berhak memimpin pemerintahan Palestina. Akibat tidak diakuinya Hamas sebagai pemenang Pemilu 2006 membuat kondisi Palestina semakin terpuruk dan menyebabkan juga Hamas 'rela' berbagi wilayah dan kekuasaan di pemerintahan Palestina. Bahkan diantara Hamas dan Fatah sendiri saling mengadakan kontak senjata dan berbagai wilayah, antara Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Abbas untuk menjadikan Palestina sebagai anggota PBB tidak hanya ditentang oleh Amerika Serikat dan Israel, namun juga tidak didukung oleh Hamas. Penolakan Hamas ini bisa jadi karena adanya rivalitas untuk merebut pengaruh rakyat Palestina juga karena adanya perbedaan idealisme dalam soal wilayah dan kedaulatan Palestina. Bila Abbas berhasil tentu rakyat Palestina akan memilih Fatah sebagai pemegang kendali kekuasaan pemerintah Palestina. Hamas menilai apa yang dilakukan oleh Fatah untuk mendirikan negara yang berdampingan dengan Israel, dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota, sama saja dengan menjual Palestina. Hamas berniat menciptakan negara Islam berdasarkan sejarah Palestina.

Bila Amerika Serikat memveto menolak proposal Abbas untuk menjadikan Palestina sebagai anggota PBB maka nasib masa depan Palestina semakin tidak jelas. Untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina langkah yang harus dilakukan pertama kalinya adalah membentuk persatuan diantara bangsa Palestina sendiri. Saat ini, mungkin, rakyat Palestina tidak peduli dengan cara apa bangsanya bisa lepas dari cengkraman Israel, yang penting mereka bisa merdeka dan hidup damai. Sehingga mereka tidak lagi melihat Hamas atau Fatah. Selama ini antara Hamas dan Fatah dalam melaksanakan perjuangannya mereka memilih cara-cara masing-masing. Hamas lebih suka menggunakan cara-cara kekerasan sedang Fatah lebih mengedepankan dialog atau diplomasi.

Sangat disayangkan ketika bangsa Palestina sedang memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan dunia internasional, di antara faksi Hamas dan Fatah sendiri mereka saling berebut pengaruh dan dominasi dalam pemerintahan. Untuk mengakhiri konflik dalam negeri di Palestina, antara Hamas dan Fatah, memang tidak mudah. Tidak mudah karena baik Hamas dan Fatah merupakan faksi yang terbesar dan mempunyai pengaruh kuat di Palestina.

Bukti dari susahnya mempersatukan Hamas dan Fatah ini adalah banyaknya perjanjian yang disepakati bersama, atas fasilitas pemimpin-pemimpin negara Arab, dilanggar. Misalnya saja usaha Raja Saudi Arabia Abdullah bin Abdul Azis dalam mendamaikan Hamas dan Fatah sia-sia sudah. Piagam pembentukan pemerintahan Palestina bersatu yang ditandatangani di Mekkah dilanggar oleh kedua faksi itu. Banyak negara berusaha untuk menengahi dan mencari solusi damai seperti Arab Saudi, Mesir, dan Suriah, namun semua pertemuan itu tidak membuahkan hasil.

Konflik di Palestina terjadi sebenarnya juga karena banyaknya campur tangan dari negara-negara lain, tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, namun juga negara-negara di kawasan Timur Tengah sendiri seperti Mesir, Arab Saudi, Iran, dan Suriah. Mereka melakukan campur tangan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

*) Ardi Winangun adalah pengurus Presidium Nasional Masika ICMI. Penulis tinggal di Matraman, Salemba, Jakarta Timur. Penulis dapat dikontak di nomor 08159052503, dan melalui email: ardi_winangun@yahoo.com

(vit/vit)