.webp)
Sebagai pihak yang memproduksi air bersih, mendistribusikan dan menjual ke pelanggan atau konsumen tentu saja pihak operator (Palyja-PAM Jaya dan Aetra-PAM Jaya) bertanggungjawab penuh pada lancarnya dan bersihnya air sampai di pelanggan. Jika ada kerusakan di fasilitas pengolahan dan distribusi air, kedua operator itulah yang paling bertanggung jawab pada konsumen. Tetapi mereka tidak bertanggung jawab jika gangguan ada di sumber air baku, pintu air di saluran induk dan saluran induknya sendiri.
Tanggul SITB yg jebol itu merupakan saluran induk dari sumber air di waduk Jatiluhur milik Perum Jasa Tirta II (PJT II) yang airnya digunakan untuk mengaliri sawah di sepanjang wilayah Purwakarta, Kerawang, Bekasi dan sumber air baku bagi kota Jakarta. Karena SITB merupakan jaringan utama, maka penanggungjawab dan anggaran di APBN-nya melekat pada Direktorat Jenderal Pengairan, Kementrian Pekerjaan Umum (PU).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya persoalan jebolnya tanggul ini oleh sebagian besar media juga seolah-olah menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dan atau Palyja dan Aetra sebagai operator. Mereka disudutkan agar segera memperbaiki kerusakan tersebut dan memberikan ganti rugi kepada pelanggan. Padahal bukan tanggung jawab mereka dan ada anggaran pemeliharaan saluran tersebut dari dana APBN di Kementerian PU yang dapat digunakan. Ke mana dana tersebut kalau tidak dipergunakan?
Saya berharap Gubernur DKI Jakarta dan 2 (dua) operator air bersih tidak mengeluarkan biaya perbaikan tanggul yang jebol tersebut sedikit pun. Jangan seperti beberapa tahun lalu ketika tanggul SITB jebol, patut diduga dana operator dan Pemda DKI yang digunakan. Jadi jangan heran jika pada akhirnya investasi di sektor air ini tidak kunjung dilakukan oleh kedua operator tersebut karena mereka sering dibebani berbagai pengeluaran yang bukan menjadi kewajiban mereka atau tidak sesuai kontrak.
Konsumen lagi yang harus menanggung ulah para pihak yang tidak mau bertanggung jawab.
Langkah yang Harus Diambil Pemerintah
Direktorat Jenderal Pengairan harus segera memperbaiki seluruh tanggul di SITB yang berpotensi jebol dengan anggaran yang telah disediakan di APBN. Semua pihak harus belajar dari kesalahan sejenis sekali saja. Namun jika kesalahan dilakukan lebih dari sekali, artinya pihak yang bertanggung jawab bisa disetarakan kemampuan otaknya dengan keledai karena hanya keledai yang selalu mengulang kesalahan.
Berdasarkan pemantauan penulis sampai Minggu sore di lokasi, perbaikan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengairan, Kementrian PU. Publik menganggap Kementrian PU cepat tanggap sekarang karena daerah Ring I terkena imbas air mati. Kemungkinan jika Ring I tidak terimbas, belum tentu Kementrian PU tanggap. Sampai malam ini air di Istana Negara masih disuplai oleh air bantuan dari Aetra melalui jaringan di Cikini.
Setelah perbaikan selesai, Ditjen Pengairan harus bekerjasama dengan Ditjen Bina Marga dan Pemerintah Daerah sepanjang SITB untuk menertibkan lingkungan sepanjang SITB. Beban jalan dan pemukiman sepanjang Tarum Barat sudah sangat berat dan menyebabkan infrastruktur tersebut mudah jebol/rusak.
Selain kondisi SITB yang sudah rapuh, kualitas air dari Jatiluhur sampai di unit pengolahan air DKI Jakarta juga sangat buruk dan terkontaminasi berbagai bakteri dan limbah berbahaya dari Kali Bekasi dan sebagainya.
Untuk itu pemerintah pusat harus segera membangun jaringan pipa air baku dari waduk Jatiluhur yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 2 triliun. Sangat mahal memang, tetapi dalam jangka panjang akan lebih murah karena kualitas dan jaminan air baku akan meningkat.
Jika gangguan tanggul jebol berulang, sebaiknya pelanggan, operator dan Pemprov DKI Jakarta harus secara bersama-sama melakukan tuntutan hukum kepada Kementerian PU karena mereka telah melakukan pembiaran dengan tidak merawat SITB dengan baik, termasuk selalu melakukan inspeksi teratur supaya jika muncul gangguan dapat segera diketahui secara dini. Salam.
*) Agus Pambagio adalah pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen.
(vit/vit)
