Antara Disfungsi Parpol dan Gerakan Mahasiswa

Jakarta - Lemahnya sistem rekrutmen adalah salah satu sebab yang seringkali menjadi sumber masalah yang membelit partai politik (parpol). Kita bisa ambil contoh dari prahara yang melanda Partai Demokrat akhir-akhir ini. Nama Nazaruddin yang merupakan seorang pengusaha dan Andi Nurpati mantan anggota KPU, yang muncul di kepengurusan DPP Demokrat sempat mengagetkan publik.

Mereka tergolong orang baru, tiba-tiba mendapat posisi strategis di partai besutan SBY tersebut. Namun kemudian hari, terkuak bahwa ternyata keduanya menjadikan Demokrat sebagai alat untuk memperoleh proyek dan bungker untuk lolos dari jeratan hukum. Dari kasus tersebut, kita melihat bahwa rekrutmen politik tidak lagi berbasis integritas.

Dana dan Disfungsi

Pola rekrutmen ini terjadi karena berbagai kebutuhan parpol yang mendesak. Di antaranya dalam hal pendanaan. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang membatasi sumber keuangan parpol, dipandang paradoks dengan sistem demokrasi liberal yang berbiaya tinggi.

Misalnya larangan parpol memiliki usaha, pembatasan donasi dari donatur non anggota dan perusahaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 34 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol. Akhirnya, parpol mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Di antaranya merekrut anggota dari kalangan pengusaha tanpa proses kaderisasi.

Berdasarkan data dari ICW, 44,6 persen anggota DPR RI saat ini berlatar belakang pengusaha. Termasuk juga yang menjadi pengusaha setelah menjadi anggota DPR, dengan memanfaatkan posisi untuk mengambil proyek-proyek pemerintah. Bahkan menurut Jusuf Kalla, total politikus berlatar belakang pengusaha menembus angka 75 persen.

Jika seperti ini, dapat dibaca, bahwa pada akhirnya proses interest agregation (penggabungan kepentingan) dan interest articulation (perumusan kepentingan), tersandera oleh kelompok orang.

Sebagai pilar demokrasi, fungsi parpol untuk sarana dan saluran komunikasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat, menjadi tersumbat. Secara bersamaan, parpol justru berubah menjadi alat untuk kepentingan bisnis melalui cantolan pada kekuasaan.

Gerakan Mahasiswa

Sementara itu, gerakan mahasiswa yang menjadi salah satu pilar demokrasi dan diharapkan memperjuangkan kepentingan rakyat, juga mengalami stagnasi dan melempem. Ada berapa faktor yang menyebabkan gerakan mahasiswa hari ini melempem.

Pertama, berubahnya gaya hidup generasi muda akibat pengaruh globalisasi. Pergerakan dunia digital yaitu informasi teknologi yang begitu pesat, membentuk kultur pop dengan dan gaya hidup having fun (bersenang-senang). Secara sosiologis, jebakan comfort zone ini mereduksi kritisisme mahasiswa.

Kedua, globalisasi juga menyadarkan mahasiswa untuk berkompetisi dalam meniti karier dengan mengejar prestise bekerja pada perusahaan-perusahaan bonafid. Akhirnya mahasiswa terjebak pada rutinitas dan orientasi akademik. Sehingga melupakan tanggungjawab mereka sebagai entitas kontrol terhadap pemerintah.

Ketiga, sejumlah senior (mantan aktivis) yang masuk ke pemerintahan, namun dipandang gagal mewujudkan perubahan karena terjebak dalam sistem yang rusak, akhirnya menimbulkan pesimisme bagi aktivis hari ini.

Misalnya Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum PB HMI yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, justru disebut-sebut dalam sejumlah kasus. Atau Dipo Alam, mantan Ketua Dema UI yang saat ini menjadi Sekretaris Kabinet, berulang kali malah memperlihatkan sikap tidak pro reformasi.

Selanjutnya, Denny Indrayana mantan aktivis UGM, Velix Wanggai mantan Ketua Senat UGM serta Andi Arif mantan aktivis PRD, lebih sering berperan sebagai juru bicara politik SBY ketimbang melaksanakan tugas sebagai staf khusus Presiden SBY.

Ideologi Kebangsaan

Pada awalnya masyarakat berharap bahwa mantan aktivis yang berijtihad masuk ke pemerintahan, mampu mengkondisikan keadaan dan melakukan perubahan dari dalam dengan tetap sinergis dengan aktivis jalanan. Akan tetapi, sistem politik yang kompleks serta kuatnya arus pragmatisme, menjadi jebakan bagi mereka.

Tanpa bermaksud menjudge secara over generalisasi, kita bisa menyaksikan bahwa idealisme dan imunitas saat masih menjadi aktivis mahasiswa, tidak lagi mampu menjadi perisai. Mereka-mereka pada akhirnya larut dalam sistem yang rusak.

Sementara itu, karena rasa “hormat” pada senior dengan berbagai iming-iming, mereka yang saat ini aktif dalam pergerakan sering kali terimplikasi efek ketergantungan yang akhirnya membunuh nalar objektivikasi sebagai entitas independen yang terlepas dari berbagai kepentingan atas nama kuasa.

Kita tidak ingin demokrasi mengalami kebekuan (frozen democrazy). Sebagaimana dikatakan Sorosen, frozen democrazy ini ditandai dengan tidak pernah tercapainya konsolidasi sosial-politik, ekonomi yang sempoyongan masih menyisakan kemiskinan, tidak tuntasnya permasalahan sosial, politik, hukum serta proses pembentukan civil society yang tersumbat.

Maka melihat problem demokrasi kontemporer gerakan mahasiswa perlu merefleksikan diri. Mencari kembali formulasi gerakan yang tepat untuk merevitalisasi peran sebagai pilar demokrasi, tanpa harus terjebak pada kepentingan elite.

Reformulasi ini, tentu dimulai dengan penguatan peran sebagai moral organik yang berlandaskan ideologi kebangsaan. Karena salah satu sumber masalah kita hari ini adalah ideologi kebangsaan yang kian punah. Termasuk pada diri pemimpin bangsa.

Penulis adalah Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

(nrl/nrl)