Marzuki Alie nampaknya salah masuk kamar. Dia tidak layak menjadi wakil rakyat. Itu karena pendapatnya selalu slebor, menyakiti rakyat. Berseberangan dengan keinginan rakyat. Dan ini yang menyulut kemarahan. Apalagi posisinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Simak pendapatnya ketika terjadi tsunami di Nias. Bukan iba dan empati terhadap korban yang berjatuhan. Ketua DPR ini malah menyalahkan mereka yang tertimpa musibah. Katanya, salah sendiri tinggal di pantai yang rawan tsunami.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, ketika khalayak marah dengan banyaknya koruptor yang dihukum ringan dan kabur keluar negeri, justru 'ketua wakil rakyat' ini berpendapat nyleneh. Meminta rakyat negeri ini memaafkan koruptor dan mewacanakan dihapusnya KPK. Sebuah pendapat yang membuat kita mengelus dada karena saking tragisnya. Ketua DPR-RI kok tega-teganya bicara seperti itu.
Adakah ucapan itu karena kebodohan atau kelalaian? Jika ditilik dari ucapan dulu, rasanya ini bukan alpa. Kalau kita sebut sebagai kebodohan, dari title dan jabatan yang disandang pastilah tidak. Untuk menghindari ucapan itu sebagai ekspresi kepandiran, ucapan Marzuki layak ditelaah dari sisi politik. Dia sedang mengail di air keruh.
Marzuki Alie adalah wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD).
Partai ini sedang 'panen' korupsi. Kader-kadernya ngentit uang negara. Selain di beberapa daerah menjadi tersangka, Nazaruddin bendaharanya (eks) juga beratribut sama. Kabur sekeluarga dengan membawa aset-asetnya, dan hingga sekarang belum jelas bisa ditangkap tidaknya.
Dari pelarian Nazaruddin berkoar-koar. Menuding puluhan elit PD menerima uang hasil korupsi. Disebutnya Ibas, putra SBY, Sekjen PD menerima upeti. Anas Ketum PD ikut menikmati. Dan beberapa kader yang menduduki posisi strategis tidak ketinggalan kecipratan uang haram itu. Malah katanya, PD juga dihidupi dari uang menggerogoti dana rakyat itu.
Jika kasus korupsi itu terbukti, kemungkinan partai ini gulung tikar dan bubar. Itu karena petingginya berlarut-larut terlibat persidangan panjang sampai mendekati Pemilu 2014 sebelum masuk bui. Dan rakyat pasti tidak akan memilih partai yang dihuni para koruptor.
Di tengah prahara seperti itu tiba-tiba Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat ini memunculkan wacana rakyat diminta untuk memaafkan koruptor. Pernyataan itu implisit membenarkan, bahwa puluhan elit partai ini memang terlibat korupsi dan meminta agar dimaafkan.
Asumsi kedua, bisa jadi ucapan Marzuki Alie itu 'instruksi' terselubung Nazaruddin untuk kembali ke tanahair. Dia berjanji akan mengembalikan sebagian harta yang dikorupsi, tidak menyeret pengurus PD yang lain dalam kasusnya, dan itu win-win solution. Semuanya kembali seperti semula, karena sudah dimaafkan.
Benarkah begitu kejadian yang sebenarnya? Hanya Marzuki Alie yang tahu. Tapi kalau tidak seperti itu, maka layak SBY mengklarifikasi dan memecatnya. Ucapan itu kian menjauhkan PD dari rakyat, dan menjengkelkan rakyat dengan PD yang makin banyak dipenuhi tokoh-tokoh sableng.
*) Djoko Suud Sukahar adalah pemerhati sosial budaya, tinggal di Jakarta.
(vit/vit)











































