Calon Independen untuk Pemilukada DKI

Jakarta - Jika kita saksikan perkembangan dinamika politik hingga saat ini, banyak kritik dialamatkan pada parpol. Pada umumnya berpandangan bahwa parpol dianggap belum mampu mengawal dan mengisi tata kelembagaan demokrasi dan arah perubahan kebijakan dalam struktur kekuasaan sebagaimana diharapkan masyarakat.

Parpol banyak mengalami masalah, di antaranya soal serius adalah kecenderungan parpol yang bergaya oligarki dan elitis. Artinya, proses politik dalam parpol sangat ditentukan oleh segelintir orang yang abai pada konstituen. Di sejumlah kasus misalnya, keputusan strategis parpol masih bergantung kehendak elit, mengabaikan arus bawah. Semua merupakan kemauan pimpinan, bahkan tidak jarang hasil keputusan elit bisa bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Bahkan cenderung transaksional menggunakan uang.

Demikian halnya dengan distorsi perilaku politik parpol, yang sudah menjadi rahasia umum, pada even-even pemilihan kepala daerah (pilkada), ataupun pilpres sekalipun praktik dagang sapi dan kapitalisasi politik berlangsung besar-besaran. Risikonya, akses kekuasaan selalu diukur dari kepemilikan modal (uang). Kenyataan semacam itu menunjukkan bahwa reformasi tidak secara signifikan berlangsung dalam tubuh parpol.

Kini parpol tengah mengidap gejala involusi dan stagnan, yakni proses politik internal parpol yang tidak berkembang, tidak berubah ke arah yang lebih maju, meskipun proses usia reformasi terus berjalan. Apa akar masalahnya?

Pertama, putusnya hubungan antara parpol dan konstituen. Parpol umumnya tidak memiliki pola perawatan konstituen, sistem kaderisasi buruk. Kedua, model artikulasi dan agregasi parlemen dengan masyarakat sipil tidak berjalan efektif, sirkuit pengambilan keputusan di aras daerah dimonopoli eksekutif dan parlemen. Akibatnya, aspirasi-aspirasi masyarakat sipil tidak terepresentasikan secara nyata dalam kebijakan pembangunan.

Ketiga, hubungan saling negasi antara kekuatan intraparlemen dan ekstraparlemen berdampak pada proses konsolidasi demokrasi yang berjalan compang-camping. Cara kerja parlemen selama ini masih bersifat reaksioner, sementara ekstraparlemen juga terpaku menggunakan pendekatan adhoc.

Atas dasar itulah, segala kemerosotan kualitas demokrasi akibat terlalu besarnya ruang eksekutif dan legislatif di satu sisi, sementara masyarakat sipil mengalami penyempitan di sisi lain, perlu dirumuskan jalan keluarnya. Terlebih menyaksikan makin parahnya masalah parpol sebagai alat strategis dalam perubahan politik yang kian membuat pesimisme perbaikan keadaan.
 
Calon Independen

Parpol dalam perjalanan tidak melakukan reformasi diri. Parpol kian konservatif, enggan memperbaiki diri. Jika dorongan reformasi parpol dilakukan ternyata tidak menghasilkan perubahan mendasar, maka untuk memastikan agar demokrasi dan konsolidasi bisa berjalan progresif, di situlah ide masyarakat sipil melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan sangat relevan. Itulah konteks dan asal muasal secara politik mengapa ide calon independen dalam pemilu (pemilukada dan pilpres).

Kontestasi pada posisi berkuasa yang melibatkan masyarakat politik dan masyarakat sipil, dianggap cara alternatif baru menciptakan dinamika politik agar bisa seimbang antara arus parlementaris dan civil society. Selama ini, politik representasi yang otorisasinya melekat pada parpol dan parlemen dinilai kurang berhasil dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana perjuangan rakyat. Artinya, calon independen dalam pemilukada hendaknya dianggap sebagai alternatif mengatasi stagnasi politik.

Jika diprediksikan, kesempatan bagi calon independen dalam pemilukada kemungkinan akan mendongkrak jumlah (kuantitas) partisipasi warga sebagai pemilih. Ada pengalaman soal kemenangan calon independen di beberapa daerah. Mereka-mereka yang pada mulanya apatis pada pemilu karena tidak terakomodasi kepentingannya (gagal berkompromi dengan skenario calon dari parpol), misalnya ketidaksesuaian calon yang maju dengan kehendak politik warga, kemungkinan bisa membuat alternatif atau muncul harapan baru, lalu disalurkannya aspirasi itu pada calon-calon independen (non-parpol).
 
DKI Jakarta yang akan menyelenggarakan Pemilukada 2012 perlu dimanfaatkan untuk membuat terobosan, terutama sebagai pintu masuk mereformasi pemilu nasional kelak. Jakarta banyak tokoh nasional yang perlu tampil dengan jalur independen, figur yang bersih, cerdas dan berani untuk membuat gebrakan yang meyakinkan.

Sekarang ada calon-calon seperti Faisal Basri sebagai ekonom yang terkenal sebagai figur bersih dan kritis, kemudian ada Marko Kusumawijaya sebagai aktivis budaya yang tahu tata kota, ada Teten Masduki sebagai aktivis antikorupsi, ada Wardah Hafid dan seterusnya. Sebaiknya Jakarta harus memiliki gebrakan dalam pemilukada, jika tidak ingin masalah Jakarta terus berlarut-larut gara-gara politik yang makin rapuh.

*) Arie Sujito adalah pengamat politik dan dosen Pascasarjana UGM.

(vta/nwk)