Demokratisasi di Malaysia, Sukseskah?

Jakarta - Entah terinspirasi gerakan demokratisasi di kawasan negara-negara Arab atau ingin reformasi aturan pemilu, 50.000 anggota partai oposisi di Malaysia yang tergabung dalam Koalisi Bersih melakukan demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur pada Sabtu 9 Juli 2011. Karena dirasa demonstrasi di Malaysia masih dianggap tabu maka gerakan itu langsung dibubarkan oleh aparat polisi Malaysia dan sebanyak 1.600 demonstran ditangkap. Salah satu dari demonstran yang ditangkap adalah Ketua Partai Islami Pan-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang. Sementara pemimpin oposisi lainnya, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, tidak ditangkap namun mengalami luka ketika terjadi bentrokan antara polisi dan demontsran.

Menuntut pemilu yang bersih di Malaysia sebenarnya terjadi bukan kali ini. Sejak tahun 1998 sudah mulai, karena imbas gerakan reformasi di Indonesia, dan kemudian terjadi lagi pada tahun September 2008. Pada tahun 2008, sama seperti terjadi pada Sabtu yang lalu, di mana rakyat Malaysia melakukan gerakan demonstrasi besar-besaran kepada Pemerintah Malaysia. Dalam demonstrasi itu, disebutkan ada 300.000 orang yang berasal dari partai oposisi, LSM, dan aktivis pro-demokrasi, yang tergabung dalam Koalisi Bersih melakukan unjuk rasa menuntut reformasi aturan pemilu.

Namun mampukah gerakan demokratisasi di Malaysia? Sangat sulit tercapai, faktornya. Pertama, belajar dari negara-negara lain, gerakan perubahan berhasil bila krisis politik dan ekonomi terjadi. Selama ini, di kawasan Asia Tenggara, Malaysia merupakan sebuah negara dengan tingkat kemapanan politik dan ekonomi relatif stabil. Sangat kontras bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Indonesia, Burma, Thailand, dan Filipina, di mana kemapanan politik dan ekonomi relatif mudah goyah dan bisa menjadi pemicu peralihan kekuasaan. Dari faktor itulah maka gerakan yang dilakukan oleh Koalisi Bersih sepertinya tidak akan maksimal sebab tidak adanya faktor yang kuat dalam melakukan gerakan perubahan atau peralihan kekuasaan.

Malaysia dibanding dengan Indonesia, Thailand, dan Filipina memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pada tahun 2004, 2005, dan 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,0%, 5,7%, dan 5,5%. Malaysia pada tahun-tahun yang sama mencapai 7,1%, 5,3%, dan 5,5%. Sedang Thailand, 6,2%, 4,4%, dan 5,0%. Sementara Filipina 6,0%, 5,1%, dan 5,5%.

Dengan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk maka soal ketenagakerjaan bisa diatasi. Malaysia dan Thailand yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding Indonesia sehingga angka pengangguran di Malaysia dan Thailand lebih mudah untuk ditekan. Di kedua negara tersebut, tingkat pengangguran terbuka pada triwulan IV-2006 dan Januari 2007 sebesar 3,0% dan 1,6%. Sementara Indonesia pada tahun 2006 pengangguran terbuka mencapai 10,9 juta atau 10,3%. Dari faktor pertumbuhan dan minimnya pengangguran di Malaysia, secara logika membuat gerakan yang dilakukan oleh Koalisi Bersih tidak didukung oleh masyarakat sebab kemapanan ekonomi tidak akan menyebabkan orang berbondong-bondong menuntut perubahan. Gerakan Koalisi Bersih bisa berhasil bila angka penggangguran tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun.

Kedua, di Parlemen UMNO masih terbilang kuat. Di Dewan Rakyat (Parlemen) UMNO memiliki kursi sebanyak 222 buah. Dan di Dewan Negara (senat), UMNO memiliki kursi sebanyak 307 buah sedang oposisi meraih 196 kursi. Dari perimbangan jumlah kursi tersebut, maka kelompok oposisi, Koalisi Bersih, sangat kesulitan ketika hendak melakukan tuntutan di parlemen atau senat.

Ketiga, gerakan Koalisi Bersih tidak maksimal juga disebabkan secara historis dan culture, gerakan pro demokrasi di Malaysia tidak sekuat yang terjadi misalnya di Indonesia, Thailand, Filipina. Bila di negara-negara tetangga gerakan pro demokrasi berhasil karena adanya tumbuh kesadaran antara kaum pelajar (mahasiswa dan kaum akademisi), partai politik, tokoh agama, dan militer, maka di Malaysia kesatuan-kesatuan itu nyaris tidak ada. Gerakan pro demokrasi di Malaysia hanya dilakukan oleh kekuatan pendukung Anwar Ibrahim, PAS, Partai Aksi Demokrat, dan kelompok lainnya.

Keempat, meski di Malaysia, sejak merdeka hingga sekarang, pemerintahannya dikendalikan oleh UMNO, namun sepanjang sejarah politik kekuasaan di Malaysia menunjukan adanya regenerasi perdana menteri, dari Abdul Rahman, Abdul Razak, Hussein Onn, Mahathir Mohammad, Abdullah Ahmad Badawi, dan Najib Razak. Dari pergantian ini menunjukan adanya demokrasi di Malaysia. Ini lain dengan yang terjadi di negara-negara Arab, Indonesia semasa Orde Baru, dan Filiphina semasa Ferdinand Marcos. Di negara-negara Arab, Indonesia semasa Orde Baru, dan Filiphina semasa Marcos, selain masa jabatan presiden sangat lama, kekuasaan juga memusat pada satu dinasti (keluarga), mereka juga korup dan melakukan tindakan-tindakan melanggar HAM. Sedang di Malaysia tidak demikian.

Dari fakta di atas, maka gerakan demokratisasi di Malaysia hanya sekejap saja, tidak akan sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan seperti demokratisasi di Mesir, Tunisia, Suriah, bahkan seperti di Libyia hingga melibatkan NATO. 
 
*) Ardi Winangun adalah pengurus Presidium Nasional Masika ICMI. No kontak: 08159052503 Penulis tinggal di Matraman, Jakarta Timur. E-mail: ardi_winangun@yahoo.com 

(vit/vit)